Kumpulan Berita pemerintahan
Kumpulan Berita pemerintahan
Pemprov DKI Didesak Serius Tindak Perusak Lingkungan di Kepulauan Seribu
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tegas menindak perusak lingkungan di Kepulauan Seribu. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Desie Christyana Sari yang menilai masih banyak pembangunan di Kepulauan Seribu yang tidak berorientasi pada lingkungan.
Pemerintah Didesak Bayar Utang ke Bulog
Pemerintah didesak untuk segera membayar hutang kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebesar 16 triliun.
Pemerintah Minta WNI Segera Tinggalkan Wilayah Palestina dan Israel
Pemerintah Indonesia meminta WNI segera meninggalkan wilayah Palestina dan Israel. Imbauan itu setelah meningkatnya eskalasi konflik Palestina-Israel.
Panglima TNI Yudo Margono Ungkap akan Bertani Setelah Resmi Pensiun
Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono memilih menjadi petani setelah resmi pensiun di akhir tahun 2023.
Respons TikTok Soal Larangan Praktik Jual-Beli
Platform media sosial TikTok menanggapi aturan terbaru soal social commerce yang baru dikeluarkan, mereka berharap Pemerintah mempertimbangkan dampaknya terhadap penjual.
DPR Desak Pemerintah Klarifikasi Status Tanah di Pulau Rempang
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah mengklarifikasi terkait lokasi tanah yang menjadi proyek strategis nasional.
Pemerintah dan Pelaku Industri Diminta Berdayakan Korban PHK
Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk berkolaborasi dalam memberdayakan korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Pemerintah akan Intervensi Daerah dengan Tingkat Stunting Tinggi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan intervensi pengentasan stunting akan dilakukan terutama di daerah-daerah dengan tingkat cukup tinggi, khususnya Pulau Jawa.
Kebocoran Data Berulang Bukti Hacker Tahu Kelemahan Server Pemerintah
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan berulangnya data-data di Indonesia menunjukan bahwa kebocoran data sudah sangat serius.
Legislator PKS Dorong Pemerintah Ganti Hilirisasi SDA dengan Industrialisasi
Pemerintah diminta mengembangkan program hilirisasi menjadi industrialisasi sumber daya alam (SDA) bila ingin terus menjadi negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income).
Legislator PKS Minta Pemerintah Tarik Subsidi Mobil Listrik
Pemerintah didesak untuk tidak memberikan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik, pasalnya konsumen kendaraan listrik merupakan kelompok masyarkat mampu.
Pemerintah Resmi Cabut Aturan Wajib Masker di Tempat Umum
Pemerintah memperbaharui aturan protokol kesehatan di masa transisi endemi COVID-19. Dalam kebijakan terbaru itu, masyarakat tidak lagi diwajibkan mengenakan masker ketika berada di fasilitas publik.
Pemerintah Diminta Tuntaskan Persoalan Pelanggaran HAM
Ketua Umum Barikade 98 Benny Rhamdani menegaskan bahwa organisasinya mendukung seluruh upaya yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menuntaskan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di era orde baru.
Faldo Maldini Jamin Efektivitas Pemerintahan Tak Terganggu Usai Menkominfo Jadi Tersangka
Pemerintahan Joko Widodo memastikan tetap berjalan meski Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek menara BTS.
Masalah Jalan Rusak di Lampung Bukti Pengawasan Pemerintah Pusat Kurang Maksimal
Kondisi jalan di Provinsi Lampung yang belakangan menjadi sorotan publik dinilai merupakan cerminan dari masih kurangnya pengawasan dan pembinaan pemerintah terhadap infrastruktur di daerah.
Legislator Demokrat Tolak APBN Jadi Jaminan Utang KCJB
China berkukuh meminta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek Kerecta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
PKS Desak Pemerintah Batalkan Larangan Buka Bersama untuk Pejabat
Pemerintah mengeluarkan surat edaran tentang larangan kegiatan Buka Puasa Bersama bagi Menteri dan Kepala Daerah dengan alasan penanganan COVID-19.
DPD RI Minta Pemerintah Tegas Soal Impor Pakaian Bekas
pakaian bekas impor merupakan produk ilegal yang tidak seharusnya dibiarkan bebas mengganggu pasar tekstil lokal. Pakaian bekas impor harus dimaknai sebagai sisa pemakaian dan bahkan sampah dari negara asalnya.
Pemerintah Perlu Perhatikan 5 Hal Ini Jelang Mudik Lebaran
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, pertama, pemerintah wajib melakukan pengaturan rest area di jalan tol. Jangan sampai nantinya terjadi penumpukan kendaraan mobil di rest area.
Pertamina Harus Pastikan Suplai BBM Tak Terganggu Imbas Kebakaran Depo di Plumpang
Legislator Senayan menyayangkan Insiden kebakaran yang disebabkan bocornya pipa depo BBM milik Pertamina di Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3) malam hari.