Bahaudin Marcopolo
MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo kembali membuat geger publik tanah air. Kali ini jagad tanah air dihebohkan dengan pidato Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Presiden Sukarno lahir di Blitar, Jawa Timur. Pidato tersebut diucapkan bekas Gubernur DKI Jakarta di alun-alun kota Blitar, Jawa Timur dalam peringatan hari lahrirnya Pancasila.
Menanggapi hal tersebut peneliti Asosiasi Sarjana Hukum Tata Negara (HTN) Mei Susanto menilai bahwa kesalahan ucap yang dilakukan Presiden Jokowi bukan hanya kali ini, melainkan sudah terjadi berulang kali.
Setidaknya ada 3 kesalahan ucap yang dilakukan bekas Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah itu. Kesalahan pertama adalah Presiden Jokowi menyebut Bung Karno lahir di Blitar, padahal dalam literatur manapun ayah kandung Megawati Soekarnoputri itu lahir di Surabaya, Jawa Timur.
"Kesalahan kedua adalah Presiden Jokowi sebut Indonesia masih berhutang kepada IMF," katanya, Kamis (4/6).
Ucapan Presiden Jokowi yang mengatakan Indonesia masih berhutang kepada IMF langsung membuat Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhyoyono (SBY) geram. SBY menegaskan bahwa sejak tahun 2006 Indonesia sudah bebas hutang dari IMF.
Hal tersebut juga dikuatkan dengan pernyataan resmi IMF bahwa Indonesia tidak memiliki utang terhadap lembaga tersebut sebagaimana seperti yang sedang banyak dibicarakan belakangan ini.
"Telah ada beberapa pernyataan mengenai kewajiban Indonesia kepada IMF. Pada saat ini Indonesia tidak memiliki pinjaman dari IMF. Hutang yang dilaporkan di Statistik Hutang External BI terkait alokasi SDR Indonesia," kata Adviser IMF, Benedict Bingham, sebagaimana dikutip di Jakarta, Rabu (29/4).
"Kesalahan ketiga adalah Presiden mengaku tidak membaca Perpres No. 39 tahu 2015," sambung Mei.
Perpres tersebut berisi tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, Presiden Jokowi menaikkan uang muka pembelian kendaraan menjadi Rp 210,890 Juta. Presiden Jokowi mengaku sama sekali tidak membaca Perpres yang akan ia tandatangai. Belakangan Presiden Jokowi mencabut Perpres tersebut.
"Kesalahan tersebut jelas mendegradasi wibawa Presiden. Karena itu, Presiden Jokowi harusnya melakukan koreksi dan evaluasi secara total terhadap supporting system lembaga kepresidenan yang ia pimpin," demikian Mei. (bhd)
BACA JUGA:
Sebut Bung Karno Lahir di Blitar, Netizen Sindir Presiden Jokowi
Jokowi Sebut Bung Karno Lahir di Blitar, Ini Tanggapan Politikus PDIP
