Kumpulan Berita UU Cipta Kerja
Kumpulan Berita UU Cipta Kerja
Gelar Aksi di DPR, Buruh Minta UU Cipta Kerja Dicabut
Massa dari berbagai aliansi buruh ini melakukan longmarch yang menyebabkan Jalan Raya Gatot Subroto dari arah Cawang menuju Slipi ditutup. Berbagai atribut dibawa untuk memeriahkan aksi.
Pansus DPD Soroti Progres Perubahan UU Cipta Kerja Pasca-Putusan MK
Pansus Cipta Kerja DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menggali sejauh mana UU Cipta Kerja dilaksanakan pasca-putusan MK.
DPR Sahkan RUU Yang Bakal Jadi Landasan Hukum UU Cipta Kerja
MK mengamanatkan agar UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan pembentukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan yang diambil pada November 2021.
Jalan Muluskan Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Dimulai
Pemerintah mengajukan 362 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)
Permenaker 2/2022 Direvisi, Pekerja Resign dan PHK Lebih Mudah Klaim JHT
Dengan kembali ke aturan lama, pekerja dapat mengklaim dana yang tersimpan di BPJS Ketenagakerjaan setelah satu bulan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengundurkan diri.
Partai Buruh Besok Kepung Gedung DPR, Sampaikan 8 Tuntutan
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, dalam kegiatan itu mereka menyampaikan delapan tuntutan yang selama ini dianggap terpinggirkan bagi kaum buruh perempuan.
Pencairan JHT Dikembalikan Pada Aturan Lama, Serikat Buruh Solo Sambut Positif
Menanggapi aturan tersebut, Ketua DPC Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Wahyu Rahadi menyambut positif.
Balik ke Aturan Lama, Pencairan JHT Bisa Cair sebelum Usia 56 Tahun
"Pada prinsipnya, ketentuan tentang klaim JHT sesuai dengan aturan lama, bahkan dipermudah," kata Ida dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/3).
KSPSI Kawal UU Ciptaker hingga JHT Agar Berpihak kepada Kelompok Pekerja
"Aturan (JHT) ini membuat kita mules membacanya dan mungkin pingsan bila diterapkan. Karena dana tersebut baru bisa cair setelah pekerja berusia 56 tahun walau pekerja di PHK misalnya masih 10 tahun lagi menuju usia pensiun," imbuh Jumhur.
Serikat Buruh Mengadu ke Gibran, Minta Jokowi Bikin Aturan JHT Pro Rakyat
Kedatangan mereka mengeluhkan aruran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
La Nyalla Minta Revisi JHT Tak Sekadar Lip Service
Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti meminta agar revisi aturan JHT tidak sekadar lip service untuk meredam gejolak penolakan dari publik. Namun, benar-benar berpihak pada kaum pekerja.
Serikat Buruh Sukoharjo Sebut Permenaker 2/2022 Tidak Masuk Akal
Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo, Sukarno, Permenaker aturan pencairan JHT usia 56 tahun tidak masuk akal dan menyusahkan buruh. Kebijakan itu harus dihapuskan segera.
Ombudsman Soroti Minimnya Partisipasi Pekerja soal Aturan JHT
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mendukung agar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah merevisi beleid tersebut. Sebab, penyusunan aturan tersebut dinilai kurang melibatkan pekerja atau buruh selaku stakeholder.
Usai Menghadap Jokowi, Menaker Segera Revisi Aturan JHT
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan revisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua (JHT) tersebut.
Jokowi Perintahkan Menaker Revisi Aturan JHT
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk merevisi Permenaker soal Jaminan Hari Tua (JHT).
Airlangga Dinilai Beri Harapan Semu soal 3 Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun
"Itu justru mengaburkan substansi persoalan, dan memberikan harapan-harapan semu karena masih abu-abu, belum kelihatan, dan 'pemanis'," kata Presiden DPP Aspek Indonesia, Mirah Sumirah, saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/2).
Polemik JHT Bikin Gaduh, Pemerintah Dinilai Lemah
Selain itu, Trubus juga menilai bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam hal ini lemah dalam menjalankan komunikasi publik.
Temui Kelompok Buruh, Menaker Ida Jelaskan Latar Belakang Permenaker 2 Tahun 2022
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerima sejumlah pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh.
JHT Bukan Bantalan Setelah PHK
Jaminan Hari Tua (JHT) dikembalikan kepada hakikatnya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja di masa tua.
Pimpinan DPD Usul JHT Dicairkan pada Usia Minimal 45 Tahun
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan didorong untuk merubah batas usia maksimal pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) dari 56 menjadi batas usia minimal kerja 45 tahun.
