Kumpulan Berita UU TPKS
Kumpulan Berita UU TPKS
Berikut Poin-Poin Penting UU TPKS yang Baru Diteken Jokowi
"Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," demikian bunyi Pasal 93 pada UU ini, yang dipublikasikan di laman resmi Sekretariat Negara, Rabu (11/5)
Ketua DPR Minta Pemerintah Rampungkan Aturan Turunan UU TPKS
"Saya juga meminta semua tetap mengawal, tetapi bolanya ada di pemerintah, bahwa aturan-aturan turunan terkait dengan UU TPKS implemetasi di lapangan itu jadi lebih kuat," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/4).
Puan Sebut UU TPKS Jadi Pedoman Penegak Hukum Selesaikan Kasus Kekerasan Seksual
Ia menegaskan UU TPKS harus menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual.
Ketua DPR Apresiasi Masyarakat Sipil Bantu Wujudkan UU TPKS
Masyarakat sipil dinilai sangat berperan dalam terealisasinya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang digagas sejak satu dekade lalu itu.
UU TPKS Dinilai Sebagai Langkah Maju Lindungi Korban Kekerasan Seksual
"Meskipun UU TPKS adalah legislasi yang sangat diperlukan, UU ini belum sempurna," kata Usman.
DPR Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-Undang
DPR RI mengesahhkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Pimpinan DPD Minta DPR Tambah Definisi Penyimpangan Seksual di RUU TPKS
DPD menilai setiap tindakan kekerasan seksual tentu memiliki motif dan penyebabnya, maka kebebasan dan penyimpangan seksual juga patut dikontrol oleh hukum.
RUU TPKS Disetujui DPR, Puan: Hadiah Kaum Perempuan di Hari Kartini
RUU TPKS segera disahkan setelah rapat pleno hasil pengambilan keputusan Badan Legislasi DPR menyetujui RUU tersebut menjadi UU.
Ditolak PKS, Baleg DPR Setuju RUU TPKS Dibawa ke Paripurna
Dari sembilan fraksi yang menyetujui, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak RUU TPKS dilanjutkan ke Paripurna.
Vonis Mati Pemerkosa Santri di Bandung, Aktivis: Tidak Berikan Efek Jera
Dalam RUU TPKS diatur secara rinci hukuman untuk pelaku, termasuk pemberatan dan tindakan korektif lainnya sesuai dengan kadar kejahatannya.
Panja Targetkan Sinkronisasi RUU TPKS Rampung Hari Ini
Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) fokus untuk menyelesaikan sinkronisasi dan harmonisasi.
Pembahasan RUU TPKS Ditargetkan Rampung Besok
Anggota Panja RUU TPKS dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani, mengatakan rencananya besok sudah akan diambil keputusan pada tingkat pertama atau disahkan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Dorong RUU TPKS Berpihak pada Korban, PSI Sampaikan Sejumlah Usul dan Saran
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menyatakan, LBH PSI, Direktorat Perempuan dan Anak DPP PSI, serta Komite Solidaritas Pelindung Perempuan dan Anak DPP PSI terlibat dalam proses ini.
DPR Targetkan Pengesahan RUU TPKS Sebelum 15 April
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan, RUU TPKS disahkan sebelum memasuki masa reses persidangan IV Tahun 2021-2022.
Ini 8 Muatan Materi Dasar RUU TPKS
Wakil Baleg DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Wahid membacakan materi muatan RUU TPKS dalam raket tersebut. Secara garis besar, kata Wahid, RUU TPKS memuat 8 muatan materi dasar.
Komite III DPD Harap RUU TPKS Bisa Atasi Permasalahan Kekerasan Seksual
"Komite III DPD RI berkewajiban untuk memastikan bahwa pengundangan RUU TPKS mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait penanganan kekerasan seksual yang selama ini sangat lemah dan belum berperspektif pada perlindungan korban," kata Sylviana.
Ketua DPD Dukung RUU TPKS Segera Ditetapkan Jadi UU
La Nyalla mendukung agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera ditetapkan menjadi Undang-Undang TPKS.
Pekan Depan, DPR-Pemerintah Gelar Raker Bahas RUU TPKS
“Tanggal 24 kita akan raker bersama pihak pemerintah, hadir semua,” ujarnya.
DPR Putuskan RUU TPKS Dibahas di Badan Legislasi
Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan menunjuk Badan Legislasi (Baleg) untuk membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), bersama pemerintah.
Pimpinan DPR Minta RUU TPKS Tak Lagi Dijadikan Polemik
DPR hanya tinggal menentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang akan membahas RUU tersebut bersama pemerintah.
