6 Perwakilan Polri Lolos Seleksi Awal Calon Pimpinan KPK

Bahaudin MarcopoloBahaudin Marcopolo - Sabtu, 04 Juli 2015
6 Perwakilan Polri Lolos Seleksi Awal Calon Pimpinan KPK

Gedung KPK (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) sudah mengumumkan pendaftar tahap awal capim KPK yang lolos seleksi administrasi. Dari 611 orang pendaftar hanya 194 peserta yang lolos.

Dari jumlah tersebut terdapat perwira tinggi polisi yang lolos seleksi tahap awal. Penelusuran Merahputih.com setidaknya ada 6 polisi yang berhasil lolos seleksi administrasi. Mereka adalah Kombes Pol (Purn) Basuki, Brigjen Pol Basaria Panjaitan, Irjen Pol (Purn) Rudiard M L Tampubolon, Irjen Pol Syahrul Mama, Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende dan Mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya.

Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Capim KPK) Destry Damayanti menjelaskan dari total 194 pendaftar yang lolos 23 diantaranya adalah perempuan. Rata-rata pendidikan mereka S2 sekitar 46 persen, kemudian S3 sekitar 24,8 persen dan sisanya berasal dari jenjang pendidikan S1.

"Melalui rapat pleno kami putuskan pendaftar lolos di tahap awal adalah 194 peserta atau 32 persen yang lolos tahap awal," kata Destry dalam jumpa persnya di Kantor Sekretariat Negara, jalan Veteran, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7).

Dari 194 nama itu terdapat dari berbagai profesi. Di antaranya 46 orang advokat, 31 orang dari kalangan swasta maupun BUMN, 28 orang dosen, 23 orang penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim, 10 orang auditor, serta 4 orang dari lembaga KPK itu sendiri.

Adapun Daftar nama peserta yang lulus tes administrasi Calon Pimpinan KPK ini bisa dilihat di www.setneg.go.id/seleksikpk.

Bagi pendafar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi tahap awal maka wajib mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu tes Objektif dan Pembuatan Makalah yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2015, pukul 09.00-15.30 WIB di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu No.1 Cipete, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

Pada tes kedua peserta lulus diwajibkan membawa kartu identitas dan makalah deskripsi diri. Kerangka makalah deskripsi diri dapat diunduh di website www.setneg.go.id/seleksikpk. Pengumuman tes makalah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2015.

Kemudian bagi masyarakat yang akan memberi masukan dapat menyampaikan di website www.capimkpk.setneg.go.id. Masukan masyarakat dinilai penting sebagai bahan pertimbangan tim pansel capim KPK. Selanjutnya untuk tahap III peserta akan mengikuti assessment pada tanggal 27-28 Juli 2015. Setelah itu bagi peserta yang lulus seleksi akan mengikuti tes kesehatan pada tanggal 18 Agustus 2015. Pada akhir Agustus tim pansel capim KPK akan memberikan nama-nama calon pimpinan KPK kepada Presiden Joko Widodo. (bhd)

BACA JUGA:  

Jimly, Johan dan Hendardji Lolos Seleksi Tahap Awal 

Seleksi Awal Calon Pimpinan KPK, 194 Pendaftar Lolos 

Bawaslu Petakan Daerah Konflik Jelang Pilkada

 

#Jimly Asshiddiqie #Johan Budi #Polri #Seleksi Pimpinan KPK
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Polri mengerahkan personel untuk memastikan warga yang terdampak banjir dapat dievakuasi dengan aman
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Sejumlah Warga Asrama Polisi di Mampang Terjebak Banjir Besar, Prioritas Evakuasi
Indonesia
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Polri memastikan, bahwa layanan contact center 110 bisa diakses secara gratis. Masyarakat bisa menggunakan layanan tersebut selama 24 jam.
Soffi Amira - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan Contact Center 110 Diakses Gratis, Masyarakat Bisa Lapor 24 Jam
Indonesia
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Polri berharap masyarakat bisa semakin merasakan kehadiran negara, khususnya dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan secara cepat dan profesional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Polri Pastikan Layanan 110 Bisa Diakses Seluruh Warga Indonesia Tanpa Biaya
Indonesia
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Kapolri juga tetap dilakukan Presiden dengan persetujuan DPR RI.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Jamin Polri tak ‘Turun Kasta’ Jadi Kementerian, Tetap Langsung di Bawah Presiden
Indonesia
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Hal tersebut dinilai dapat memperpendek rentang kendali organisasi sekaligus memperkuat pengawasan internal di tubuh kepolisian. ?
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Kriminolog UI Usul Polri Dibagi Jadi 2 Wilayah Teritorial, Dipegang Wakapolri
Indonesia
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Rano juga melirik potensi reformasi di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK)
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Polri Sudah Paten Tapi Budaya Kerja Masih ‘Lelet’, DPR Minta Reformasi Mental
Indonesia
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Martin menyoroti peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai garda terdepan penjaga marwah kepolisian
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
DPR Desak Reformasi Total Internal Polri, Jangan Lembek ke Anggota Nakal
Berita Foto
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Gelar RDPU Panja Reformasi Polri dengan Ahli Hukum Tata Negara dan Kriminolog UI
Indonesia
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Perdebatan di ruang publik yang menyebut putusan MK tersebut melarang penugasan anggota Polri aktif tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Hukum Tegaskan Putusan MK 114/2025 tak Batasi Penugasan Polri Aktif
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Komisi III DPR RI menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai amanat reformasi. DPR juga mendorong penguatan reformasi kultural di tubuh Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Komisi III DPR Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden dan Dorong Reformasi Kultural
Bagikan