Kumpulan Berita Pemerintah RI
Kumpulan Berita Pemerintah RI

Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia mengakui terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dalam sedikitnya 12 peristiwa di masa lalu.

Kebijakan Pemprov DKI Dalam Pengentasan Banjir Harus Sejalan dengan Pemerintah Pusat
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mengatakan, bahwasanya penanganan banjir DKI harus pula beriringan dengan Pemerintah Pusat (Pempus).

Pemerintah Indonesia Buka Akses Vaksinasi COVID-19 untuk WNA
Terkini, upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan vaksinasi COVID-19 bagi warga negara asing (WNA).

DPR Desak Satgas yang Dibentuk Pemerintah Tuntaskan Masalah Kebocoran Data
Ketua DPR RI, Puan Maharani mendesak satgas bekerja secara cepat untuk menuntaskan masalah kebocoran data.

BSSN Akui Ada Data Valid yang Diretas Bjorka
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian mengatakan klasifikasi serangan siber berupa pencurian data, seperti yang dilancarkan peretas "Bjorka", masuk dalam kategori intensitas rendah.

Rawan Kebocoran Data, Pemerintah Diminta Perbanyak SDM IT Berkemampuan Tinggi
Nurul juga mendorong Pemerintah semakin memperbanyak sumber daya manusia (SDM) di bidang informasi dan teknologi atau IT

Pemerintah akan Atur Perdagangan Kripto
Aset kripto harus teratur dan terlembaga, serta harus di bawah pengaturan negara.

Syarat PCR-Antigen untuk Perjalanan Dihapus
Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) saat ini tidak lagi wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dari Pemerintah
Komisi III menerima dua draf dari pemerintah, yakni Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Presidensi G20 Jadi Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional dan Global
Tahun ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah pertemuan Presidensi G20. Sebuah forum kerja sama ekonomi internasional yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa.