Pasal untuk pelanggar gage yaitu Pasal 287 ayat 1 pelanggaran tentang rambu
Kebijakan itu terasa tidak bijaksana lantaran membatasi pergerakan warga yang memiliki kendaraan mobil.
Kebijakan ganjil genap dibuat dan dilahirkan untuk mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi agar tidak macet pada masa normal.
PSI menilai kebijakan memberlakukan kembali Gage ini kontra produktif dengan penanganan Pandemi COVID-19.
Volume kendaraan di jalanan ibu kota hampir mencapai volume normal
Polisi menyesuaikan kebijakan Pemprov DKI
Ditlantas dan Dishub DKI akan mengobservasi terkait kebutuhan penerapan ganjil genap
Tilangnya ditiadakan
