"Menurut saya pemaknaan ini sama sekali keliru. Sebab pengurus partai politik bukanlah pekerjaan sebagaimana lazimnya pekerjaan untuk memperoleh penghasilan.

Orang yang punya uang minta UU maka bisa membayar

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono mengatakan bahwa penegasan MK tersebut mengandung konsekuensi bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat memberlakukan putusan MK tersebut untuk pemilu 2019.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar meyakini uji materi atau Judisial Review Pasal 169 Huruf n UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu ditolak Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itu penting saya kira MK untuk segera memberikan kepastian hukum dalam konteks batasan periodeisasi masa jabatan wapres ini agar ini tidak menjadi polemik," kata Daud Ahmad

PKB menghormati hak konstitusional dari Jusuf Kalla dan Partai Perindo

presiden dan wakil presiden adalah satu kelembagaan

"Jadi MK telah keluar dari kewenangannya secara hukum, MK telah melakukan ultrapetita, dia telah mengambil satu keputusan di luar kewenangannya," kata Benny di Jakarta, Selasa (24/7) malam.