Anggota DPRD Bekasi Tagih Janji Ahok Pembiayaan Sumur Pantau

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 23 Oktober 2015
Anggota DPRD Bekasi Tagih Janji Ahok Pembiayaan Sumur Pantau

Minimnya tempat pembuangan sampah di kawasan tersebut membuat warga sekitar membuang sampah di waduk. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/mes/15.

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih Megapolitan - Masalah sampah ibu kota yang dibuang ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok diminta untuk bersikap lebih bijak dan arif untuk menyikapi hal tersebut.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata meminta kepada orang nomor satu di Jakarta Ahok untuk lebih serius menyelesaikan perkara sampah. Masalah ini menyangkut 2,3 juta penduduk kota Bekasi yang terkena dampak sosial pemanfaatan lahan Bantar Gebang.

"Tolonglah apa yang menjadi tuntutan kami dibahas. Jangan keluar dari masalah. Pak Ahok harus fokus dengan perjanjian," kata Ariyanto kepada, Jumat (23/10).

Ariyanto yang juga sebagai politikus PKS ini mengunggkapkan, Masalah TPST bukan hanya persoalan jam operasional kerja truk sampah. Akan tetapi, ada perjanjian lain yang hingga saat ini belum dilakukan oleh Pemprov DKI.

"Ada pembiayan sumur pantau. Sampai kini belum dilakukan Pemprov DKI. Padahal, tiap tahun mereka harus laporkan. Jadi ini bukan masalah jam operasiobal truk saja," tegas Ariyanto

Diberitakan oleh merahputih.com sebelumnya, Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Adji mengakui bahwa ada truk sampah yang memang melanggar jam operasional untuk mengangkut sampah ke TPST, Ia juga merasa tak keberatan jika truk yang melanggar aturan mendapatkan sanksi.

Pemerintah provinsi DKI Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok dinilai melanggar perjanjian dengan pemerintah kota (Pemkot) Bekasi. Tidak hanya jam operasional yang dilanggar, akan tetapi DKI juga mendistribusikan sampah lebih dari yang ditetapkan dalam perjanjian.

Baca Juga:

  1. Dinas Kebersihan DKI: Jika Truk Sampah Langgar Aturan, Hukum Saja
  2. Ahok Kesal Dinas Kebersihan Sewa Truk Sampah Rp600 Miliar
  3. Ahok Heran STNK Truk Sampah Hibah PT Pelindo II Atas Namanya
  4. Cegah Punya Istri 3, Ahok akan Pasangi Sopir Truk Sampah GPS
  5. Sampah DKI Masih Berserakan, Ahok Tak Ingin Sopir Truk Sampah Punya 3 Istri
#Sampah #Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar G #Gubernur Ahok
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Demo Sisakan 28,63 Ton Sampah, Pemprov DKI Kerahkan 750 Personel untuk Lakukan Pembersihan
Pembersihan di lokasi lain, yakni sekitar Mako Brimob Polda Metro Jaya di Kwitang, masih berlangsung.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Agustus 2025
 Demo Sisakan 28,63 Ton Sampah, Pemprov DKI Kerahkan 750 Personel untuk Lakukan Pembersihan
Indonesia
Gejolak Demo Berlanjut, Pemprov DKI Pikir Ulang Penarikan Retribusi Sampah dari Warga
Khawatir retribusi sampah menambah beban masyarakat.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
 Gejolak Demo Berlanjut, Pemprov DKI Pikir Ulang Penarikan Retribusi Sampah dari Warga
Indonesia
Dinas LH DKI Perkuat Kolaborasi Pengelolaan Sampah Mandiri Kawasan
Kepala Dinas LH DKI menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mengurangi beban sampah yang masuk ke TPST Bantargebang.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 19 Agustus 2025
Dinas LH DKI Perkuat Kolaborasi Pengelolaan Sampah Mandiri Kawasan
Indonesia
Pemprov DKI Kerahkan 1.800 Petugas Kebersihan untuk Bersihkan Sampah selama Rangkaian Acara HUT ke-80 RI di Jakarta
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menurunkan 1.800 petugas yang disebar di sejumlah titik keramaian.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 15 Agustus 2025
Pemprov DKI Kerahkan 1.800 Petugas Kebersihan untuk Bersihkan Sampah selama Rangkaian Acara HUT ke-80 RI di Jakarta
Indonesia
Pengelolaan PLTSa Putri Cempo Belum Maksimal, Wakil Ketua MPR Singgung Revisi Perpres Sampah
Pengelolaan PLTSa Putri Cempo dinilai belum maksimal. Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno mengatakan, PLTSa tersebut merupakan salah satu proyek strategis nasional.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Pengelolaan PLTSa Putri Cempo Belum Maksimal, Wakil Ketua MPR Singgung Revisi Perpres Sampah
Indonesia
Gubernur Pramono Diminta Kaji Ulang Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik, RDF Plant Rorotan Disinggung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana untuk membangun 4 fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dalam rangka mengelola sampah secara jangka panjang dan menyediakan energi bersih.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Gubernur Pramono Diminta Kaji Ulang Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Jadi Energi Listrik, RDF Plant Rorotan Disinggung
Indonesia
Menteri LH Resmikan Waste Crisis Center, untuk Atasi Darurat Sampah Nasional
WCC hadir sebagai terobosan dalam mengatasi darurat pengelolaan sampah yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 31 Juli 2025
Menteri LH Resmikan Waste Crisis Center, untuk Atasi Darurat Sampah Nasional
Indonesia
Diajak Keliling RDF Plant Rorotan, Warga JGC Harap Tak Lagi Keluar Asap dan Bau Sampah Menyengat
Rencana pengoperasian kembali RDF Plant Rorotan akan dilakukan secara bertahap, Juli masih uji coba.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 14 Juli 2025
Diajak Keliling RDF Plant Rorotan, Warga JGC Harap Tak Lagi Keluar Asap dan Bau Sampah Menyengat
Indonesia
RDF Plant Rorotan Jakarta Siap Beroperasi dengan 3 Alat Tambahan Canggih, Bau Sampah Auto Minggat
RDF Plant Rorotan adalah simbol transisi Jakarta menuju pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan
Angga Yudha Pratama - Senin, 14 Juli 2025
RDF Plant Rorotan Jakarta Siap Beroperasi dengan 3 Alat Tambahan Canggih, Bau Sampah Auto Minggat
Indonesia
Pemprov Jakarta Larang Sampah Kawasan PIK Masuk Bantargebang, Ingatkan Ada Sanksi
Selama ini PIK masih membuang sampah ke Bantargebang melalui pihak swasta.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 Juli 2025
Pemprov Jakarta Larang Sampah Kawasan PIK Masuk Bantargebang, Ingatkan Ada Sanksi
Bagikan