"Sanksi pencabutan itu dilakukan agar pengurus rumah ibadah juga ikut proaktif dan bertanggungjawab dalam menegakkan disiplin penerapan protokol Covid-19," sambungnya.
"Keberhasilan masyarakat produktif dan aman dari Covid-19 sangat bergantung pada kedisiplinan masyarakat, kesadaran kolektif dalam mematuhi protokol kesehatan," imbuhnya.
Viryan mengatakan, pelibatan Gugus Tugas COVID- 19 dan Kemenkes ini dilakukan di seluruh Indonesia. Tujuannya mengedepankan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi COVID-19.
Ia menjelaskan, pihaknya akan melindungi hak-hak dasar kesehatan pekerja dan mendukung keberlangsungan produktivitas pekerja di berbagai sektor di tengah pandemi.
Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) melaporkan bahwa sebagian penghuni betah tinggal di wisma dan tidak mau pulang. Mereka yang bertahan enggan untuk meninggalkan Jakarta.
"Namun ini bukan di seluruh di wilayah DKI, karena pekerja migran yang kembali ke Tanah Air dan kemudian melalui Bandara Soetta, keseluruhannya kita screening, periksa PCR dan banyak di antaranya positif," kata Yurianto
"Untuk kelanjutan pilkada sudah dipastikan tanggal 15 Juni mendatang. Di Solo tahapan pilkada akan dimulai dengan pelantikan 162 anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) Pilwakot Solo," kata dia.
"Di satu sisi, berarti aktivitas pendidikan bisa kembali ke sekolah. Di sisi lain, kita menangkap kekhawatiran orang tua soal kesiapan sekolah menerima kembali anak-anak ditengah resiko tinggi terpapar Covid-19," kata AHY
"Pasar tradisional paling banyak terjadi pelanggaran. Seperti tak menggunakan masker dan pada penjagaan jarak. Ini sasaran utama pengamanan kami, kedepan akan kami perkuat lagi," ungkap Nana.
Baju APD dengan standar tinggi atau ISO 16604 Class 3 merupakan spesifikasi yang wajib dikenakan para tenaga medis sehingga keamanan dan keselamatan terjamin.
"Satu hal yang pasti bahwa seluruh kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya harus tetap mengikuti dan menggunakan protokol kesehatan yang berlaku," jelas dia.
"Permadi Arya alias Abu Janda akan memenuhi panggilan Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait kasus ujaran kebencian di media sosial," kata Ahmad
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menilai Iman tidak memiliki pengalaman dalam mengatasi masalah seperti yang terjadi di TVRI sebagaimana yang diharapkan oleh Dewas TVRI.
"Dan bahkan seolah HM, sebagai tersangka utama, bukan sesuatu yang penting untuk dikejar, dicari dan dihadapkan ke pengadilan. Terlihat KPK seperti adem ayem dalam mencari tersangka HM," imbuh Ray.
