Chad Larang Wanita Muslim Pakai Cadar


Larangan cadar di Chad (Screenshot Aljazeera)
MerahPutih Internasional - Kepolisian Chad, Afrika, mengungkapkan bahwa negaranya baru saja merilis peraturan baru. Peraturan ini terkait larangan penggunaan cadar pada wanita muslim di negaranya.
Larangan tersebut dirilis setelah adanya ledakan bom bunuh diri oleh salah satu anggota Boko Haram yang menyebabkan 15 orang meninggal.
Pada Sabtu lalu, sebuah pasar di ibu kota N'Djamena juga diledakkan oleh serangan bom. Serangan ini menyebabkan 80 orang terluka dan kepanikan luar biasa di kota.
"Serangan ini akhirnya membuat kami melarang penggunaan cadar. Ini harus dihormati oleh seluruh warga," ujar juru bicara kepolisian Paul Manga.
Seperti dikutip Aljazeera, larangan penggunaan cadar di Chad ini dianggap sebagai salah satu upaya meningkatkan keamanan setelah Boko Haram menyerang ibu kota.
Setelah serangan tersebut, keamanan di ibu kota pun diperketat. Polisi diturunkan untuk mengawasi semua wilayah termasuk, jalanan, pasar dan masjid.
BACA JUGA:
Presiden Meksiko Berjanji akan Temukan Raja Narkoba yang Kabur
Bom Hantam Baghdad, 35 Orang Tewas
24 Anggota ISIS Dihukum Gantung Terkait Pembantaian Tirkit
Pelaku Pembantaian Tunisia Diduga Dapat Bantuan
ISIS Larang Warga Mosul Salat Id
Bagikan
Adinda Nurrizki
Berita Terkait
785 Korban Terorisme Telah Terima Kompensasi Dari Negara, Tertinggi Rp 250 Juta

ASN Kemenag Jadi Tersangka NII, Wamenag Minta Densus 88 Tidak Gegabah Beri Label Teroris

Terungkap, Penghubung Teroris dengan Penyedia Dana dan Logistik Selama Ini Bersembunyi di Bogor

BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026

Pemerintah Bakal Coret Penerima Bansos yang Terbukti Terlibat Pendanaan Terorisme Hingga Tipikor

20 Orang Tewas dalam Serangan Bom Bunuh Diri di Gereja Suriah

Kim Jong-un Perintahkan Militer Korut Siaga Perang Total Sikapi Kebijakan AS

Situasi Yang Sempat Mencekam di Mapolres Pacitan, Kewaspadaan Ditingkatkan Antisipasi Teror Susulan

Serangan Bom Mobil di Kompleks Militer Pakistan Tewaskan 12 Orang, Mayoritas Anak-Anak

Pemerintah Masih Koordinasi dengan Polri Hingga BNPT Soal Kemungkinan Memulangkan Hambali
