Kumpulan Berita Omnibus Law
Kumpulan Berita Omnibus Law
Gelar Aksi di DPR, Partai Buruh Cs Tolak Omnibus Law hingga Minta Revisi UU KPK
Ribuan buruh dari Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (14/1).
UU Cipta Kerja dan Jokowi Diklaim Manjakan UMKM
"Di Pemerintahan Presiden Jokowi ini begitu memanjakan UMKM, kami ingin UMKM siap maju," kata Teten.
Gubernur Banten Ogah Ikutan Anies Revisi UMP
penetapan UMP dan UMK sudah sesuai ketentuan dan aturan yang tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.
Operasionalisasi UU Cipta Kerja Terus Berlanjut, Termasuk Soal Ketenagakerjaan
Pemerintah terus melakukan operasionalisasi UU Cipta Kerja pada seluruh sektor, baik di pusat maupun di daerah.
Jokowi Ajukan Revisi UU Cipta Kerja di Prolegnas Prioritas 2022
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menyampaikan Instruksi Mendagri kepada kepala daerah mengenai operasionalisasi UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Jokowi: Seluruh Materi dan Substansi Tetap Berlaku
"Saya pastikan kepada pelaku usaha dan investor dari dalam dan luar negeri, investasi yang telah dilakukan, serta investasi yang sedang, dan akan berproses tetap aman," kata Jokowi.
Revisi UU Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Jangan Ceroboh
Pemerintah perlu membatalkan empat Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan.
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Aturan Upah Minimum Tetap Berlaku
"Materinya tidak ada yang dibatalkan. Jadi terkait dampaknya terhadap kepastian hukum dan iklim berusaha di Indonesia, rasanya ini belum ada dampak serius," kata Hariyadi.
UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, DPR: Beri Waktu Kami Membuat Kajian
DPR menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Buruh Desak Seluruh Aturan Terkait UU Cipta Kerja Ditangguhkan
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
PDIP Sebut Pemerintah-DPR Punya Banyak Waktu Perbaiki UU Cipta Kerja
uu cipta kerja, revisi uu cipta kerja, judicial review uu cipta kerja, mahkamah konstitusi, omnibus law
Puji Putusan MK, Kelompok Buruh Sebut Perjuangan Mereka Tak Sia-sia
Perjuangan panjangan buruh membuktikan bahwa Omnibus Law tidak sesuai Undang-Undang Dasar 1945.
MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Jokowi Puji Anggota Dewan yang Terhormat, Bersama Sukses Golkan Omnibus Law
Menjadi pilar utama reformasi struktural di Indonesia.
Ketakutan Otak-atik Independensi BI di RUU Omnibus Law Sektor Keuangan
Pembuatan Omnibus Law sektor keuangan ini dipertanyakan urgensinya. Karena selama ini, sektor keuangan diyakini telah berjalan sesuai koridor dan sektor keuangan saat ini masih cukup baik.
Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi
Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Menkumham Rampungkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja ini diklaim merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.
