Kumpulan Berita Revisi UU KPK
Kumpulan Berita Revisi UU KPK
Pusako Ingatkan Jokowi Punya Wewenang Melantik 57 Pegawai KPK Jadi PNS
"Jangan semuanya diserahkan ke presiden, Itu kewenangan pejabat pembina," kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Rabu (15/9).
G30STWK, Gerak Cepat Pemecatan Pegawai KPK Dicap Merah dan Tidak Bisa Dibina
Di tengah pemecatan ini, tersiar kabar jika beberapa pegawai yang tidak lolos TWK ini bakal disalurkan pada peruasahaan BUMN karena dinilai Sekjen punya pengalaman kerja dan kompetensi.
KPK Lantik 18 Pegawai Lulus Diklat Bela Negara Jadi ASN
Para pegawai ini sebelumnya telah mengikuti diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan di Universitas Pertahanan (Unhan). Mereka telah mendapatkan materi diklat meliputi studi dasar, inti, dan pendukung.
Lili Terbukti Lakukan Perbuatan Tercela, BW Sebut UU KPK Tegaskan Pemberhentian
"Pasal 32 huruf c UU KPK menegaskan bahwa pimpinan KPK diberhentikan jika melakukan perbuatan tercela," tegas dia
Ngotot Sembunyikan dan Jadikan Hasil TWK KPK Rahasia Negara
Para pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) setelah asesmen TWK meminta informasi hasil tes kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data KPK.
Cita-Cita dan Kemenangan Ronde Pertama Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri menilai pelantikan pegawai KPK menjadi ASN merupakan kabar baik bagi oligarki dan telah menjadi pancasilais
Ingin Terlihat Pancasilais, Pimpinan KPK Targetkan Pelantikan 1 Juni 2021
Pemerintah telah menetapkan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional.
Ratusan Pegawai Minta Penundaan Pelantikan, Pimpinan KPK Ogah Janji Mengabulkan
Ada dua alasan yang menyebabkan mereka meminta penundaan pelantikan sebagai ASN tersebut. Alasan pertama adalah adanya dugaan ketidaksesuaian terhadap norma dan aturan hukum.
KSP Sebut Pelemahan KPK Tuduhan Menyesatkan
Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) akan menyurati Presiden Joko Widodo agar turun tangan untuk menghentikan pelemahan KPK.
Hampir Setengah Pegawai KPK Desak Penundaan Pelantikan Jadi PNS
Sampai saat ini, atau jelang pelantikan, pimpinan KPK, belum menyampaikan surat keputusan (SK) 51 pegawai yang memiliki catatan 'merah' alias gagal menjadi ASN.
Moeldoko Berkilah Pemecatan 51 Pegawai Kebijakan Pimpinan KPK
Kementerian PANRB mengusulkan dilakukan Individual Development Plan (IDP) untuk pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK
51 Pegawai KPK Bakal Dipecat, Perintah Jokowi Sebagai Pembina Tertinggi ASN Ditabrak
ICW melihat keputusan yang diambil untuk memberhentikan 51 pegawai itu terburu-buru. Padahal, ada banyak kritik terkait keabsahaan pengadaan TWK dari berbagai pihak mulai dari akademisi, aktivis, hingga organisasi keagamaan.
Novel: Penyingkiran Pegawai Tahap Akhir Matikan Pemberantasan Korupsi
"Saya yakin kawan-kawan akan tetap semangat, karena memang tidak semua perjuangan akan membuahkan hasil," ujarnya.
Cap Merah Bagi 51 Pegawai KPK
Penghentian status pegawai pada 51 orang, diklaim sudah sesuai dengan arahan Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dewas Ngaku Tidak Tahu Penonaktifan 75 Pegawai KPK
Dalam SK yang beredar, tugas dan tanggungjawab 75 pegawai KPK yang tak lolos assesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) dikembalikan ke pimpinannya masing-masing.
ICW Sebut Misi Pimpinan KPK Singkirkan Pegawai Kritis dan Berintegritas Berhasil
Tindakan dan keputusan pimpinan KPK telah melanggar hukum. Sebab, melandaskan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang hingga kini menjadi perdebatan sebagai dasar penonaktifan pegawai.
Politisi Senayan Sarankan Pegawai KPK Tak Lolos ASN, Ikut Tes Pegawai Kontrak
"Setelah KPK melaksanakan TWK, lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya untuk memberantas korupsi di Indonesia melalui tenaga-tenaga terpilih," Pangeran Khairul Saleh
KPK Tegaskan Bakal Ikuti Prosedur Hukum Terkait 75 Pegawai Tak Lolos TWK
"Kami akan melakukannya secara prosedural hukum dan untuk itu, kami akan terbuka untuk menyampaikan dan menerima segala masukan dari masyarakat," kata Ghufron.
Putusan Pemecatan Yang Ditandatangani Firli Beredar, Jubir KPK Cek Keabsahan
Dalam surat itu juga, termuat salinan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Dewan Pengawas KPK, serta para pegawai yang tak lolos ASN.
Lakukan Penyadapan, Penyidik KPK Tidak Perlu Izin Dewas
MK mengabulkan sebagian uji materiil. Sementara, mengenai uji formal, MK menolak secara keseluruhan gugatan.
