Kumpulan Berita Pengamat Politik
Kumpulan Berita Pengamat Politik
Oposisi Mandul, KAMI Muncul
Deklarasi KAMI dinilai spesial di era Jokowi
Pemerintah Jangan Jadikan Alasan Pandemi Corona untuk Tunda Pilkada Serentak
Pemerintah sebaiknya memastikan pelaksanaan Pilkada tetap di gelar pada Desember, karena akan berimbas pada proses regenerasi politik dan pembangunan daerah.
Aksi Prank Lelang Motor M Nuh Tamparan Keras Bagi Presiden Jokowi
“Proses lelang seharusnya punya mekanisme yang memungkinkan orang tidak dapat mengikuti tanpa sengaja," ujarnya.
Kerap Berseberangan dengan Pemerintah, Anies Dapat Untung Citra Politiknya
"Dan tentu hal tersebut sudah menyinggung wibawa pemerintah pusat. Sebagai gubernur tentu Anies punya keinginan ke arah sana," kata Ujang
Naikan Iuran BPJS, Pemerintah Dinilai Pusing Anggaran Negara Tekor Karena Corona
"Posisi pemerintah sedang galau. Sedang pusing tujuh keliling. Karena tak punya uang. APBN defisit. Penerimaan pajak menurun. Ekonomi terpuruk. Pengangguran banyak. PHK dimana-mana," jelas Ujang
Pengamat Nilai Kartu Prakerja Bikin Tugas Menteri Jokowi Tumpang-Tindih
Kasus ruang guru itu yang pasti ada conflict of interest
Simalakama COVID-19 Jadi Ujian Berat Presiden Jokowi
"Kebijakan yang akhirnya mulai diberlakukan pada awal April 2020 yakni PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) belum mampu menertibkan masyarakat lantaran belum diterapkan sanksi tegas," kata Kreshna.
Buntut Mundurnya Belva, Pemerintah Harus Berhati-hati Rekrut Pejabat
Yang lebih utama adalah bagaimana rekruitmen pejabat dilakukan secara selektif sehingga tidak timbul masalah di kemudian hari. Supaya tidak menimbulkan polemik, proyek tersebut harus dilakukan secara transparan
CEO Ruangguru Belva Tetap Untung Besar Meski Sudah Mundur dari Stafsus Presiden
"Walaupun mundur. Tapi proyeknya kan masih jalan. Jadi walaupun mundur masih untung besar," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.
Selain Terlambat, Larangan Mudik Bikin Masyarakat Bingung
"Pemerintah selalu berubah-ubah kebijakannya. Menterinya bilang apa. Presidennya bilang apa," jelas Ujang
Dear Anggota DPR, Please Jangan Aji Mumpung di Tengah Pandemi COVID-19
“DPR dengan laku grusa-grusunya bisa dituding publik sedang terapkan aji mumpung,” imbuh Hikam dalam keteranganya di Jakarta.
Berpotensi Picu Kegaduhan Saat Pandemi COVID-19, DPR dan Buruh Harusnya Peka Situasi
Hak-hak kaum proletar memang tidak boleh dikangkangi. Kepentingan kaum buruh harus dilindungi, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat.
Meski Ekonomi Sulit, Tenaga Honorer di Instansi Pemerintah Wajib Dapat THR
"Memang kasihan bagi mereka yang menjadi tenaga honorer. Baik di kementerian maupun guru di sekolah-sekolah. Kasihan nasib mereka," kata Ujang
Menteri Yasonna Harus Bertanggungjawab Terkait Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta
"Yasonna juga mesti bertanggung jawab. Anak buahnya di lapas melakukan permintaan "uang tiket" itu kan karena memanfaatkan kebijakan dari menteri," kata Ujang kepada merahputih.com, Rabu (15/4).
Dianggap Coreng Citra Pemerintah, Pengamat Desak Andi Taufan Dicopot dari Stafsus
"Masalahnya serius karena berkaitan dengan etika jabatan di satu sisi, dan trust masyarakat terhadap pemerintah di sisi lain," kata Boni
Napi Beli Tiket Asimilasi Rp5 Juta, Jokowi Diminta Copot Menteri Yasonna
"Presiden semestinya miliki cukup alasan untuk mencopot Yasonna, dan lakukan audit besar-besaran untuk Kemenkumham, terutama gagasan yang jelas-jelas tidak baik bagi negara," tegas dia.
Permenhub Terkait Ojol Dianggap Berbahaya dan Terkesan Plin-Plan
"Ini kebijakan yang aneh. Dan membahayakan. Kebijakan yang tak sinkron diantara pemerintah pusat sendiri (Menkes dan Menhub). Kebijakan yang plintat plintut," kata Ujang
Kewenangan Pidana Ujaran Kebencian Terhadap Presiden, Polisi Tak Boleh Asal Tindak
Ia melihat, kritik sebagai bukti bahwa masyarakat terlibat dan berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dan hal itu sangat lumrah dengan negara demokratis seperti Indonesia.
Hindari Citra Negatif Saat Bubarkan Kerumunan Warga, Polisi Harus Hati-Hati
Menurut Karyono, tindakan pembubaran kerumunan dan mengamankan warga yang masih bandel acapkali dinilai rentan terhadap pelanggaran HAM.
Pemilihan Wagub DKI Dinilai Langgar Maklumat Kapolri dan PSBB
Menurut Ramses, kalau prosesnya tatap muka, maka berseberangan maklumat kapolri. Harusnya sekarang lebih konsentrasi pada kasus corona.
