Andika Pratama

Panglima TNI menerima penghargaan itu karena dinilai berjasa dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM).

Bamsoet menyebut masih ada pasal-pasal yang dianggap pro kontra dari kalangan masyarakat.

"Kita akan siapkan aturannya secara bertahap supaya bersepeda itu menjadi sesuatu yang dirasakan natural. Bukan karena aturan tapi juga kebutuhannya terpenuhi," kata Anies

"Penetapan tersangka ini dilakukan tatkala diakhir masa jabatan pimpinan KPK sekarang. Ada indikasi kelompok taliban menargetkan tersangka dari kader NU," kata Syarif

Anggota DPR Mardani Ali Sera menilai aspek pencegahan tidak berjalan.

"Ada beberapa pertimbangan, karena ada beberapa menteri dilantik anggota DPR pada 1 Oktober," kata Mensesneg Pratikno

"Saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi

Kelompok ini juga menyebarkan pesan yang tak sejalan dengan NKRI

PSI mendesak agar hukum ditegakkan kepada para pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan.

Sambung Anies, rute yang diutamakan untuk jalur pesepeda adalah di kawasan yang terkena sistem ganjil genap.

Juru Bicara PSI bidang Pemberdayaan Perempuan Imelda Berwanty Purba mengatakan selain untuk menghukum para pelaku RUU P-KS penting untuk memulihkan kondisi para korban

Total jalur pesepeda tersebut sejauh 25 Kilometer

"Di Kemenpora, tata kelola soal pemberian dana hibah juga harus diperbaiki tata kelolanya. Karena itu sangat rawan," kata Laode

PSI menolak pasal makar terhadap presiden dan wakil presiden yang hadir di Rancangan Kitab Hukum Undang-undang Pidana (RKUHP).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK

Kebakaran hutan dan lahan yang yang melanda Sumatera dan Kalimantan semakin mengkhawatirkan

Dia menjelaskan proses revisi UU KPK bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang pembentukan perundang-undangan

Potret krisis kemanusiaan akibat kerusakan lingkungan hidup yang disampaikan Jokowi sudah terbukti.

"Kami menilai RKUHP mengandung pasal-pasal bermasalah yang mengancam kebebasan sipil dan bertentangan dengan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi," katanya