Kumpulan Berita Pajak
Kumpulan Berita Pajak
Pemilik Kendaraan yang Pajaknya Mati 2 Tahun Bakal Menerima SP1
Menurut Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus mobil ataupun motor yang datanya dihapus itu tidak melanggar ketentuan pidana, namun tak bisa dipakai lagi di jalanan.
Gratifikasi Eks Pejabat Pajak Angin Prayitno Berasal dari Link Net hingga Esta Indonesia
Angin Prayitno Aji didakwa menerima gratifikasi dengan total Rp 29.505.167.100.
Aplikasi Tangerang LIVE Mudahkan Warga Bayar Pajak
Untuk SPPT PBB-P2 yang fisik telah diserahkan Bapenda kepada setiap kecamatan dan kelurahan untuk diberikan kepada masyarakat.
Siap-Siap Bakal Dikenakan Pungutan Pajak Kenikmatan
Kehadiran pajak penghasilan (PPh) atas natura atau kenikmatan harus mengedepankan aspek keadilan, sehingga bukan mengutamakan aspek penerimaan.
53 Juta NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP
"Ini terus kami coba dorong agar para wajib pajak bisa memutakhirkan NIK dan NPWP mereka agar terintegrasi," ucap Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (10/1)
DJP Banten Dirikan Tax Center di Universitas Praditha
Kerja sama dalam mendukung Universitas Praditha dalam mengembangkan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)
Ada 400 Unit Kendaraan Dinas di Kabupaten Tangerang Menunggak Pajak
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Samsat Balaraja, Ali Hanafiah melaporkan sekitar 400 kendaraan dinas milik pemerintah desa di Kabupaten Tangerang, Banten belum membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) selama satu sampai dua tahun.
52,9 Juta NIK Terintegrasi dengan NPWP
Mulai 1 Januari 2024, wajib pajak orang pribadi harus menggunakan NIK dan wajib pajak lainnya menggunakan NPWP format 16 digit untuk keperluan administrasi.
Kanwil DJP Jateng Sita Aset Penunggak Pajak di Kota Solo
Aset yang disita adalah berupa sebidang tanah dan bangunan di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Solo, Jawa Tengah.
Anies Bebaskan PBB yang Lahannya Dimanfaatkan untuk Pertanian
DKI Jakarta membebaskan biaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan ibu kota yang dimanfaatkan atau dikelola menjadi lahan pertanian.
Sampai Akhir November Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 Digratiskan
Program ini, untuk pengkinian data kepemilikan kendaraan karena masih banyak kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai oleh masyarakat tetapi bukan atas namanya sendiri.
Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Berlaku di DKI Jakarta
DKI Jakarta kembali menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan jenis pajak lainnya.
Pajak Progresif dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bakal Dihapus
Pajak progresif dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB II) atau balik nama kendaraan bekas diusulkan dihapus.
KPK Kumpulkan PNBP Rp 301 Miliar di Semester I/2022
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah mengumpulkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp301 miliar selama semester I/2022 dari target selama setahun sekitar Rp 141 miliar.
Pemprov Banten Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor
Pemprov Banten melaunching Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Penyerahan Kedua dan Pengurangan Pokok PKB dari Luar Provinsi Banten. Penghapusan ini berlangsung 18 Agustus sampai 31 Desember 2022
Denda Pajak Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Berlaku Mulai Desember 2022
Uji emisi sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemerintah DKI Jakarta akan menerapkan ketentuan ini mulai Desember 2022.
Rapikan Data, Korlantas Ingin Bayar Pajak Kendaraan Tanpa Keluar Rumah
Korlantas Polri ingin menjamin pelayanan maksimal dari seluruh instansi terkait pajak kendaraan kepada masyarakat.
Penerimaan Pajak Bakal Melemah
Pertumbuhan ekonomi di beberapa negara yang terkoreksi berpotensi berdampak terhadap aktivitas ekonomi dalam negeri hingga mengurangi penerimaan pajak.
Korlantas Secepatnya Terapkan Aturan Hapus STNK yang Mati Pajak 2 Tahun
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan mengimplementasikan aturan penghapusan data STNK yang mati pajak selama dua tahun.
Integrasi NIK jadi NPWP Perlu Perlindungan Data
Pemerintah juga perlu merunut kembali data-data masyarakat yang berhak menikmati hasil pajak negara, seperti penataan ulang subsidi dan bantuan sosial.
