Kumpulan Berita Omnibus Law
Kumpulan Berita Omnibus Law
Ini 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja Yang Disahkan Jokowi
Presiden telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri atas 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres).
Menkumham Rampungkan 49 Aturan Turunan UU Cipta Kerja
UU Cipta Kerja ini diklaim merupakan terobosan dan cara pemerintah menangkap peluang investasi dari luar negeri lewat penyederhanaan izin dan pemangkasan birokrasi.
Kandas Perlawanan Penolakan UU Cipta Kerja
UU Ciptaker atau Omnibus Law mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan. Aksi penolakan itu dilakukan melalui aksi demontrasi dengan turun ke jalan.
Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Pengerusakan saat Demo Omnibus Law di Kaltim
Kabid Humas Polda Kalimantan Timur, Kombes Ade Yaya Suryana mengatakan, mereka ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga melakukan pengerusakan dan membawa senjata tajam jenis badik.
Jegal UU Ciptaker Lewat Legislative Review
Legislative review masih berpeluang untuk dilakukan. Akan tetapi, pesimistis upaya tersebut bakal membuahkan hasil.
5 Produk Hukum di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Dinilai Kontroversi
Lima produk hukum tersebut dicurigai sarat akan kepentingan elit politik dan elit di sektor bisnis.
BEM Nusantara Minta Penolakan UU Cipta Kerja Lewat Rekomendasi
BEM Nusantara se-Indonesia akan mengawal isu Omnibus Law UU Cipta Kerja yang tengah berpolemik dan isu tersebut akan dibawa dalam konsolidasi di Surabaya.
PPI Jepang Ingatkan Pemerintah dan DPR Bikin Aturan Berkeadilan sosial
Undang-Undang sapujagat ini berusaha mengubah sejumlah undang-undang. UU Cipta Kerja mencakup 11 sektor dan merevisi lebih dari 70 Undang-Undang yang diproyeksikan mampu meningkatkan investasi di dalam negeri.
Cuma 31 Persen Publik Tahu Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja
Hasil ini, menjadi catatan kritis bagi pemerintah, di mana rumusan kebijakan yang dinilai sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik.
Omnibus Law Jadi Instrumen Pemulihan Ekonomi
Pemerintah akan mempermudah masa transisi dari dukungan defisit fiskal dan kebijakan moneter menjadi transformasi struktural.
Luhut Tegaskan Kekurangan UU Cipta Kerja Disempurnakan PP
pembahasan dan pembentukan UU Cipta Kerja, tidak ada yang tersembunyi. pemerintah mengajak bicara. Namun, tidak semua bisa diajak bicaara karena ada keterbatasan.
BKPM Bikin Sistem Layanan Cepat Setelah UU Cipta Kerja Disahkan
Omnibus Law UU Cipta Kerja memfasilitasi kebutuhan investasi dalam berinvestasi di Indonesia yang selama ini kerap terhambat.
Suara Hati Buruh Perempuan Tentang Rumor Dihapusnya Hak Cuti Melahirkan
Seorang Buruh Perempuan meluapkan suara hatinya soal rumor dihapusnya hak cuti melahirkan di UU Omnibus Law.
Tetap Survive di Tengah Kemelut UU Cipta Kerja dan Pandemi Meski Kena PHK
Dunia tidak lalu berakhir saat Kena PHK dan Omnibus Law disahkan. Pasti ada jalan.
Pekik Takbir Menggema Saat Perwakilan FPI Minta Jokowi Mundur dan Cabut UU Ciptaker
Tuntutan ANAK NKRI juga terpampang di mobil komando
Draf UU Cipta Kerja Berubah, PKS Duga Ada Pasal Gaib
Pemerintah harus segera meliris draft resmi UU Ciptaker
Gelap UU Cipta Kerja
"Draf RUU-nya saja tidak jelas. Katanya sampai 905 halaman, kemudian ada yang dapat bertambah 1025 halaman dan terakhir 1035 halaman. Ini berbahaya sekali," kata Said.
Omnibus Law Meningkatkan Eco-Anxiety
Omnibus Law dapat menimbulkan risiko baru bagi hutan tropis negara.
Tetap Aman dari Penularan COVID-19 Saat Demonstrasi
Kesehatan sama pentingnya dengan aspirasi yang kamu sampaikan.
PUKAT Sebut UU Omnibus Law Cipta Kerja Buka Celah Korupsi
DPR dan pemerintah tetap melanjutkan pembahasan RUU kontroversial ini di tengah tengah pandemi COVID-19
