Ahok Tuding Tim Auditor DPRD Tak Paham Soal Keuangan

MerahPutih Megapolitan - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merasa geram. Pasalnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membentuk tim auditor independen untuk memeriksa ulang Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI tahun 2016.

Menurut Ahok, Tim Auditor independen yang digagas oleh politisi PDIP itu sama sekali tidak mengerti soal sistem keuangan.

"Ini kan auditor luar, dia gak ngerti sistem keuangan juga, yang diliat tuh ada perbedaan komponen. Harusnya memang e-budget, e-planning itu masukin komponen satuan baru jadi nih barang," oceh Ahok dari Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/11).

Mantan politisi Gerindra itu justru mengklaim, pihak auditor yang disewa oleh DPRD masih coba-coba dalam melaksanakan audit. Ia juga mengkalim telah menyisir kembali kebutuhan dan komponen-komponen dalam KUA-PPAS tersebut. Bahkan, Ahok menuding DPRD telah melakukan permainan dalam menggandeng tim auditor dari luar.

"Ternyata mereka ini masih coba-coba, itu yang membuat saya sisir sampe (jam) sebelas malem lah, sebelas hari sisir. Untuk apa? Ternyata mereka masih coba-coba masukin dulu nih judulnya, dalem-nya dimainin. Makanya ketua inisiatif, akuntan ada bedanya ga? Ya pasti beda. Tapi keseluruhan yang mereka mau tipu itu komponen di dalem sebetulnya," ocehnya lagi.

Kendati demikian, tim auditor dari Sekolah Tinggi Akuntasi Negara (STAN) itu menemukan anggaran siluman Rp1,88 triliun yang dicatat dalam KUA-PPAS tanpa nomenklatur. Hal itu yang menjadikan Ketua DPRD DKI Prasetyo membentuk tim audit non-pemerintah.

"Macam-macam. Misal, kamu bikin judul ATK. Itu kok jadi gede Rp600juta? Ternyata di dalemnya kamu tau ga masukin makan minum padahal makan minum udah, jadi ini banyak hal yang gak masuk akal," pungkasnya. (dit)

BACA JUGA:

1. KUA-PPAS Molor, Ahok Lempar Kesalahan ke Bapedda
2. Ahok: Januari Kita Bersihkan Kepala Dinas Tak Optimal
3. Tragis, Dinas ke Luar Kota, Lasro Marbun Dipecat Ahok
4. Tolak PP 78, Ribuan Buruh Demo di Kantor Ahok
5. Gubernur Izinkan DPRD DKI Usulkan Pokir di RAPBD