Kumpulan Berita Mahkamah Konstitusi
Kumpulan Berita Mahkamah Konstitusi
Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams Sebut Fungsi KPK Diubah Secara Fundamental
Bahwa yang dilakukan oleh pembentuk UU melalui UU a quo, sejatinya adalah membentuk sebuah UU baru tentang KPK.
MK Tolak Uji Formil UU KPK Baru
Hakim MK Wahiduddin Abas mengajukan disenting opinion. Dalam pendapatnya, Wahiduddin melihat pembahasan UU KPK ini relatif singkat. Selain itu, ada ketidaksinkornan naskah akademik
Hakim Konstitusi Didesak Kabulkan Uji Formil dan Materiil UU KPK Baru
Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan uji formil dan uji materiil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada Selasa (4/5) besok.
Puluhan Guru Besar Minta MK Kabulkan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi
KPK juga mengalami degradasi etika yang cukup serius
Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan
Mahkamah Konstitusi menilai Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT Orient P Riwu Kore tidak pernah jujur untuk mengakui status kewarganegaraannya.
MK Perintahkan Pemilihan Ulang di Sebagian Pilgub Jambi
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan adanya pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jambi tahun 2020.
Mahkamah Konstitusi Tolak Gugatan Pilwalkot Ternate
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan sengketa hasil pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwalkot) Ternate Tahun 2020.
MK Batalkan Perhitungan Suara Pilkada Morowali Utara
Dalam amar putusannya, Ketua MK Anwar Usman menyatakan, menolak eksepsi dari pihak termohon.
Nyaris 400 Polisi Diturunkan Jaga Sidang Putusan Perselisihan Pilkada di MK
Personel pengamanan harus mengantisipasi gangguan keamanan yang bisa terjadi
Saksi Sidang Pilkada Kalsel Berbelit, Hakim MK: Jangan Ngajak Kami Ke Neraka
Hakim juga menanyakan dari kecamata Bawaslu apakah ada karena sesuatu yang men-drive, secara sistemik
100 Perkara Sengketa Pilkada Kandas di MK
MK memutus 30 perkara tidak dapat diterima
Mahkamah Konstitusi Tolak 23 Gugatan Sengketa Pilkada Serentak 2020
Mahkamah Konstitusi menolak 23 gugatan sengketa Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut terungkap pada sidang perselisihan hasil pemilihan (PHP) yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (15/2).
Sidang Putusan Sengketa Pilkada di MK Dijaga Ketat Ribuan Aparat
MK akan menggelar sidang pengucapan putusan sela dari perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 yang telah selesai pemeriksaannya, pada 15-17 Februari 2021.
KPU Beri Jawaban untuk 6 dari 126 Perkara Pilkada di MK
Pemeriksaan hanya dilakukan Panel 3 yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi Saldi Isra serta Manahan MP Sitompul.
MK Lanjutkan Sidang Sengketa Pilkada, Hakim Konstitusi Ingatkan Pakai Masker
Pemeriksaan dilakukan dalam tiga panel
Durasi Dibatasi, Termohon Perselisihan Pilkada Diminta Fokus Pada Pokok Perkara
Hari ini MK menggelar sidang lanjutan untuk 19 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Hari Terakhir Sidang Pendahuluan, MK Periksa 28 Perkara Pilkada
Total sebanyak 132 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada daerah sudah diregistrasi Mahkamah Konstitusi.
Hari Ini MK Sidangkan 34 Sengketa Pilkada
Waktu yang dimiliki Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara sesuai peraturan perundang-undangan adalah 45 hari sejak permohonan perselisihan.
Dua UU Ini Paling Banyak Digugat ke MK Selama 2020
Adapun total undang-undang yang dimohonkan untuk diuji selama 2020 adalah sebanyak 60 undang-undang
Sidang Pendahuluan Perselisihan Pilkada Dimulai 26 Januari
Sidang pengucapan putusan akan dilakukan pada tanggal 15—16 Februari 2021 dan 19—24 Februari 2021 disertai penyerahan salinan putusan kepada pemohon, KPU, pihak terkait, dan Bawaslu.
