Bima Arya Imbau Warganya Kumpulkan Koin untuk Tony Abbott

MerahPutih Nasional - Wali Kota Bogor, Bima Arya mengimbau agar warganya mengumpulkan koin untuk kemudian disumbangkan kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott. Sebab, pernyataan Abbott tentang sumbangan negara kepada korban tsunami Aceh 10 tahun silam itu menunjukkan bahwa Abbott tidak menghormati kedaulatan Indonesia sebagai negara yang serius untuk perangi narkoba.

"Ya tentunya saya menghargai ekspresi warga menyalurkan aspirasi. Jadi silakan kalau warga saya mau ikut (mengumpulkan koin untuk Abbott). Rakyat Indonesia wajar kalau marah ketika Australia kaitkan problematika ini dengan masalah bantuan tsunami,"  kata Bima setelah menjadi pembicara acara pemaparan hasil sensus CSIS bertajuk "Ketua PAN Terpilih dan Pekerjaan Rumahnya" di kantor CSIS, Jakarta, Kamis (26/2). (Baca: Aksi Kumpul Koin untuk Australia di 7 Kota)

Pengumpulan koin warga untuk Abbott, menurut Bima, merupakan bentuk kemarahan warga karena Abbot mengaitkan bantuan negaranya kepada korban tsunami Aceh dengan dua warganya yang akan dieksekusi mati karena menjadi terpidana narkoba. Kendati begitu, Bima menyarankan agar warganya tertib jika hendak melakukan pengumpulan koin untuk Abbott.

"Sejauh tertib, ya silakan. Itu kan dijamin oleh undang-undang, bebas beserikat dan berkumpul," pungkas politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (Baca: Kesal pada Australia, Tagar 'Koin untuk Australia' Jadi Trending Topik)

Menurut Arya, negara Kanguru tersebut seharusnya menghormati teritosi domestik Indonesia. Selain itu, Abbot juga semestinya memahami bahwa betapa seriusnya Indonesia memerangi narkoba. Sebab, jumlah korban anak bangsa sudah terlalu banyak akibat barang haram tersebut. Dengan begitu, Bima menyarankan agar Jokowi sebagai Presiden dan kepala pemerintahaan mengabaikan bentuk protes dan intervensi dari Abbott itu.

"Eksekusi (mati) harus tetap dilakukan untuk menegakkan kedaulatan negara. Beliau (Jokowi) harus tegas untuk narkoba karena kalau bicara tentang hak asasi, terpidana ini kan mencabut hak asasi banyak orang," katanya. (hur)