Kumpulan Berita Prolegnas
Kumpulan Berita Prolegnas
Pemerintah Usul Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas 2023
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN). Padahal, UU IKN baru disahkan 18 Januari 2022, dan diteken oleh Presiden Joko Widodo 15 Februari 2022.
RUU Sisdiknas Diajukan untuk Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2022
pemerintah mengajukan RUU Sisdiknas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Tahun 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
RUU Perampasan Aset Belum Masuk Prolegnas Prioritas 2022
“Saat ini, belum masuk prioritas,” kata anggota Badan Legislatif DPR Christina Aryani saat dihubungi, Senin (7/3).
Sahkan 8 UU, Puan: DPR Berupaya Untuk Tetap Produktif
Tujuh dari delapan undang-undang yang disahkan DPR adalah UU terkait provinsi.
Tok! RUU Keolahragaan Resmi Jadi UU
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Ranacangan Undang-Undang (RUU) Tentang Keolahragaan menjadi Undang-undang pada rapat Paripurna DPR yang digelar di gedung Nusantara II, Selasa (15/2).
Paripurna Sahkan Revisi RUU PPP Jadi Usul DPR
Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-14 masa sidang III 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/2).
Perbudakan Seksual Masuk Dalam Bahasan RUU TPKS
pemerintah untuk segera sahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) guna mengisi adanya ‘kekosongan’ dalam hukum yang menangani kasus kekerasan seksual.
Puan Ingatkan Pemerintah Libatkan Partisipasi Publik Bentuk Aturan UU IKN
“Dalam proses pembentukan regulasi turunan UU IKN, DPR RI mengingatkan agar prosesnya melibatkan seluas-luasnya partisipasi publik,” ungkap Ketua DPR Puan Maharani dalam keterangan persnya, Jumat (4/2).
Cak Imin Pastikan DPR-Pemerintah Siap Hadapi Gugatan UU IKN
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau yang karib disapa Cak Imin ini memastikan DPR dan pemerintah siap menghadapi gugatan terkait UU IKN.
UU IKN Digugat ke MK, Begini Respons DPR
DPR RI buka suara soal gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) yang diajukan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK)
Baleg Setujui Harmonisasi Aturan Tentang 6 Provinsi Dibahas Panja
Dalam BAB V masih ada pembedaan antara masyarakat hukum adat melayu Jami dan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya yang ada di Provinsi Jambi.
Dalam 2 Bulan Pemerintah Bakal Siapkan 10 Peraturan Turunan UU IKN
Beberapa peraturan turunan yang dituangkan dalam bentuk perpres, di antaranya tentang susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus IKN
Jakarta Bakal Tetap Macet Walau Ibu Kota Pindah ke Kaltim
DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi Undang-Undang (UU).
Bangun Infrastruktur Dasar di IKN, Jalan Logistik Segera Rampung
Pembangunan IKN sebagai dilaksanakan dengan delapan prinsip utama yakni mendesain sesuai kondisi alam, Bhinneka Tunggal Ika serta terhubung, aktif dan mudah diakses.
Dampak Ekonomi IKN Nusantara ke Kaltim Cuma 0,02 Persen
Pembiayaan pembangunan fisik IKN yang membutuhkan pembiayaan mencapai Rp 466 triliun.
