Kumpulan Berita RUU KUHP
Kumpulan Berita RUU KUHP
Dekolonialisasi dan Modernisasi Hukum Pidana Indonesia
"KUHP baru akan diimplementasikan ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI," kata Menko Polhukam.
Arsul Sani Sebut Beragam Negara Dapat Indormasi Keliru Soal KUHP Baru
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan bahwa respons negara lain yang waswas terhadap keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru karena informasi yang keliru.
Wamenkumham Sebut PBB Sangat Terlambat Jika Beri Bantuan Terkait KUHP
Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai surat pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sangat terlambat.
Pengesahan KUHP Diklaim Tidak Pengaruhi Kedatangan Wisatawan Asing
Menparekraf menyatakan telah menemui American Chamber of Commerce in Indonesia membahas sejumlah pasal dalam RKUHP.
![[HOAKS atau FAKTA]: Jepang Tolak Ajakan Australia Perangi Indonesia](https://merahputih.com/media/46/01/bf/4601bf741e2ce674e1748451889054e0_300x180.jpg)
[HOAKS atau FAKTA]: Jepang Tolak Ajakan Australia Perangi Indonesia
Beredar sebuah video di media sosial Facebook yang membahas hubungan antara Indonesia, Australia, dan Jepang.
Publik Silakan Tempuh Jalur Hukum jika Tak Puas dengan KUHP Baru
Bambang Pacul mempersilakan kepada pihak-pihak yang tidak puas dengan kehadiran KUHP baru untuk menempuh jalur hukum.
AJI Sebut 17 Pasal di RKUHP Ancaman Kebebasan Pers
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) selangkah lagi disahkan DPR. Namun, sejumlah kontroversi masih saja mengiringi karena dianggap ada beberapa pasal bermasalah didalam RKUHP itu.
Pengesahan RKUHP Perkuat Hukum Pidana Nasional
RKUHP memperluas jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.
Menkumham Klaim Pengesahan RKUHP Jadi Momen Bersejarah
Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi Undang-Undang. Pengesahan RKUHP diambil saat pembicaraan tingkat II di rapat paripurna ke-11 masa persidangan II Tahun Sidang 2022-2023, di Kompleks Palemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).
Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi UU
DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi Undang-Undang (UU).
DPR Sahkan RKUHP Besok
"Sesuai keputusan rapat bamus di rencanakan besok (rapat paripurna)," kata Sekjen DPR, Indra Iskandar
Menkumham Klaim RKUHP Sudah Akomodir Aspirasi Masyarakat
Menurut Menkumham Yasonna H Laoly, semua aspirasi masyarakat sudah diterima dan ditindaklanjuti dengan mengevaluasi sejumlah pasal yang dianggap kontroversial.
Menkumham Persilakan Masyarakat Tolak RKUHP dengan Gugatan ke MK
Yasonna H Laolly mempersilakan pihak yang tidak sepakat dengan pengesahan RKUHP untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
DPR Ngotot Segera Sahkan RKUHP Meski Ditolak Masyarakat
DPR RI menegaskan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera disahkan dalam waktu dekat. Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Jurnalis Bandung Lakukan Aksi Diam Menolak 17 Pasal Bermasalah di RKUHP
AJI Bandung menggelar aksi diam selama 17 menit, melambangkan 17 pasal bermasalah di RKUHP versi terakhir, di depan kantor DPRD Jawa Barat.
Aliansi Masyarakat Sipil Sindir Pemerintah Luncurkan Panduan Mudah untuk RKUHP
Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) segera dilakukan DPR. Namun, isi dari RKUHP itu justru menuai polemik ditengah masyarakat.
Dasco Tegaskan Pengesahan RKUHP Tidak Bisa Ditunda Lagi
Masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan kepada DPR, baik secara langsung maupun melalui partai-partai yang ada.
Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan sebelum Reses
Bambang Wuryanto memperkirakan RKUHP akan disahkan sebelum masa reses pada 15 Desember 2022 mendatang
Ketua DPD Harap RKUHP Tak Bungkam Kritik Publik
Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meminta agar prinsip kehati-hatian dikedepankan dalam membahas RKUHP.
Misi Dekolonisasi RKUHP Segera Tuntas
Sebelum keputusan dibuat, Komisi III DPR RI bersama pemerintah juga terlebih dahulu membahas 23 daftar inventaris masalah (DIM) yang diajukan oleh fraksi-fraksi terkait sejumlah pasal krusial dalam RKUHP.
