Kumpulan Berita Mahkamah Konstitusi
Kumpulan Berita Mahkamah Konstitusi
Wakil Ketua MPR Minta Hakim Konstitusi Kabulkan Judicial Review PT 0 Persen
HNW meminta hakim menerima permohonan untuk koreksi PT 20 persen menjadi 0 persen itu dapat dikabulkan. Hal ini agar Pilpres 2024 kelak lebih memenuhi asas konstitusi dengan kedaulatan Rakyatnya.
Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan Kewenangan Presentase PT di Tangan DPR
Sebenarnya perdebatan mengenai presidential threshold yang dianggap inkonstitusional telah beberapa kali dilakukan judicial review
MK Putuskan Lapor Kasus Pencabulan Anak Bisa Diwakilkan
Dalam permohonan pengujian materi KUHP terhadap UUD 1945 itu, para pemohon meminta MK menguji Pasal 288 KUHP frasa “belum waktunya untuk dikawinkan”, Pasal 293 KUHP frasa “belum dewasa”, serta Pasal 293 ayat (2) KUHP terhadap UUD 1945.
Senator Daftarkan Gugatan Presidential Threshold Nol Persen ke MK
Desakan dari berbagai pihak agar presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden diturunkan menjadi nol persen semakin menguat menjelang Pemilu 2024.
Muncul Desakan UU Cipta Kerja Dibatalkan, Hakim MK Beri Penjelasan
UU Cipta Kerja telah memiliki berbagai peraturan turunan yang berlaku dan menjadi acuan bagi nyaris seluruh elemen masyarakat
Putusan MK tentang UU Cipta Kerja Dinilai Timbulkan Sederet Ambiguitas
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat nenjadi perdebatan publik.
MK Larang Pemerintah Terbitkan Aturan Pelaksana Baru Terkait UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Tanggapi Putusan MK, Pemerintah Tetap Berlakukan UU Cipta Kerja Sambil Diperbaiki
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan perbaikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
MK Putuskan UU Cipta Kerja 2 Tahun tidak Diperbaiki Batal Permanen
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengambil keputusan soal gugatan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Reaksi PSI Usai MK Tolak Gugatan Kewajiban Verifikasi Partai Peserta Pemilu
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan tiga partai politik nonparlemen soal kewajiban verifikasi peserta pemilu.
Soal UU Corona, Banggar DPR Patuh Putusan MK
Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 dan 2022 dilakukan dengan prosedur yang benar.
Kini BPR Bisa Ikut Lelang Agunan
Kini, BPR secara sah dapat mengikuti lelang untuk membeli agunan dari debitur macet melalui lelang dan non-lelang.
MK Putuskan TWK Konstitusional, Pimpinan KPK: Tunggu Putusan MA
Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa tes wawasan kebangsaan sebagai syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi aparatur sipil negara sah dan konstitusional.
Empat Hakim MK 'Bela' 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK
"Yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat”," kata Saldi Isra dalam sidang yang disiarkan di Chanel YouTube MK, Selasa (31/8).
Tolak Gugatan KPK Watch, MK Putuskan TWK Konstitusional
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tes wawasan kebangsaan.
MK Hari Ini Kembali Gelar Sidang
Terdapat dua jadwal sidang yang tertera di laman MK pada hari ini
PSU Sabu Raijua Dimenangkan Nikodemus dan Yohanis Uly Kale
Pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Sabu Raijua tersebut dilaksanakan setelah pasangan Orient P Riwu Kore - Tobias Uly yang menjadi pemenang Pilkada Sabu Raijua 2020 yang digelar Desember tahun lalu didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi Tunda Seluruh Persidangan Selama PPKM Darurat
Mahkamah Konstitusi (MK) menunda seluruh sidang yang telah terjadwal hingga 20 Juli 2021.
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Sebut Fungsi KPK Diubah Secara Fundamental
Bahwa yang dilakukan oleh pembentuk UU melalui UU a quo, sejatinya adalah membentuk sebuah UU baru tentang KPK.
MK Tolak Uji Formil UU KPK Baru
Hakim MK Wahiduddin Abas mengajukan disenting opinion. Dalam pendapatnya, Wahiduddin melihat pembahasan UU KPK ini relatif singkat. Selain itu, ada ketidaksinkornan naskah akademik
