Menurut dia, KPI tidak memiliki wewenang dan dasar hukum dalam mengawasi youtube dan Netflix sebab keduanya merupakan perusahaan asing dan badan hukumnya tidak berkedudukan di Indonesia.
Pengawasan konten digital seperti Netflix, YouTube, atau layanan sejenisnya, menurut Maman, harus dengan undang-undang yang lain dan bukan dengan Undang-Undang Penyiaran.
