Catatan Akhir Tahun Jokowi-JK, Dana Ketahanan Energi Tuai Kontroversi

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Jumat, 25 Desember 2015
Catatan Akhir Tahun Jokowi-JK, Dana Ketahanan Energi Tuai Kontroversi

SPBU di Kramat Raya, Jakarta Pusat sudah siap dengan peluncuran BBM Ron 90 atau Pertalite pada Jumat (24/7) mendatang. (Foto: MerahPutih/Restu Fadilah)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Bisnis - Catatan akhir tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah berupa penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar subsidi seiring dengan turunnya harga minyak dunia.

Namun, untuk penurunan BBM kali ini ada yang berbeda. Pasalnya, harga premium yang seharusnya dijual Rp6.950 per liter, tapi karena ada pungutan dana ketahanan energi Rp200 per liter untuk premium, maka harganya menjadi Rp7.150 per liter. Begitu pun dengan harga solar subsidi yang seharusnya dijual dengan harga Rp5.950 per liter kemudian ditambah dengan dana ketahanan energi Rp300 per liter untuk solar, jadi harganya Rp5.950 per liter.

Menurut Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto, penurunan harga BBM kali ini seharusnya dievaluasi kembali. Sebab, meski telah diturunkan harga, premium dan solar saat ini masih terbilang mahal di tengah harga miyak dunia yang sempat menyentuh di bawah US$40 per barel.

"Menurut saya seharusnya harga BBM jenis premium bisa di bawah Rp6.950 per liter, begitu pun dengan harga solar," ujar Airlangga ketika dihubungi merahputih.com, di Jakrta, Jumat (25/12).

Sementara, terkait pungutan dana ketahanan energi yang dipungut pemerintah dari penjualan harga baru BBM jenis premium dan solar, ia tidak mempermasalahkannya.

"Sebab itu tercantum di dalam Undang-Undang Ketahanan Energi," sambung Airlangga.

Berbeda pendapat dengan Airlangga, justru pengamat energi Marwan Batubara justru mempertanyakan dana ketahanan energi tersebut.

Marwan menggambarkan, kebutuhan premium diambang normal mencapai 75.000 kilo liter (kl) per hari atau setara dengan 75.000.000 liter per hari maka jika dikalikan dengan dana ketahanan energi Rp200 per liter dari penjualan premium, maka akan ada Rp15 miliar dana yang terkumpul.

Begitu pun dengan solar. Kebutuhan solar per hari diambang normal mencapai 35.000 kilo liter per hari atau setara dengan 35.000.000 liter per hari maka jika dikalikan dengan dana ketahanan energi Rp300 per liter dari penjualan solar bersubsidi, maka sebesar Rp10,5 miliar dana yang terkumpul.

"Nah ini yang perlu diperjelas, pungutan dana ketahanan energi ini harus ada aturan mainnya, di mana dana tersebut disimpan, peruntukannya untuk apa, bagaimana tata kelolannya, siapa yang menjalankannya. Itu harus disiapkan terlebih dahulu," kata Marwan dihubungi merahputih.com.

Sebab, lanjut Marwan, jika tidak ada dasar hukum yang kuat, program tersebut bisa berpotensi terjadinya KKN.

Hal serupa pun diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean. Menurut Ferdinand, seharusnya dana ketahanan energi ini dibebankan kepada kontraktor-kontraktor bukan kepada masyarakat.

"Kalau seperti ini, jatuhnya malah masyarakat yang mensubsidi pemerintah," tandas Ferdinand, Rabu (24/12).

Sebelum ditetapkannya harga BBM jenIs premium dan solar, tepatnya tiga hari lalu (22/12), saat menggelar konferensi pers di Ditjen Kelistrikan, Menteri ESDM Sudirman Said sempat bimbang memutuskan harga BBM.

"Jadi pilihannya, betul-betul dipepetkan ke harga keekonomian atau kita mulai menjalankan amanah Undang-Undang Energi. Di mana kita akan memulai memupuk dana ketahanan energi yang dulu sering dibicarakan," ujar Sudirman.

Menurut Sudirman, ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penggerusan dana ketahanan energi fosil. Di mana dana tersebut nantinya digunkan untuk membangun sesuatu yang sustainable untuk masyarakat. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Harga BBM Turun Premium Jadi Rp7.150/liter, Solar Rp5.950/liter
  2. Harga BBM akan Turun, Rizal Ramli: Memang Sudah Semestinya
  3. Kado Awal Tahun: Gas dan BBM akan Turun Harga!
  4. Kementrian ESDM Galau Tentukan Harga BBM
  5. Ustaz Aswan Minta Maaf pada RP Lewat BBM
#Airlangga Hartarto #Harga BBM #Ferdinand Hutahaean #Marwan Batubara
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Sebagai contoh, satu perusahaan saja bisa membutuhkan hingga 10.000 tenaga kerja hanya untuk melabeli AI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 September 2025
Airlangga Hartarto: PHK Bertentangan dengan Semangat Tidar
Indonesia
SPBU Swasta Berkontribui Alihkan Konsumen BBM Subsidi ke Nonsubsidi
Kementerian ESDM mencatat terdapat peralihan (shifting) konsumen, dari bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi mengonsumsi BBM nonsubsidi, dengan angka mencapai 1,4 juta kiloliter (KL).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
SPBU Swasta Berkontribui Alihkan Konsumen BBM Subsidi ke Nonsubsidi
Indonesia
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
?Presiden Prabowo Subianto juga telah memberikan arahan tegas mengenai isu ketenagakerjaan dan pentingnya persatuan nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 01 September 2025
Demi Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Bentuk Dewan Kesejahteraan dan Satgas Pencegahan PHK untuk Perlindungan Pekerja
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
Pekerja Profesional Bidang TIK Minim, Baru 0,8 Persen Dari Total Angkatan Kerja Nasional.
Selama empat tahun terakhir, pekerja profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) baru mencapai 0,8 persen dari total angkatan kerja nasional.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Juli 2025
Pekerja Profesional Bidang TIK Minim, Baru 0,8 Persen Dari Total Angkatan Kerja Nasional.
Indonesia
Isu Transfer Data Pribadi Jadi Perbincangan Hangat, Menkomdigi Bakal Temui Menko Airlangga Hartarto
Setelah pertemuan tersebut, direncanakan akan ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia mengenai poin-poin kesepakatan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 23 Juli 2025
Isu Transfer Data Pribadi Jadi Perbincangan Hangat, Menkomdigi Bakal Temui Menko Airlangga Hartarto
Indonesia
Tidak Ikut Prabowo Pulang, Menko Airlangga Langsung Geser dari Brasil ke AS Nego ke Pemerintah Trump
Presiden AS Trump telah memutuskan tetap mengenakan tarif impor 32 persen kepada Indonesia, tidak berubah dari nilai tarif resiprokal yang diumumkanpada April lalu akan tetap berlaku 1 Agustus mendatang.
Wisnu Cipto - Selasa, 08 Juli 2025
 Tidak Ikut Prabowo Pulang, Menko Airlangga Langsung Geser dari Brasil ke AS Nego ke Pemerintah Trump
Indonesia
Rincian Harga BBM Pertamina, Shell, Bp, Vivo Setelah Naik Awal Juli
Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax misalnya, terpantau naik dari Rp 12.100 pada Juni menjadi Rp 12.500 pada Juli di SPBU Pertamina.
Frengky Aruan - Senin, 07 Juli 2025
Rincian Harga BBM Pertamina, Shell, Bp, Vivo Setelah Naik Awal Juli
Indonesia
Harga BBM Nonsubsidi Kompak Naik di Awal Juli 2025, Hampir Capai Rp 500 Per Liter
Harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax di SPBU Pertamina terpantau naik, dari Rp 12.100 pada Juni, menjadi Rp 12.500 pada Juli.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 07 Juli 2025
Harga BBM Nonsubsidi Kompak Naik di Awal Juli 2025, Hampir Capai Rp 500 Per Liter
Indonesia
Pemerintah Tetapkan Deregulasi Kebijakan Impor 10 Komoditas
Pemerintah telah menerbitkan Permendang Nomor 16 Tahun 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 01 Juli 2025
Pemerintah Tetapkan Deregulasi Kebijakan Impor 10 Komoditas
Bagikan