Menurut Bambang Kusumanto, kelanjutan proyek reklamasi segera dituangkan dalam aturan hukum sehingga memberikan kepastian kepada pengembang dan masyarakat pada umumnya.

Agar empat pulau itu bisa dimanfaatkan sebagai kepentingan masyarakat.

Dua pihak pengembang reklamasi yang merupakan Badan Usana Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yaitu PT. Pembangunan Jaya Ancol dan PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) menyatakan akan mentaati keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta.

Dengan demikian, lanjut Trubus, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga mencari pencitraan publik untuk membantu memenangkan Prabowo-Sandi.

Dengan demikian, Anies menuturkan pihaknya akan segera merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWPPPK). Ditargetkan, revisi Pergub tersebut akan selesai sebelum akhir tahun 2018.

"Tidak ada rencana pembongkaran, karena kerusakan lingkungan dari pembongkaran itu akan luar biasa. bayangkan 310 hektar tanah, dibongkar, tanahnya dikemanakan," pungkasnya

"Setiap warga Negara memiliki hak yang sama untuk menggugat keputusan pemerintah. Kami siap menghadapi," kata Anies

"Apa yang terjadi, 13 pulau yang sudah mendapatkan izin untuk rellamasi. Setelah kita lakukan verifikasi maka gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut," kata Anies