Anak Gubernur Bali Pertama Harap Pemerintah Pulihkan Keluarga Korban PKI
Ilustrasi eks Tapol 65/66 asal Sulteng menunjukkan undangan HUT Kota Palu. Pemda setempat sudah menyampaikan kepada korban 65/666.(Antara)
MerahPutih Peristiwa - Anak Gubernur Bali pertama, Sutedja AAGAB Sutedja, berharap pemerintah memulihkan nama baik seluruh korban pembantaian yang dituduh sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI).
Menurutnya, tragedi pembantaian manusia yang terjadi pada tahun 1966 merupakan pemutarbalikan fakta politik sehingga yang terjadi adalah pemberangusan salah satu paham ideologi politik yang sebetulnya tidak dipahami banyak orang.
"Pemerintah harus berani memberikan kesempatan untuk mengetahui sejarah yang benar, bukan manipulasi sejarah," ujar Sutedja kepada awak media di LBH Jakarta, Kamis (1/10).
Diakuinya, sebagai salah seorang pejuang pembebasan Irian Barat, dia tidak menuntut apapun dari pemerintah.
"Berikanlah mana yg menjadi haknya menurut UU, hargailah meraka seperti apa yang dianut Pancasila, saya tidak menuntut apa- apa tidak juga ingin membalas dendam, tapi bukalah sejarah yang sebenarnya," pinta Sutedja.
Pemerintah tidak boleh terjebak olek kepentingan manapun, siapapun, agar persoalan ini terbuka lebar.
"Pemerintah harus melihat permasalahan jernih tanpa mengandung politik atau golongan, agar tidak terjebak pada kondisi yang berlarut-larut," imbuh Sutedja. (fdi)
Baca Juga:
Komnas HAM Nilai Penyelesaian Kasus 65 Maju Mundur
Komnas HAM Desak Pemerintah Bertanggung Jawab Tragedi 30 September
Bagikan
Fredy Wansyah
Berita Terkait
Tegas Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional, Marzuki Darusman: Cermin Pengabaian HAM dan Reformasi
Kontroversi Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Bivitri Susanti: Alarm Bahaya bagi Demokrasi
1 Tahun Prabowo Berkuasa, YLBHI Soroti Ruang Demokrasi Kian Menyempit
Catatan YLBHI Demo 25-31 Agustus: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Meninggal
YLBHI Minta DPR Hapus Pasal RKUHAP yang Beri Kewenangan TNI Jadi Penyidik Sipil
YLBHI Desak DPR Tak Tergesa-gesa Bahas RKUHAP, Minta Partisipasi Publik Diperkuat
Dinilai ‘Ambil Alih’ Kewenangan Kementerian Lain, Kapolri Diminta Cabut Aturan Jurnalis Asing Harus Punya SKK
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Kelelahan Usai Kebakaran YLBHI, Petugas Damkar DKI Gugur di RSCM
Kantor YLBHI Terbakar