Aksi Sembilan Kartini Semen Kaki di Depan Istana


Aksi warga Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, mengecork kaki di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/4). (Foto: MerahPutih/Venan Fortunatus)
MerahPutih Nasional - Sembilan wanita yang menamakan dirinya Sembilan Kartini Pegunungan Kendeng melakukan aksi nekat di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (13/4). Pasalnya, mereka melakukan aksi pengecoran kaki dengan semen.
Aksi ini merupakan sikap warga Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah untuk menolak kehadiran pabrik semen di lingkungannya. Menurut mereka, bila pabrik semen tetap didirikan maka akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Selain itu, masyarakat Pegunungan Kendeng yang sebagian besar adalah petani akan kehilangan lapangan pekerjaan.
"Semen ini membelenggu para petani sebenernya. Dengan banyaknya rencana pabrik semen di Indonesia, (akan) membelenggu petani dan masa depan," kata Gunretno dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK).
(Aksi semen kaki di depan Istana Merdeka. Foto Muchammad Yani)
Murtini (36) salah satu kartini yang melakukan aksi mengatakan dirinya bersama delapan kartini lainnya tidak akan berhenti melakukan aksi pengecoran kaki dengan semen sampai presiden Joko Widodo menemuinya.
"Harapan saya supaya Bapak Jokowi menemui ibu-ibu yang ada di sini. Kita enggak akan memecahkan semen ini sebelum Pak Jokowi datang," ucapnya sambil menitihkan air mata.
(Seorang Kartini dalam aksi semen kaki. Foto MerahPutih/Muchammad Yani)
Seperti diketahui, hamparan bentang alam karst Kendeng Utara meliputi hamparan bukit-bukit kapur kerucut, ribuan mata air pada rekahan batuan dan sungai-sungai bawah tanah dalam gua serta candi dan fosil bersejarah. Warga khawatir pembangunan pabrik semen akan memakan lahan pertanian dan menyusutkan sumber mata air, mengganggu ekosistem dan membawa polusi.
"Karst pasti di batu gamping dan batu gamping itu satu-satunya bahan baku semen. Jadi kalau bangun pabrik semen pasti merusak karst padahal karst dalam peraturan tata ruang harusnya dilindungi," kata Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional Muhnur Satyahaprabu, seperti dilansir Antara, November 2015. (Yni)
BACA JUGA: