Kumpulan Berita Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Kumpulan Berita Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Dampak Kenaikan PPN Bakal Bikin Inflasi Jadi 1 Persen
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,66 persen pada Maret 2022 yang didorong oleh komoditas cabai merah, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan serta minyak goreng.
Layanan Tur Setelah Umrah Kena PPN 0,55 Sampai 1,1 Persen
Jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan tidak dipungut PPN.
Ingat! Bangun Rumah Sendiri Harus Bayar PPN 2,2 Persen
Pada 2022 ini, pemerintah membarui pengaturan mengenai PPN KMS dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas KMS.
Harga Komoditas dan PPN Naik, HIPMI: Presiden Tidak Bisa Hindari
Kenaikan harga komoditas dan pajak pertambahan nilai (PPN) ibarat buah simalakama yang tidak bisa dihindari.
Cak Imin Dukung Transaksi Kripto Dikenakan PPh dan PPN, Ini Alasannya
Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendukung rencana pemerintah yang akan mengenakan PPh dan PPN atas transaksi uang kripto.
Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan
Masyarakat melaksanakan perjalanan untuk ibadah sekaligus perjalanan ke tempat lain, misalnya dari umrah di Mekkah dilanjutkan perjalanan ke Turki, akomodasinya dikenakan PPN sebesar 1,1 persen.
Aset Kripto Kena PPN, Negara Bisa Raup 1 Triliun
Pemerintah saat ini sudah memiliki kewenangan menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) aset kripto atau exchanger luar negeri untuk menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Tata Cara Pembayaran dan Besaran PMK Fintech, Rokok hingga Kripto
Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan 14 aturan turunan dari UU No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak (HPP).
Penjelasan Kemenkeu Terkait Beli Kripto Kena Pajak 0,1 Persen
"Kripto itu memang kena PPn juga. Karena kripto itu bukan uang ya, BI enggak pernah mengatakan itu alat tukar alat pembayaran. Tetapi kemendag itu komoditas," papar Yoga melalui YouTube, yang dikutip Senin (4/4).
Alasan Pemerintah Naikkan PPN Jadi 11 Persen
Pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen.
PPN Resmi Naik Jadi 11 Persen, KSP Bilang untuk Kurangi Ketimpangan
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Edy Priyono mengklaim, kenaikan PPN sebesar 11 persen tersebut, sesuai prinsip bahwa pembayaran pajak termasuk PPN akan diredistribusikan kepada kelompok masyarakat kurang mampu dalam bentuk bantuan sosial.
Ini Barang Yang Tidak Kena PPN 11 Persen
Pemerintah turut membebaskan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai Rp 500 juta, memberikan fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil yaitu 1 persen, 2 persen atau 3 persen.
Besok PPN Naik Jadi 11 Persen, Ini Barang yang Harganya Berpotensi Naik
Masyarakat akan mengeluarkan lebih besar uang untuk belanja segala hal. Pasalnya, mulai Jumat 1 April 2022 besok, pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 11 persen.
Diskon Pajak Berlanjut Sampai Tengah Tahun 2022
Presiden Jokowi, juga menyetujui "front loading" bantuan sosial, termasuk memberikan dana Rp 600 ribu bagi penduduk miskin ekstrem.
Batas Lebih Bayar Restitusi PPN Bagi Pengusaha Kini Naik Jadi Rp 5 Miliar
Pemerintah menyesuaikan jumlah batas lebih bayar restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak persyaratan tertentu menjadi Rp 5 miliar.
Insentif Barang Penanganan Pandemi Diperpanjang Selama 6 Bulan
Pemerintah juga memperpanjang insentif berupa fasilitas PPh final sebesar 0 persen atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan.
94 Pelaku Usaha Sistem Digital Diwajibkan Setor PPN ke Negara
Dirjen Pajak telah menunjuk 94 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang berkewajiban memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Sudah Ada UU HPP, Sri Mulyani Kejar Perluasan Basis Pajak
pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar target penerimaan negara khususnya perpajakan pada 2022 tercapai, sejalan dengan agenda reformasi perpajakan yang sedang berlangsung.
Gobel: Industri Otomotif Barometer Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen untuk pembelian mobil baru sebelum kebijakan tersebut berakhir pada akhir tahun 2021.
Indef Tegaskan Kenaikan Tarif PPN 11 Persen Mencekik Warga Miskin
Situasinya sangat sulit bagi kelas menengah dan bawah
