Sementara terkait dengan pihak-pihak yang memperkarakan hukum terhadap Somad, Hikam pun menilai itu adalah reaksi yang wajar dan dapat diterima karena efek dari ketersinggungan tersebut.

"Oleh sebab itu, maka perlu dilakukan komunikasi dengan berbagai partai politik agar pada saat pemilihan ketua MPR RI nanti sudah mempunyai kesepahaman," kata Wempy

Tapi sekarang sudah tidak bisa karena menggunakan sistem presidensial. Pertanyaan kritisnya, kalau memang ada (GBHN), gunanya untuk apa?,” kata Bivitri

“Iya harusnya Gubernur Anies Baswedan mencari kebijakan yang populis dalam mengatasi kemacetan dan polusi udara di Jakarta tanpa harus mengorbankan masyarakat kecil.

Bayu Dwi Anggono yang juga Direktur Pusat Kajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) menyatakan gagasan kembali ke GBHN layak dipertimbangkan sebab sesuai dengan Sistem Presidensial.

GBHN sudah tidak relevan dalam sistem tata negara yang berlaku di Indonesia saat ini, karena GBHN adalah mandat yang diberikan MPR kepada presiden, yang dulu bila tidak dilakukan bisa menjadi alasan pemakzulan.

Airlangga Hartarto harus menjamin keberadaan Majelis Etik Golkar tidak politis dalam bursa pemilihan calon ketua umum

"Tanda tanya pertama, apakah Muhaimin Iskandar masih menjadi dewa sehingga tidak ada kader lain yang mampu bersaing dengannya.