Buru Penyerang Dua Tentara di Gowa, TNI-Polri Bentuk Tim Gabungan

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Selasa, 14 Juli 2015
Buru Penyerang Dua Tentara di Gowa, TNI-Polri Bentuk Tim Gabungan

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Hingga kini tim gabungan TNI-Polri masih melakukan penyelidikan terkait kasus penyerangan dan penikaman terharap dua orang personel Kostrad di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Dalam insiden penyerangan pada Minggu (12/7) seorang prajurit TNI tewas ditikam puluhan orang tidak dikenal.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menjelaskan bahwa pihaknya bersama dengan TNI sudah membentuk tim dan masih terus melakukan penyelidikan. Tim tersebut akan di back-up oleh Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso.

"Saat ini tim sedang bekerja, kita tidak bisa menduga-duga siapa pelakuknya," kata Jenderal Badrodin Haiti disela-sela acara serah terima jabatan Panglima TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (14/7).

Kapolri menjelaskan tim gabungan dipimpin oleh Pangdam VII/Wirabuana Mayjen TNI Bachtiar dan Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat Irjen Pol Anton Setiadji. Kapolri juga tidak mau menduga-duga siapa pelaku penyerangan yang menewaskan seorang prajurit TNI.

"Saya belum dapat laporan, silahkan secara teknis tanya kepada Kabareskrim," tandas Badrodin.

Seperti diketahui, dua anggota Kostrad yaitu Pratu Aspin Mallobasang dari Yonif L 433/JS dan Pratu Fatku Rahma dari Brigif L-3/K diserang oleh puluhan orang yang tak dikenal di tempat parkir lapangan Syekh Yusuf, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Minggu (12/7) kemarin. Namun Pratu Aspin telah tewas meski sudah dievakuasi ke rumah sakit.

Menurut saksi mata di lokasi pelaku pengeroyokan berjumlah puluhan orang, berbadan tegap, berkopiah hitam dan mengendarai sepeda motor Scorpio berwarna Silver dengan variasi hitam.

Sementara itu Pangkostrad Letjen TNI Mulyono menghimbau kepada segenap prajurit Kostrad agar dapat menahan diri dan menjauhi segala bentuk provokasi yang dapat mengadu domba antara TNI dan Polri. Pangkostrad menyerahkan sepenuhnya kasus pengeroyokan yang berujung tewasnya seorang prajurit TNI kepada pihak polisi.

"Seluruh prajurit Kostrad tidak boleh begerak sendiri-sendiri. Waspadai oknum-oknum yang membenturkan dua institusi aparat keamanan negara," kata Jenderal bintang tiga dalam jumpa persnya di Makostrad, Senin (13/7). (bhd)

BACA JUGA:  

Pelaku Penyerangan Dua Tentara di Gowa Belum Tertangkap 

Pangdam Jaya Minta Prajurit Jangan Emosional dan Arogan 

Jenderal Gatot: Kita Akan Buat Tentara Profesional dan Militan 

Jenderal Gatot Nurmantyo Resmi Terima Tongkat Komando Panglima TNI 

 

 

 

 

 

#Letjen TNI Mulyono #Jenderal Gatot Nurmantyo #Panglima TNI #Jenderal Badrodin Haiti #Kapolri
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hari Natal, Presiden Prabowo Datangi Kapolri Listyo Sigit
Di kediaman Kapolri itu, Presiden Prabowo didampingi oleh putranya, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 25 Desember 2025
Hari Natal, Presiden Prabowo Datangi Kapolri Listyo Sigit
Indonesia
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Terkait rencana revisi UU Polri, Soedeson memastikan pembahasan tersebut tetap akan dilakukan dan materi yang diatur dalam Perpol nantinya akan diperkuat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
DPR Ingatkan Rencana PP Penugasan Polri di Luar Struktur Tidak Tabrak UU
Indonesia
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Ancaman cuaca ekstrem hingga bencana yang bisa terjadi saat musim mudik Natal dan Tahun Baru 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Desember 2025
Kapolri Perintahkan Anak Buah Waspadai Cuaca Ektrem Saat Libur Nataru, Jangan Menyepelekan
Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Bagikan