Jokowi mengingatkan posisi KPK sebagai lembaga negara
Isu Taliban sengaja dihembuskan untuk mendiskreditkan KPK
Upaya pemerintah dan DPR merevisi UU KPK telah mengkhianati amanat reformasi.
Saat ini masa jabatan DPR periode 2014-2019 tinggal 18 hari lagi
Menurut dia, pandangan pro-kotra dalam menyikapi revisi suatu undang-undang adalah hal biasa dalam negara demokrasi.
Yang berinisiatif menyelundupkan Revisi UU KPK ini justru adalah partai-partai besar dalam koalisi
Menurut Sandi, semua manusia itu bisa melakukan kesalahan,termasuk para punggawa di KPK.
Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Fajri Nursyamsi menilai revisi UU KPK bermasalah sejak awal.
