Kumpulan Berita Mahfud MD
Kumpulan Berita Mahfud MD
![[Hoaks atau Fakta]: Munarman Ditangkap, Mahfud MD Masuk Penjara](https://merahputih.com/media/74/bd/e4/74bde4091cddcd042e11372077e101e4_300x180.jpg)
[Hoaks atau Fakta]: Munarman Ditangkap, Mahfud MD Masuk Penjara
Artikel itu hanya berisikan pernyataan pengamat politik Rocky Gerung atas pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terkait indeks demokrasi Indonesia.
Tak Perlu Kekuatan Besar Lawan KKB, Mahfud: Kita Hanya Hadapi Segelintir Orang
Pangdam dan Kapolda diminta agar berkoordinasi dengan baik
Komnas HAM Kecewa Pemerintah Labeli KKB Sebagai Teroris
Sistem demokratis yang sudah dijalankan tidak mampu mentransformasikan konflik di Papua. Dengan kata lain, keadaan di Papua tidak berubah dari sebelumnya hingga sekarang
Mahfud MD Sebut 92 Persen Warga Papua Pro NKRI
Pemerintah memandang tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai aksi terorisme.
Mengejar Duit Rp109 Triliun dari Obligor BLBI
Pemerintah telah memantau kasus tersebut sejak Mahkamah Agung memutuskan kasus BLBI pada Juli 2019. Dalam keputusan dijelaskan bahwa kasus tersebut tidak ada pidananya.
Tak Terima Dijerat Kasus Kerumunan, Rizieq Cecar Kapospol Soal Diskresi Mahfud MD
Pentolan FPI Rizieq Shihab mencecar saksi Dahmirul selaku Kapospol Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta (Soetta) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (12/4).
Mahfud MD Sebut Kekisruhan di Partai Demokrat Harusnya Sudah Selesai
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan, kekisruhan Partai Demokrat di ranah pemerintah sudah selesai.
Tolak Hasil KLB Demokrat, Mahfud Sebut Tudingan Miring ke Pemerintah Terbantahkan
Menko Polhukam, Mahfud MD menepis anggapan yang menyebut pemerintah lambat dalam menangani kisruh Partai Demokrat di bidang hukum administrasi negara. Mahfud menilai kinerja pemerintah terkait kisruh PD sudah cepat.
![[Hoaks atau Fakta]: Mahfud MD Sebut Pelaku Bom Katedral Makassar Pecatan Polisi](https://merahputih.com/media/c1/ec/38/c1ec38f5ecee58cfacc4c966051e343b_300x180.jpg)
[Hoaks atau Fakta]: Mahfud MD Sebut Pelaku Bom Katedral Makassar Pecatan Polisi
Berdasarkan keterangan tanggal dan jam, tidak ditemukan artikel dengan tampilan sampul serta judul seperti demikian.
Pemerintah Perpanjang Dana Otonomi Khusus Papua
Dalam perpanjangan Dana Otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
Mahfud MD Sebut Perpanjang Masa Jabatan Presiden Kewenangan MPR
Ia memastikan tidak ada pembicaraan soal presiden tiga periode di tingkat kabinet, karena bukan bidangnya.
Jawab Isu Perpanjangan Jabatan Presiden, Mahfud Pinjam Ucapan Jokowi
Soal jabatan presiden tiga periode, Mahfud menegaskan hal itu urusan partai politik dan MPR
Kapolri Listyo Minta Kompolnas Evaluasi Total Anak Buahnya
Menurutnya, sebagai lembaga pengawas Polri, Kompolnas diminta untuk memberikan masukan dan penilaian agar dapat dijadikan bahan evaluasi, koreksi serta perbaikan di Korps Bhayangkara.
Dua Cara Pemerintah Bereskan Gejolak Partai Demokrat
Pemerintah tidak bisa membubarkan KLB lantaran ada UU yang mengatur
Partai Demokrat di Bawah Kepengurusan Anak SBY Masih Tercatat di Pemerintah
Pemerintah belum bisa menentukan sah tidaknya kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat
Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah
Pemerintah menegaskan tak mau ikut campur terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin.
KUHP Anyar Mendesak Disahkan
Hukum berubah sesuai dengan perubahan masyarakat (ubi societas ibi ius). Oleh sebab itu, sudah saatnya UU hukum pidana yang sudah berumur lebih dari 100 tahun ini diubah.
Tegaskan Pemerintah Tak Alergi Kritik dan Saran, Mahfud: Kritik Adalah Vitamin
Pemerintah akan menerima kritik yang disampaikan oleh masyarakat secara rasional
Mahfud Undang TII Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia
Ke depan, ada tiga hal yang diperlukan
Mahfud Pastikan Penegak Hukum Tidak Penyelewengan Dana Otsus Papua
Pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi bersama dengan Majelis Rakyat Papua dan Papua Barat, termasuk mengevaluasi kesenjangan antarwilayah adat yang masih terjadi.
