"Menurut perhitungan KPK dan LIPI besarnya pendanaan per suara adalah Rp8.461 untuk tahun pertama. Itu 50% yang harus pemerintah tanggung. Aslinya Rp16.922, tetapi karena 50% jadi Rp8.461," kata Pahala
"Oh tidak (mundur). Jadi memang khusus untuk tim pesisir mereka telah menuntaskan pekerjaannya, yaitu menyusun rencana pengembangan kawasan pesisir," kata Anies
"Kosongnya Wagub 1 tahun 4 bulan lebih kurang, sebaiknya dari partai saudara kami dari partai PKS dan partai Gerindra, untuk mengusulkan secepatnya (nama Wagub) biar penyerapanya nanti maksimal," pinta dia.
Kuat Hermawan Santoso, mengatakan selama di DPD PDIP Jawa Tengah, Gibran akan disambut oleh kesenian tarian Topeng Hitam, Barongsai, dan angklung oleh relawan dari warga Solo yang tinggal di Semarang.
"Ini nama-nama harus kita ketahui siapa saja. Karena posisi dewan pengawas sangat penting. Kalau kita tak tau siapa Dewan Pengawasnya maka dikhawatirkan presiden tak terbuka soal upaya memberantas korupsi," kata Petrus
"Menghormati keputusan dari MK. Kedua kita juga harus menghormati hak asasi setiap warga negara. Ketiga tentunya kita juga harus menghormati kebijakan Partai Golkar, yaitu gerakan Golkar Bersih," kata Lodewijk
Menurut Laode, putusan MK merupakan langkah maju untuk membangun tata kelola partai politik. Hal itu, sejalan dengan kajian sistem pendanaan partai politik yang pernah dilakukan KPK bersama LIPI.
"Itu kewenangan Presiden sesuai Undang-Undang KPK untuk pertama kali Dewan Pengawas diangkat Presiden. Itu hak prerogatif, mungkin periode berikutnya baru pakai Tim Seleksi. Tapi saya tidak tahu," ujar Mahfud
“Berikan masyarakat, berikan anak-anak muda narasi-narasi yang positif, narasi-narasi yang menimbulkan dan meningkatkan produktivitas masyarakat,” ujar Aminuddin.
Menurut Emrus, wacana presiden tersebut harus disambut baik dan direalisasikan oleh semua kalangan masyarakat untuk membentuk opini publik bahwa hukuman mati kepada koruptor sangat wajar dan mendesak diwujudnyatakan.
"Tidak sampai ada korban luka. Petugas stasiun juga langsung membersihkan serpihan kaca. Untuk sementara waktu akses menuju Terminal Tirtonadi melalui Skybridge kita tutup sementara," kata dia.
Ketua Pokdarwis yang mengelola Tebing Breksi, Mujimin amat bersyukur dengan penghargaan ini. Pihaknya akan terus berbenah dan meningkatkan pelayanan dan fasilitas di kawasan Tebing Breksi.
Anam menjelaskan, sejumlah negara maju sudah tidak lagi menerapkan hukuman mati. Di sisi lain, lanjut Anam, negara yang menerapkam hukuman mati justru masih terjadi korupsi.
Padahal, menurut Pergub nomor 154 tahun 2017, kedua pekerjaan tersebut adalah wewenangnya PT Jakpro,” kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari.