800 Prajurit TNI dikirim ke Darfur, Sudan

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Rabu, 18 Februari 2015
 800 Prajurit TNI dikirim ke Darfur, Sudan

Puspen TNI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional- Panglima TNI, Jenderal TNI Dr Moeldoko memberangkatkan 800 Prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Batalyon Komposit (Satgas Yon Komposit) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXV-A/Unamid (United Nations Mission In Darfur) sebagai pasukan pemelihara perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di wilayah Darfur, Sudan, bertempat di Plaza Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (18/2).

Dalam amanatnya Panglima TNI menyatakan, bahwa tugas apapun yang akan diemban, kata kunci sukses dalam melaksanakan tugas tersebut adalah pemahaman terhadap mandat dan penguasaan terhadap misi yang akan diemban dengan pemahaman segala ketentuan atau prosedur dalam mengeksekusi misi tersebut. Untuk itu, pahami mandat dan misi Unamid, yang menjadi kebijakan dewan keamanan PBB.

"Hal ini penting untuk dikuasai oleh personel Satgas, guna memberikan pemahaman terhadap standing operation procedure dan rule of management, yang berlaku pada misi Unamid”, ujar Panglima TNI, Jenderal TNI Dr Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (18/2).

Mengakhiri amanatnya Panglima TNI meminta kepada seluruh anggota Satgas untuk menyiapkan, kemampuan diri dengan sebaik-baiknya dan membekali keluarga dengan pemahaman yang baik. Sehingga para prajurit dapat melaksanakan tugas tanpa harus memikirkan persoalan-persoalan yang terjadi di rumah. Para prajurit harus berangkat dengan kesiapan fisik dan mental yang paripurna, dan dengan kebanggaan yang besar, guna mengemban misi bagi kebesaran TNI, bangsa dan negara.

"Jaga soliditas dan kembangkan Early Warning System di lingkungan satuan, serta laksanakan analisis terhadap kecenderungan perkembangan situasi," tandas Panglima.

Untuk diketahui, resolusi PBB 1769 tahun 2007 diputuskan bahwa Unamid memiliki mandat dan kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam pengerahan pasukan sesuai kemampuannya, untuk melindungi personel, fasilitas, instalasi dan peralatan, dan untuk menjamin keamanan, serta kebebasan bergerak personel sendiri dan lembaga-lembaga kemanusiaan. (Baca: Satgas Unifil TNI Gelar Natal Bersama Murid SLB)

Pada sisi lain, Unamid memiliki kewenangan mencegah gangguan dan ancaman bersenjata, disamping delapan tugas lain terkait dengan pengerahan kekuatan, termasuk pengamanan perbatasan Sudan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah.

Sebanyak 800 Prajurit TNI tersebut, terdiri dari : 650 dari TNI AD, 100 dari TNI AL dan 50 dari TNI AU, dipimpin oleh Letkol Inf M. Herry Subagyo sebagai Komandan Satgas, yang sehari-hari menjabat sebagai Danyonif 721/Makkasau, Kodam VII/Wirabuana, Sulawesi. Batalyon Komposit Konga XXXV-A/Unamid merupakan misi Satgas TNI pertama yang memang dipersiapkan untuk menjadi Pasukan Perdamaian PBB di Darfur, dan akan melaksanakan tugas selama satu tahun. Sementara itu, kendaraan taktis yang dilibatkan dalam mendukung Satgas tersebut yaitu: 24 Panser ANOA, 30 Truk dan 34 Jeep.

Satgas Yon Komposit TNI Konga XXXV-A/Unamid akan melaksanakan mandat pemeliharaan perdamaian berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1769 tahun 2007. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Yon Komposit akan ditempatkan pada dua UN Camp, yaitu Markas Batalyon beserta Kompi Bantuan dan 3 Kompi Senapan yang berada di Supercamp Secwest UNAMID di El Geneina dan 1 Kompi Senapan Berdiri Sendiri berada di Masteri Camp dengan jarak lebih kurang 70 kilometer dari Supercamp El Geneina. (bhd)

#PBB #Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
PBB telah memberikan dukungan teknis di Aceh, Sumut, dan Sumbar sesuai mandat masing-masing badan PBB, baik di tingkat daerah maupun nasional melalui kementerian terkait.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh Minta Bantuan UNDP & UNICEF, Begini Respons Perwakilan PBB di RI
Indonesia
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Pemda Aceh Minta Bantuan ke PBB, Pemerintah Diminta Buka Komunikasi agar tak Salah Persepsi
Indonesia
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2 014 tentang Pemerintahan Daerah mengatakan politik luar negeri kewenangan mutlak yang dimiliki pemerintah pusat.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
Aceh tak Punya Kewenangan untuk Minta Bantuan ke PBB, Mesti Izin ke Pemerintah Pusat
Indonesia
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Penyerbuan ini dianggap melanggar Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan 2730 yang keluar 24 Mei 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Desember 2025
Israel Serbu Kantor PBB untuk Pengungsi Palestina, Staf Internasional Dipaksa Pergi
Indonesia
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
PBB, kata Dujarric, terus berkomunikasi dengan otoritas negara-negara terdampak dan siap membantu operasi penyelamatan maupun respons tanggap bencana.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
PBB Ungkapkan Duka Bencana Sumatera, Siap Dukung Upaya Kemanusiaan
Indonesia
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
PBB menyampaikan belasungkawa atas jatuhnya korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Indonesia.
Wisnu Cipto - Rabu, 03 Desember 2025
Turut Berduka Atas Banjir Sumatera, Sekjen PBB Tawarkan Bantuan Tanggap Bencana
Indonesia
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Gubernur DKI Pramono Anung menolak laporan PBB yang menyebut populasi Jakarta hampir 42 juta jiwa. Angka tersebut berasal dari wilayah aglomerasi Jabodetabek.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 02 Desember 2025
Disebut PBB Jakarta Berpenduduk 42 Juta, Gubernur Pramono: Angka Itu Aglomerasi Jabodetabek
Indonesia
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Dukcapil DKI meluruskan data PBB soal populasi Jakarta 42 juta jiwa, menjelaskan perbedaan data de facto dan de jure. Penduduk resmi Jakarta tercatat 11 juta.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 28 November 2025
PBB Sebut Populasi Jakarta Capai 42 Jiwa, Dukcapil DKI Beri Klarifikasi
Indonesia
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Berdasarkan laporan PBB, jumlah penduduk yang tinggal di ibu kota Indonesia saat ini mencapai 41,9 juta jiwa.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
Tak Terima Jakarta Jadi Kota Terpadat Dunia, Pemprov DKI Sebut Harusnya Peringkat 30
Indonesia
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan
PBB juga menjabarkan prosedur pemilihan yang harus diikuti dalam beberapa bulan ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 26 November 2025
Proses Pemilihan Sekjen PBB Dimulai, Negara Anggota Diminta Calonkan Perempuan
Bagikan