Kumpulan Berita RUU Data Pribadi
Kumpulan Berita RUU Data Pribadi
Tertunda Sejak 2016, DPR dan Kemenkominfo Mulai Temui Titik Temu RUU PDP
Pembahasan RUU PDP terus mengalami tarik ulur terkait pihak yang akan bertanggung jawab dalam praktik penegakannya.
Pencurian Data Bank Indonesia Terus Berlanjut, Pakar: Ransomware Conti Sangat Berbahaya
Unggahan data Bank Indonesia yang sebelumnya ukurannya 487 megabita, kemudian naik menjadi 44 gigabita, 130 gigabita, hingga Minggu bertambah lagi menjadi 228 gigabita.
Legislator PKS: Keamanan Siber di Indonesia Mengkhawatirkan
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta menegaskan, kasus kebocoran data ini menunjukkan kondisi keamanan siber di Indonesia sudah pada tingkatan sangat mengkhawatirkan.
Jokowi Ungkapkan Kegelisahan Rakyat Atas Kriminalisasi UU ITE
Perkembangan ilmu pengetahuan, harus terus diikuti agar menjaga tidak ada ada yang dirugikan dalam dunia yang penuh disrupsi saat ini.
28 Ribu Data Anggota Diduga Bocor, Polisi Klaim Server Aman
Akun Twitter @son1x666 menuliskan unggahan "Polri- Indonesian National Police Hacked" 28k logins and personal information leaked".
Rimba Belantara, Aturan Hukum Keamanan Siber Indonesia Sangat Lemah
Perlu peningkatan perhatian para pimpinan lembaga. Khususnya terhadap data security, update technology, peningkatan kapasitas SDM dan anggaran.
Data Polri Diretas, Penyelesaian RUU PDP Makin Mendesak
“Saat ini pembahasan RUU belum diperpanjang, karena masih menunggu perpanjangan masa sidang. Kita harus menunggu sampai terjadi berapa lagi kasus kebocoran data?” kata Irine
Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I DPR Sebut Memalukan
Namanya BSSN seharusnya harus update terhadap perkembagan dunia digital dan dunia siber.
Kasus Pinjol Ilegal, Bikin DPR Janji RUU PDP Bisa Disahkan di November 2021
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) bukan bertujuan menutup akses akan data melainkan untuk mengelola dan mengawasi penggunaan data oleh pihak yang menggunakan agar dapat dipertanggungjawabkan.
Pembahasan RUU PDP Terkait Pengawas Independen Belum Capai Titik Temu
"Draf per pasal sudah final semua.Sekarang sudah separuh lebih, tinggal permasalah otoritas pengawasannya," ujar Kharis saat menggelar ramah tamah dengan awak media di Solo, Rabu (20/10).
Cuitkan Polisi Bisa Diganti Satpam BCA, Warganet Dapat Ancaman
Pekan ini begitu banyak sorotan diutarakan warganet pada Kepolisian karena kinerjanya dalam melayani masyarakat du dunia maya.
Ahli IT Tegaskan Security Data Yang Dikelola Pemerintah Belum Matang
Kerugian akan semakin besar jika yang diretas adalah data penduduk. Jika data vital penduduk diretas, kemungkinan bakal terjadi jual beli data yang dapat dimanfaatkan oknum tertentu untuk kejahatan.
Sertifikat Vaksin Palsu Beredar, Warga Diminta Lapor Polisi
Laporan masyarakat sangat membantu pihak kepolisian dalam membongkar kasus penyalahgunaan sertifikat vaksin yang kerap beredar luas di pasaran.
Sertifikat Vaksin Ilegal Dijual Rp 500 Ribu oleh Petugas Kelurahan Kapuk Muara
Hasil pengakuan sementarasudah menjual 93 sertifikat vaksin yang terhubung dengan aplikasi PeduliLindungi.
Tidak Lagi Mandiri, Kini E-HAC Bandara Gunakan PeduliLindungi
Diduga terjadi kebocoran data sebanyak 1,4 juta dan ada 1,3 juta user e-HAC. Data ini berupa nama, nama rumah sakit, alamat, hasil tes PCR, akun e-HAC, dan data detail tentang RS serta dokter yang melakukan perawatan.
Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan nengatakan, kebutuhan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data independen sangat tinggi.
DPR Minta Pemerintah Tak Ulur Waktu Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi
"Jadi keamananan data digital ini tidak hanya soal perlindungan data warga negara Indonesia, tetapi sistem yang akan membuat berbagai pihak merasa nyaman dan aman melakukan transaksi elektronik di Indonesia," kata Sukamta
BRI Life Lakukan Investigasi dan Laporkan Dugaan Kebocoran Data ke Polisi
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) langsung memanggil direksi BRI Life untuk menyelidiki dugaan kasus data nasabah bocor.
Pemerintah dan DPR Belum Sepakat Soal Format Lembaga Pengawas Data Pribadi
Kominfo menekankan urgensi RUU PDP sebagai payung hukum yang kuat untuk pelindungan data pribadi. Kementerian juga berkomitmen untuk segera menyelesaikan regulasi primer ini. T
