Asad Said Ali Nilai Keputusan Pemerintah Blokir Situs Islam Tepat

Aang SunadjiAang Sunadji - Jumat, 10 April 2015
Asad Said Ali Nilai Keputusan Pemerintah Blokir Situs Islam Tepat

Wakil Ketua PBNU mengenakan baju putih dalam sebuah diskusi publik membahas pemblokiran situs-situs Islam oleh pemerintah di Univ.Bhayangkara Jakarta, Jumat (10/4) (Foto:MerahPutih/Bahaudin Marcopolo)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Nasional- Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Asad Said Ali mengapresiasi sikap pemerintah yang diwakili Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang memblokir belasan situs Islam radikal.

"Itu bagus artinya ada ketegasan dari pemerintah. Saya apresiasi hal tersebut," kata Asad dalam sebuah diskusi publik yang dinisiasi Pusat Keamanan Nasional (Puskamnas) di Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta, Jumat (10/4).

Asad yang juga mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menambahkan pemblokiran tersebut adalah bukti ketegasan dari pemerintah dalam membendung berkembangnya gerakan radikal di Tanah Air.

"Kalau mereka mau protes ya silakan datang ke BNPT saja. Nanti biar diselesaikan disana," sambung Asad. (Baca: 19 Situs Radikalisme Islam Diblokir, Menag Minta Penjelasan BNPT)

Masih kata Asad dirinya juga mengusulkan kepada pemerintah untuk segera merevisi UU teroris. Salah satu bentuk revisi tersebut adalah antisipasi terjadinya tindakan pidana teroris. Aparat keamanan, khususnya polisi, sambung Asad dirancang agar bisa bertindak preventif dan melakukan pencegahan sebelum aksi teror terjadi.

"Usul ini sudah lama saya sampaikan sejak tahun 2004 silam, tapi sampai sekarang belum disetujui," tandas Asad.

Seperti diberitakan merahputih.com sebelumnya, sebanyak 22 situs Islam yang mengandung konten radikal diblokir oleh Kemenkominfo atas permintaan BNPT. Sikap pemerintah yang melakukan pemblokiran kepada puluhan media massa menuai kecaman banyak pihak.

Sementara itu pemerintah yang diwakili, Forum Penanggulangan Situs Internet Bermuatan Negatif (FSIBN) menyatakan akan membuka blokir ke-12 situs Islam yang mengajukan normalisasi. (Baca: BNPT Blokir Situs Islam, #KembalikanMediaIslam Trending Topic)

"Kami akan buka pemblokiran ke 12 situs Islam hari ini langsung diproses, tim langsung bekerja. Kami sudah hubungi ke ISP (penyelenggara jasa internet) untuk segera buka blokirnya," kata Agus Barnas, Wakil Forum PSIBN di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis (9/4).

Adapun kedua belas situs situs-situs yang dimaksud, yaitu arrahmah.com, hidayatullah.com, salam-online.com, aqlislamiccenter.com, kiblat.net, gemaislam.com, panjimas.com, muslimdaily.net, voa-islam.com, dakwatuna.com, eramuslim.com, dan an-najah.net. (bhd)

#BNPT #PBNU #Blokir Situs Islam
Bagikan
Ditulis Oleh

Aang Sunadji

Coffee is a life

Berita Terkait

Indonesia
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Ketua Partai Nasional Inisiatif Palestina, Mustafa Barghouti, mengecam sikap PBNU yang mengundang tokoh akademisi Israel, Peter Berkowitz. Hal itu tak bisa dibenarkan.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Tokoh Palestina Kecam PBNU Undang Pendukung Israel, Sikapnya tak Bisa Dibenarkan
Indonesia
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
PBNU menegaskan larangan keras bagi kader maupun warga NU untuk terlibat dalam tindakan perusakan ataupun perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat di berbagai daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 30 Agustus 2025
PBNU Instruksikan Jaga Stabilitas Nasional, Tidak Terprovokasi Isu Memecah Belah
Indonesia
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim Siap Beroperasi
inisiatif ini bertujuan mencetak generasi muda yang cerdas dan unggul dalam menyongsong masa depan bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
PBNU Bangun 1.000 Titik SPPG, 10 Dapur Diklaim  Siap Beroperasi
Indonesia
BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026
BNPT juga menekankan perannya dalam mewujudkan keamanan nasional yang esensial bagi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 Juli 2025
BNPT Beberkan 4 Sistem Deteksi Dini Cegah Terorisme di 2026
Indonesia
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Penerima bansos perlu mengecek secara terus-menerus, sehingga dapat mengetahui uang bantuan telah dikirim ke rekening.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 02 Juli 2025
Cuma Modal KTP, Begini Cara Cek Dana Bansos PKH BPNT Juli 2025
Indonesia
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Bertujuan menjadikan pesantren lebih maju dan mampu menghadapi tantangan zaman. ?
Dwi Astarini - Jumat, 27 Juni 2025
Konferensi Pesantren Ditutup, Hasilkan Empat Rekomendasi Utama
Indonesia
Reaksi PBNU saat Tahu Pengurusnya Jadi Komisaris Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat hingga Dituding Terima Uang
PBNU dituding mendapat aliran dana dari PT Gag Nikel Raja Ampat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 13 Juni 2025
Reaksi PBNU saat Tahu Pengurusnya Jadi Komisaris Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat hingga Dituding Terima Uang
Indonesia
Kenang Paus Fransiskus, Ketum PBNU: Kasih Sayang kepada Umat Manusia Tanpa Memandang Etnis dan Agama adalah Teladan Paripurna
Gus Yahya menyebut bahwa Paus Fransiskus sosok penuh kasih yang konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan.
Frengky Aruan - Selasa, 22 April 2025
Kenang Paus Fransiskus, Ketum PBNU: Kasih Sayang kepada Umat Manusia Tanpa Memandang Etnis dan Agama adalah Teladan Paripurna
Indonesia
Ketua PBNU Ingatkan Umat Tak Beri Ruang untuk Pemecah Belah dan Penyebar Kebencian
Ketua PBNU Abdullah Latopada tekankan pentingnya menahan diri dan tidak terjebak dalam narasi yang dapat memecah belah umat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 April 2025
Ketua PBNU Ingatkan Umat Tak Beri Ruang untuk Pemecah Belah dan Penyebar Kebencian
Indonesia
PBNU Desak Indonesia Ikuti Jejak Australia dan India Batasi Anak Main Medsos
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merekomendasikan pemerintah Indonesia mengikuti jejak India dan Australia membuat regulasi pembatasan media sosial (medsos) bagi anak-anak.
Wisnu Cipto - Jumat, 07 Februari 2025
 PBNU Desak Indonesia Ikuti Jejak Australia dan India Batasi Anak Main Medsos
Bagikan