Anak Gubernur Bali Pertama Harap Pemerintah Pulihkan Keluarga Korban PKI

Fredy WansyahFredy Wansyah - Kamis, 01 Oktober 2015
Anak Gubernur Bali Pertama Harap Pemerintah Pulihkan Keluarga Korban PKI

Ilustrasi eks Tapol 65/66 asal Sulteng menunjukkan undangan HUT Kota Palu. Pemda setempat sudah menyampaikan kepada korban 65/666.(Antara)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih Peristiwa - Anak Gubernur Bali pertama, Sutedja AAGAB Sutedja, berharap pemerintah memulihkan nama baik seluruh korban pembantaian yang dituduh sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI).

Menurutnya, tragedi pembantaian manusia yang terjadi pada tahun 1966 merupakan pemutarbalikan fakta politik sehingga yang terjadi adalah pemberangusan salah satu paham ideologi politik yang sebetulnya tidak dipahami banyak orang.

"Pemerintah harus berani memberikan kesempatan untuk mengetahui sejarah yang benar, bukan manipulasi sejarah," ujar Sutedja kepada awak media di LBH Jakarta, Kamis (1/10).

Diakuinya, sebagai salah seorang pejuang pembebasan Irian Barat, dia tidak menuntut apapun dari pemerintah.

"Berikanlah mana yg menjadi haknya menurut UU, hargailah meraka seperti apa yang dianut Pancasila, saya tidak menuntut apa- apa tidak juga ingin membalas dendam, tapi bukalah sejarah yang sebenarnya," pinta Sutedja.

Pemerintah tidak boleh terjebak olek kepentingan manapun, siapapun, agar persoalan ini terbuka lebar.

"Pemerintah harus melihat permasalahan jernih tanpa mengandung politik atau golongan, agar tidak terjebak pada kondisi yang berlarut-larut," imbuh Sutedja. (fdi)

Baca Juga:

Komnas HAM Nilai Penyelesaian Kasus 65 Maju Mundur

Komnas HAM Desak Pemerintah Bertanggung Jawab Tragedi 30 September

Jokowi Tolak Minta Maaf kepada PKI

#Liputan Khusus #YLBHI #Gubernur Bali Pertama #Sutedja AAGAB Sutedja #Partai Komunis Indonesia (PKI)
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
Catatan YLBHI Demo 25-31 Agustus: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Meninggal
YLBHI menyoroti aparat kepolisian juga menutup akses bantuan hukum bagi warga yang ditangkap
Wisnu Cipto - Rabu, 03 September 2025
Catatan YLBHI Demo 25-31 Agustus: 3.337 Orang Ditangkap, 1.042 Luka-Luka, 10 Meninggal
Indonesia
YLBHI Minta DPR Hapus Pasal RKUHAP yang Beri Kewenangan TNI Jadi Penyidik Sipil
Pasal RKUHAP membuka peluang untuk TNI memiliki kewenangan yang lebih luas serta mengembalikan praktik dwifungsi TNI.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
YLBHI Minta DPR Hapus Pasal RKUHAP yang Beri Kewenangan TNI Jadi Penyidik Sipil
Indonesia
YLBHI Desak DPR Tak Tergesa-gesa Bahas RKUHAP, Minta Partisipasi Publik Diperkuat
Salah satu hal yang disoroti YLBHI adalah masalah tidak seriusnya aturan penguatan advokat dan hak atas bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 22 Juli 2025
YLBHI Desak DPR Tak Tergesa-gesa Bahas RKUHAP, Minta Partisipasi Publik Diperkuat
Indonesia
Dinilai ‘Ambil Alih’ Kewenangan Kementerian Lain, Kapolri Diminta Cabut Aturan Jurnalis Asing Harus Punya SKK
Adanya aturan yang meminta jurnalis asing memiliki Surat Keterangan Kepolisian (SKK) menuai polemik.
Frengky Aruan - Jumat, 04 April 2025
Dinilai ‘Ambil Alih’ Kewenangan Kementerian Lain, Kapolri Diminta Cabut Aturan Jurnalis Asing Harus Punya SKK
Indonesia
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Komisi III DPR membuka pintu masukan dari pemred media massa terkait larangan liputan sidang.
Soffi Amira - Senin, 24 Maret 2025
Komisi III DPR Terima Masukan Pemred Media Massa terkait Larangan Liputan Sidang
Indonesia
Kelelahan Usai Kebakaran YLBHI, Petugas Damkar DKI Gugur di RSCM
Korban meninggal di RSCM pada Senin (8/4)
Wisnu Cipto - Senin, 08 April 2024
Kelelahan Usai Kebakaran YLBHI, Petugas Damkar DKI Gugur di RSCM
Indonesia
Kantor YLBHI Terbakar
Kebakaran diawali ledakan di lantai 2.
Dwi Astarini - Minggu, 07 April 2024
Kantor YLBHI Terbakar
Indonesia
Megawati Sebut Tak Logis Bung Karno Dianggap Berkolaborasi dengan PKI
"Dia presiden seumur hidup dibilang mau melakukan tindakan (makar), padahal PKI kan mau mengambil kekuasaan. Logis apa ngga? Menurut saya ngga," ujarnya.
Andika Pratama - Sabtu, 20 Mei 2023
Megawati Sebut Tak Logis Bung Karno Dianggap Berkolaborasi dengan PKI
Bagikan