Tahun ini pemerintah menetapkan THR wajib dibayarkan selambat-lambatnya H-7 sebelum Lebaran.

Hanif Dhakiri juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya

Surat Edaran mengatur pembayaran THR dari perusahaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.

Apabila perusahaan terlambat atau tidak membayar THR Keagamaan dikenai sanksi

SE pelaksanaan THR ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016

aturan THR tersebut adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 dan 36 Tahun 2019.

THR adalah hak pekerja maka perusahaan wajib memenuhi hak tersebut

Anies tidak secara tegas melarang, hanya meminta agar para pengusaha berperan aktif melaporkan kepada pihak berwajib jika merasa dipaksa.