Kumpulan Berita RUU Data Pribadi
Kumpulan Berita RUU Data Pribadi
Bawaslu Jamin Keamanan Data Pribadi Pelapor Dugaan Pelanggaran Pemilu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pun menjamin keamanan data pribadi bagi pelapor dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2024.
26 Juta Dokumen Bocor, Polri: Data Usang
26 juta dokumen yang diduga dibocorkan oleh peretas itu adalah data usang berdasarkan hasil penelusuran Tim Siber Polri.
Pengakuan MAH Atas Kasus Pembobolan Data oleh Bjorka
MAH diamankan oleh Timsus pada Rabu (14/9) di Madiun, Jawa Timur. Dari hasil pendalaman yang dilakukan, ia diduga terlibat dengan peretas Bjorka.
Bjorka Bikin Pemerintah Atur Ulang Prioritas Keamanan dan Perlindungan Privasi
Menurut Moeldoko, kasus kebocoran data yang terjadi saat ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi keamanan siber Indonesia.
Peretas Bjorka Diklaim Telah Teridentifikasi BIN dan Polisi
tetapi belum bisa diumumkan gambaran-gambaran siapa dan di mananya itu. Kami sudah punya alat untuk melacak itu semua," kata Mahfud.
Ulah Bjorka Bikin Pemerintah Bentuk Satgas
Sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan seiring pesatnya perkembangan teknologi.
Bjorka Bocorkan Data, Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi Bakal Dipercepat
keberadaan payung hukum perlindungan data pribadi sangat penting penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan dunia internasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital.
Bjorka Bocorkan Data Anies dan Colek Mendagri Tito Karnavian
Kepala BSSN mengklaim sejauh ini tidak ada sistem elektronik yang terganggu meskipun di tengah maraknya dugaan kebocoran data.
Bjorka Bikin Resah Pemerintah
Menkopolhukam Mahfud MD memastikan bahwa kebocoran data yang ramai diperbincangkan belakangan ini tidak terkait dengan data-data rahasia milik negara.
Bjorka Bocorkan Data Negara, Keamanan Siber Pemerintah Perlu Dibenahi
peretas dengan identitas Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Jokowi, termasuk surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).
Jokowi Diminta Evaluasi Total Pertahanan Siber di Indonesia
Anggota Komisi I DPR RI, Fadli Zon, mengaku heran mengapa institusi dan pejabat negara bisa dipermalukan oleh hacker Bjorka.
Marak Kebocoran Data, Keamanan Siber Kementerian dan Lembaga Negara Harus Diaudit
"Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai leading sector segera lakukan audit keamanan siber di semua kementerian dan lembaga negara. Dari hasil audit, bisa segera ditindaklanjuti dengan melakukan penguatan sistem keamanan data,” tegasnya.
RUU PDP Segera Disahkan, DPR Harap Tak Ada Lagi Kebocoran Data Pribadi
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid berharap, pengesahan RUU PDP akan menghentikan kasus-kasus kebocoran data pribadi masyarakat.
Kebocoran Data Kerap Terjadi, Cak Imin Sebut Kemenkominfo Belum Canggih
Terhitung sejak awal 2021 hingga saat ini, setidaknya ada 11 kasus dugaan kebocoran data.
RUU Perlindungan Data Pribadi Diharapkan Jadi Solusi Banyaknya Kebocoran Data
RUU PDP dapat menjadi solusi untuk mengatasi kebocoran data yang kasusnya semakin marak terjadi
Menkominfo Sebut Kebocoran Data Pribadi Domainnya BSSN
Menkominfo, Johnny G Plate mengatakan, tugas melindungi Indonesia dari serangan siber merupakan tugas, pokok dan fungsi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Komisi I DPR Setujui RUU Perlindungan Data Pribadi Dibawa ke Paripurna
Komisi I DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) untuk dibawa ke rapat paripurna.
Kemenkominfo Telusuri Dugaan Bocor 1,3 Miliar Data Pendaftaran Kartu SIM
Kementerian segera melakukan audit untuk memastikan kebenaran dugaan kebocoran data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia sebanyak 1,3 miliar data.
DPR RI Soroti Dugaan Data PLN yang Bocor
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta pemerintah mengambil tindakan tegas jika dugaan kebocoran data PT.PLN (Persero) benar-benar terjadi.
Paksa Google, WhatsApp, Twitter dan lainnya Daftar PSE buat Perlindungan Data Pribadi
Waktu pendaftaran PSE lingkup privat itu akan berakhir pada 20 Juli 2022. Kementerian Kominfo menyatakan akan memutus akses pada PSE.
