Mereka tak henti-hentinya mendesak agar Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjadikan tahun 2020 sebagai tahun penuntasan kasus Novel Baswedan.

Menurut Ahmad, adanya diskriminasi dalam upaya penegakan hukum terkhusus pada kasus Novel di Bengkulu telah menciderai rasa keadilan masyarakat.

"Suara kami suara rakyat, dengarkan wahai Jaksa Agung ST Burhanuddin. Kalian dibayar oleh rakyat, jangan tutup-tutupi lagi kasus Novel Baswedan," kata Ahmad

"Lalu, kami akan merampungkan pemberkasannya secepatnya. Kami akan limpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta," kata Argo

Ini adalah simbol bahwa Kejagung terlalu banyak main jadi lupa ingatan menuntaskan kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Novel Baswedan

Aksi tersebut sebagai bentuk protes kepada Jaksa Agung yang dinilai tak peka akan nasib korban dan keluarga korban Novel Baswedan

Penerbitan Surat P-16 merupakan tindak lanjut atas diterimanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) No B/24261/XII/RES.1.24/2019/Ditreskrimum tanggal 27 Desember 2019 dari Polda Metro Jaya.

Gerakan Mahasiswa Pengawal Keadilan (GMPK) mendesak Jaksa Agung untuk berlaku adil kepada korban dugaan penganiayaan oleh Novel Baswedan.