Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan bahwa penegasan MK tersebut mengandung konsekuensi bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat memberlakukan putusan MK tersebut untuk pemilu 2019.

Adapun UU yang dinilai Gatot Nurmantyo memberangus itu adalah UU tentang ambang batas penetapan calon presiden atau Presidential Threshold sebesar 20 persen.

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pendahuluan uji materi Undang Undang Pemilu yang diajukan oleh Ketua Umum

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mensinyalir ada sejumlah persoalan yang bisa menyulut konflik saat Pilkada berlangsung.

Mahkamah Konstitusi (MK) diminta memprioritaskan penyelesaian perkara uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Benarkah UU Pemilu terkait Presidential Threshold menguntungkan petahana dalam hal ini Presiden Jokowi?

Dia mengaku, KPU akan melaksanakan sebuah verifikasi faktual kepada seluruh parpol yang telah lolos administrasi.

UU No. 7/2017 sama sekali tak mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Padahal kita tahu bersama bahwa Pilkada Serentak juga sedang dilaksanakan saat ini dengan pemungutan suaranya dilakukan serentak pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang.