Kumpulan Berita Mahkamah Konstitusi
Kumpulan Berita Mahkamah Konstitusi
Penafsiran Konstitusi Secara Sepihak di Pemilu 2024 Harus Dihentikan
Semua orang harus bersuara tapi dengan cara yang damai, dengan cara yang argumentatif, dan dengan cara yang kolaboratif.
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Giring PSI
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan perkara Nomor 64/PUU-XX/2022 di Jakarta, Rabu (31/8)
MK Tolak Legalisasi Ganja untuk Medis
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak uji materi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terkait pengggunaan ganja untuk medis.
Jubir MK Tegaskan Keserentakan Pemilu Konstitusional
Penjelasan tafsir konstitusional MK terkait penyelenggaraan pemilu serentak sudah dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.
Yusril Sebut Putusan MK Soal Presidential Threshold Merupakan Tragedi Demokrasi
Yusril berpandangan, MK tidak seharusnya kukuh dengan pendapatnya semula, karena zaman terus berubah dan argumen hukum juga terus berkembang.
Respons Putusan MK, LaNyalla Tegaskan Negara tidak Boleh Dikuasai Oligarki
“Mengapa saya katakan kemenangan sementara? Karena saya akan memimpin gerakan mengembalikan kedaulatan negara ini ke tangan rakyat, sebagai pemilik sah negara ini. Tidak boleh kita biarkan negara ini dikuasai oleh Oligarki,” tegas LaNyalla
MK Tolak Gugatan Partai Gelora Terkait UU Pemilu
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Partai Gelora.
MK Tolak Gugatan Yusril soal PT 20 Persen, La Nyalla Cs Terjegal Legal Standing
"Amar putusan: menyatakan permohonan pemohon I tidak dapat diterima. Menolak permohonan II untuk seluruhnya," kata Anwar
Presiden PKS Ungkap 3 Alasan Ajukan Uji Materi PT 20 Persen ke MK
Menurut Syaikhu, ada tiga alasan PKS mengajukan uji materi Presidential Threshold 20 persen ke MK
Besok, PKS Daftar Judicial Review Presidential Threshold 20 Persen ke MK
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan secara resmi mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional pada Rabu (6/7).
PSI Minta DPR Tak Buru-buru Sahkan RKUHP
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta DPR RI tidak terburu-buru mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Ibunya Akan Dinikahi Ketua MK, Anak Idayati Ungkap Pesan Penuh Haru
Bahkan, kedua anaknya tersebut bedoa dan harapan terbaik atas pernikahan sang ibu.
Seperangkat Alat Salat dan Jam Tangan Jadi Mas Kawin Pernikahan Adik Jokowi
Dalam pernikahan tersebut, Anwar akan memberikan mahar atau mas kawin seperangkat alat salat dan sebuah jam tangan.
Urus Berkas Pernikahan dengan Adiknya Jokowi, Ketua MK Bolak-balik Jakarta-Solo
Anwar mengaku harus bolak-balik dari Jakarta-Solo untuk memenuhi panggilan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah.
Partai Nonparlemen akan Gugat Presidential Threshold ke MK
Partai Perindo dan bersama parpol nonparlemen akan akan daftarkan gugatan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Partai Berkarya Ikut Koalisi Partai Nonparlemen Ajukan Judicial Review Presidential Threshold
Dalam pertemuan Koalisi Parpol Nonparlemen pada 23 Februari 2022 lalu di Restoran Plataran, Menteng, Jakarta, diputuskan untuk mewacanakan menjadi satu koalisi guna kontestasi pencapresan tahun 2024.
PKS Bakal Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK
"PKS sebagai partai politik juga memiliki legal standing yang pas sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Syaiku di Surabaya, Rabu (30/3) malam.
Putusan DKPP Tidak Dapat Ditafsir Berbeda oleh Presiden, KPU dan Bawaslu
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghargai putusan MK terkait sifat putusan final dan mengikat tersebut,
Pemohon Pertanyakan Perkara Pilkada Serentak yang Mandek di MK
ara pemohon uji materi pasal 201 ayat 10-11 UU Nomor 10 Tahun 2016 mempertanyakan kelanjutannya di Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, Kuasa Hukum pemohon Dr Sulistyowati, kemudian memasukan surat permohonan informasi kapan sidang akan dilanjutkan.
Ketua MK Bakal Jadi Ipar Jokowi, Pimpinan DPR: Ranah Pribadi, Tidak Perlu Dibahas
“Saya pikir soal itu sebenarnya soal pribadi yang tidak tidak perlu dibahas,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).
