Kumpulan Berita pilpres
Kumpulan Berita pilpres

Junimart Gisang: PDIP Tidak Perlu Umumkan Koalisi
PDI Perjuangan (PDIP) menanggapi santai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjelang Pemilu 2024.

Gerindra Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu
Partai Gerindra buka suara soal keberadaan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menteri Calonkan Diri Jadi Capres Diminta Mundur
Agar ritme kerja kabinet Jokowi Maruf tidak terganggu dengan manuver menteri yang akan maju sebagai capres

Masa Kampanye Pemilu 2024 Hanya 75 Hari
Rapat konsinyering juga menyepakati anggaran Pemilu 2024 sesuai dengan usulan dari KPU yaitu sebesar Rp 76.656.312.294.

3 Nama Beredar Gantikan Anies, Ini Kekurangan dan Kelebihannya
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik lima penjabat gubernur untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya habis.

Partai Besutan Din Syamsuddin Cari Kader Biar Lolos Jadi Peserta Pemilu
MPP Partai mendorong DPP Partai Pelita untuk membentuk konvensi atau seleksi bagi capres dan cawapres yang akan diusung oleh Partai Pelita.

Pertemuan Golkar, PAN dan PPP Belum Munculkan Sosok Calon Presiden
Wakil Ketua MPR RI berharap parpol-parpol bisa segera menentukan capres sehingga masyarakat bisa leluasa memberikan penilaian terhadap calon yang akan mereka usung.

Pemilu 2024 Tidak Pakai E-Voting
Hasil rapat konsinyering ini, bukan kesepakatan atau keputusan resmi, karena kesimpulan pertemuan itu masih lanjut didiskusikan pada rapat dengar pendapat (RDP) di DPR RI.

Adian Napitupulu Menang Telak dari Erick Thohir di Polling Capres
Dalam polling yang diikuti oleh 2.104 pemilih itu, Adian Napitupulu memperoleh 67 persen suara sementara Erick Thohir memperoleh 33 persen suara dalam pemantauan Sabtu (14/5) pukul 16.20 WIB

Pengamat Bilang Pertemuan Ketua Umum Golkar, PAN, PPP Menyiratkan Empat Hal
"Bisa berbeda dengan apa yang pernah terjadi menjelang Pilpres 2019 lalu. Pertemuan ini paling tidak menyiratkan empat hal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/5).

Politisi PAN Bocorkan Tiga Nama Kandidat Pengganti Anies
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani membocorkan tiga kandidat Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta.

Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan koalisi ini memiliki persamaan visi dan misi pemerintahan pasca 2024. Visinya, yakni meneruskan visi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin.

Wagub DKI: Pengganti Anies Harus Miliki Kemampuan Memimpin Jakarta
Namun Riza menekankan, sosok Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nantinya harus memiliki kemampuan memimpin Jakarta.

Penuhi Hak Pilih Napi, Kemenkumham dan KPU akan Bentuk Desk Khusus Pemilu
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membentuk desk khusus pemilu untuk mempercepat proses persiapan data pemilih WBP dan tahanan.

DPR, KPU dan Pemerintah Mulai Bahas Efisiensi Anggaran dan Durasi Kampanye Pemilu
KPU mengusulkan kampanye berlangsung 120 hari dan pemerintah menginginkan 90 hari. Sementara itu, Komisi II DPR RI mengusulkan masa kampanye yang lebih singkat.

Komisi II DPR Gelar Rapat Konsinyering Tahapan Pemilu 2024 Secara Tertutup
Komisi II DPR akan menggelar Raker dan RDP bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP pada 18 Mei secara terbuka.

Airlangga Gelar Pertemuan dengan Ketum PAN dan PPP
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa

Intip Harta Kekayaan 5 Penjabat Gubernur yang Baru Dilantik Mendagri
Lantas berapa jumlah harta kekayaan lima penjabat gubernur tersebut?

Amanat Mendagri kepada 5 Pejabat Gubernur
Seusai melantik kelima Pj gubernur itu, mantan Kapolri ini mengamanatkan kepada mereka untuk menjaga stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan.

Kemendagri Harus Coret Usulan Pj Kepala Daerah Yang Dinilai Tidak Layak
Jika ada calon Pj bupati atau calon Pj walikota dinilai tidak layak, maka Kemendagri mengembalikan calon tersebut kepada gubernur untuk mengajukan calon lainnya.