Perubahan sistem transaksi tersebut diharapkan dapat membawa sejumlah manfaat

Hal ini Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 481/KPTS/M/2019 Tanggal 15 Mei 2019

Pemindahan ini dilakukan berdasarkan oleh berbagai faktor

Suhendra Ratu Prawiranegara menilai rencana tersebut merupakan sebuah ironi.

Transaksi tol pasca integrasi akan menjadi sistem transaksi terbuka

Penundaan ini berlaku hingga sosialisasi kepada masyarakat dinilai memadai oleh Kementerian PUPR.

Perusahaan secara tegas menyatakan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal bagi petugas di pintu tol.

Sampai saat ini tanggapan masyarakat terhadap program elektronifikasi ini sangat baik.