Penolakan, kata dia, akan menunjukkan sikap yang tegas dari Presiden Jokowi.

"Saya menolak rencana pihak Universitas Trisakti memberikan penghargaan 'Putra Reformasi' kepada Pak Jokowi," kata Andre saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (22/9).

"Memaki-maki dan memfitnah sudah diluar batas etika moral ketimuran," ujat Irma.

Selain itu disertai tulisan 'Gibran Rakabuming Raka, Solo Masa Depan Kita'. Spanduk serupa juga terpasang di Jalan Gajah Mada.

Asep Warlan menambahkan masih opsi lain, yakni menyerahkan kepada masyarakat untuk menggugat UU KPK yang baru kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia menjelaskan sikap Gerindra itu karena partainya lebih dulu berupaya agar RUU KUHP yang dinilainya kontroversial itu tidak segera diundangkan dalam pembahasan tingkat II.

Ia menambahkan, partai pengusung Joko Widodo di Pilpres 2019 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) juga sepakat menunda pengesahan RUU KUHP.

"Ada beberapa pertimbangan, karena ada beberapa menteri dilantik anggota DPR pada 1 Oktober," kata Mensesneg Pratikno