Adapun penanganan perkara perselisihan hasil Pilkada 2020 akan dilangsungkan pada bulan Januari hingga Maret 2021
Diduga ada agenda tersembunyi dari Pemerintah dan DPR untuk merevisi UU MK tersebut.
KoDe Inisiatif akan mengajukan pengujian baik dari segi formil maupun materiil
Yasonna dalam rapat tersebut mewakili Presiden Joko Widodo
Keberadaan wamen juga dinilai hanya menimbulkan pemborosan anggaran negara
Hakim konstitusi meminta klarifikasi kepada kuasa hukum pemohon terkait adanya ketidaksamaan tanda tangan dalam berkas-berkas permohonan.
Yassona menjelaskan lima pertimbangan pemerintah terkait RUU tentang MK
Dalam situasi pandemi, kesehatan dan keselamatan semua pihak harus diutamakan
