Kumpulan Berita Prolegnas
Kumpulan Berita Prolegnas
RUU Perampasan Aset Belum Masuk Prolegnas Prioritas 2022
“Saat ini, belum masuk prioritas,” kata anggota Badan Legislatif DPR Christina Aryani saat dihubungi, Senin (7/3).
Sahkan 8 UU, Puan: DPR Berupaya Untuk Tetap Produktif
Tujuh dari delapan undang-undang yang disahkan DPR adalah UU terkait provinsi.
Tok! RUU Keolahragaan Resmi Jadi UU
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Ranacangan Undang-Undang (RUU) Tentang Keolahragaan menjadi Undang-undang pada rapat Paripurna DPR yang digelar di gedung Nusantara II, Selasa (15/2).
Paripurna Sahkan Revisi RUU PPP Jadi Usul DPR
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-14 masa sidang III 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2).
Perbudakan Seksual Masuk Dalam Bahasan RUU TPKS
pemerintah untuk segera sahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) guna mengisi adanya ‘kekosongan’ dalam hukum yang menangani kasus kekerasan seksual.
Puan Ingatkan Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik Bentuk Aturan UU IKN
“Dalam proses pembentukan regulasi turunan UU IKN, DPR RI mengingatkan agar prosesnya melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik,” ungkap Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan persnya, Jumat (4/2).
Cak Imin Pastikan DPR-Pemerintah Siap Hadapi Gugatan UU IKN
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang karib disapa Cak Imin ini memastikan DPR dan pemerintah siap menghadapi gugatan terkait UU IKN.
UU IKN Digugat ke MK, Begini Respons DPR
DPR RI buka suara soal gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Baleg Setujui Harmonisasi Aturan Tentang 6 Provinsi Dibahas Panja
Dalam BAB V masih ada pembedaan antara masyarakat hukum adat melayu Jami dan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Provinsi Jambi.
Dalam 2 Bulan Pemerintah Bakal Siapkan 10 Peraturan Turunan UU IKN
Beberapa peraturan turunan yang dituangkan dalam bentuk perpres, di antaranya tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN
Jakarta Bakal Tetap Macet Walau Ibu Kota Pindah ke Kaltim
DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU).
Bangun Infrastruktur Dasar di IKN, Jalan Logistik Segera Rampung
Pembangunan IKN sebagai dilaksanakan dengan delapan prinsip utama yakni mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika serta terhubung, aktif dan mudah diakses.
Dampak Ekonomi IKN Nusantara ke Kaltim Cuma 0,02 Persen
Pembiayaan pembangunan fisik IKN yang membutuhkan pembiayaan mencapai Rp 466 triliun.
60 UU Harus Diubah Setelah UU IKN Sah
Jakarta akan tetap menjadi pusat bagi sektor atau aspek bidang pemerintah lainnya, seperti pendidikan, perekonomian, dan kesehatan.
DPR Siap Hadapi Gugatan UU IKN
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa mengatakan, pihaknya akan memberikan penjelasan soal formil dan materil dari UU IKN Nusantara jika ada yang resmi gugat ke MK.
Diisukan Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Risma: Saya Harus Melapor ke Ibu
Banyak kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar arsitek.
Pemerintah-DPR Bakal Bahas Revisi UU DKI Jakarta
“Kita lihat nanti, yang jelas kita akan revisi UU DKI Jakarta, itu bisa inisiatif kita di DPR atau inisiatif pemerintah,” kata Arse kepada wartawan, Jumat (21/1).
Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan IKN Dinilai Kurang Tepat
"Menurut saya penggunaan dana PEN untuk pembangunan IKN kurang tepat," kata Hermanto kepada wartawan, Jumat, (21/1).
Ibu Kota Pindah, Ketua DPRD DKI ingin Jakarta seperti New York
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi berharap Jakarta tetap menjadi kota istimewa dan berubah sebagai pusat bisnis seperti New York.
Anggaran Pembangunan IKN Nusantara Dilakukan Bertahap
IKN adalah program strategis pemerintah didukung melalui berbagai skema pendanaan seperti APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta pemberdayaan peran swasta dan BUMN.
