Apakah kewajiban tersebut sudah dilaksanakan atau belum? Hal tersebut bisa menjadi salah satu faktor mengapa Ijtima ulama tersebut muncul," tambah Wempy.

Menurut Tjahjo keinginan para ulama dan tokoh agama untuk melembagakan hasil Ijtima Ulama tidak dilarang undang-undang.

Kementerian Dalam Negeri sampai saat ini masih mengevaluasi AD/ART FPI. Selain itu, kepolisian dan Kementerian Agama juga dilibatkan terkait penelusuran rekam jejak ormas pimpinan Rizieq Shihab ini.

"Dari sini jelas bahwa FPI tidak perlu mendaftarkan izinnya, apalagi jika pemerintah tidak memperpanjang izinnya sebagaimana pernyataan Jokowi. FPI sebagai ormas tetap saja bisa menjalankan kegiatannya," ungkap Sugito.

"Jika ormas tidak terdaftar maka mereka tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Itu bedanya," tuturnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan ada 5 syarat adminitrasi yang belum dilengkapi FPI hingga kini.

Tjahjo pun mengklaim tak ada keistimewaan dalam pengurusan SKT FPI

Sebagai tuan rumah, Presiden SDE menyampaikan apresiasi kepada Ketua NU Indonesia bersama jajarannya yang telah hadir untuk berdialog mengenai isu Islam dan bernegara.