Mendagri

Siapakah pasangan Sekda Jabar Iwa Karniwa dalam Pilgub Jabar 2018?

Benarkah perekaman e-KTP bakal selesai tahun seperti yang dijanjikan pemerintah?

Bagaimana tanggapan Mendagri Tjahjo Kumolo terkait meninggalnya saksi kunci kasus e-KTP Johanes Marliem?

Presiden Jokowi pekan depan akan meneken UU Pemilu demikian keterangan Mendagri Tjahjo Kumolo.

Mengapa partai politik baru sekarang menolak presidential threshold sebesar 20 persen dalam UU Pemilu?

Darimana logika politiknya partai baru seperti Partai Idaman milik Rhoma Irama yang belum diverifikasi langsung bisa ikut Pemilu?

Karena itu, proses pengisian formasi Wakil WaiKota Tual harus diproses ulang sesuai amanat UU No.10 tahun 2016.

Pernyataan Tjahjo itu menanggapi sejumlah pernyataan politisi yang belakangan ini membuat suasana politik menghangat.

Tjahjo juga mengingatkan aparat di daerah agar tidak melakukan penyimpangan, khususnya terkait restorasi gambut.

Menurut Tjahjo, presidential threshold yang disahkan dalam UU Penyelenggaraan Pemilu sudah sesuai dengan konstitusi.

Tjahjo Kumolo heran, mengapa saat ini parpol koalisi mudah saja meninggalkan etika berkoalisi.

Setiap organisasi kemasyarakatan boleh hidup di Indonesia, tapi harus taat kepada undang-undang negara.

Tjahjo Kumolo berpesan agar Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah dapat melibatkan semua komponen dalam setiap proses pengambilan keputusan politik.

Tjahjo Kumolo menilai Polri perlu kembali melaksanakan dengan sungguh-sungguh Peraturan Kapolri 23 tahun 2007 tentang Siskamling untuk mengantisipasi radikalisme dan terorisme.

Kegiatan pada tanggal 3 Juli 2017 diawali dengan apel upacara bendera pagi, di mana dirinya akan bertindak sebagai inspektur upacara.

Tjahjo Kumolo mengatakan akan segera mengukuhkan Wakil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai Plt Gubernur Bengkulu terkait proses hukum di KPK.

Wali Kota Cimahi Atty Suharti diberhentikan dari jabatannya sebagai wali kota.

Tjahjo Kumolo menegaskan penangguhan penahanan tidak akan memengaruhi status jabatan Ahok.

Benarkah ada barter politik dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu?

Sumarsono berencana meliburkan PNS dan pihak swasta saat putaran kedua Pilkada 2017.