Kumpulan Berita Mahfud MD
Kumpulan Berita Mahfud MD
Mahfud MD Janji Dalam Tiga Bulan Pemerintah dan DPR Bahas Revisi UU ITE
Saat ini pemerintah sudah mengirimkan draf revisi UU ITE kepada DPR. Bersamaan dengan itu, pihaknya juga sudah membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE.
Indeks Demokrtasi Turun, Mahfud Bantah Pemerintah Represif
The Economist Intelligence Unit pada tahun ini menerbitkan laporan indeks demokrasi Indonesia pada tahun 2020 berada pada peringkat 64. Indonesia, menurut laporan itu, masuk kategori demokrasi belum sempurna (flawed democracy).
Jadikan Novel DKK PNS Polri, Mahfud MD: Mari Melangkah ke Depan
Mahfud menegaskan, persetujuan Presiden Jokowi itu memiliki dasar, yakni Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020 yang berbunyi, Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
Pengaruhi Kredibelitas, Mahfud MD Didesak Investigasi Perbedaan Data Jaksa Agung
persoalan perbedaan data pendidikan Jaksa Agung ini merupakan permasalahan yang serius dan mempengaruhi kredibilitas Kejaksaan. Oleh karena itu, harus ada konfirmasi langsung dari Jaksa Agung.
Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang
"Aset dalam bentuk tanah 15,2 juta hektar yang beli, 5,2 juta hektar sudah kita kuasai langsung kembali," ucap Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD.
Indonesia Pimpin G20, Pemerintah Tidak Toleransi Ancaman Yang Bakal Rusak Citra
Mahfud menegaskan, evaluasi terhadap situasi pandemi akan dilakukan dua bulan sebelum acara berlangsung. Tidak hanya itu, penyelenggara juga akan memastikan jumlah penduduk yang divaksin di Indonesia akan mencapai di atas 80 persen sebelum acara G20 berlangsung.
Mahfud Minta Kadispora Papua Pastikan Venue Siap Digunakan untuk PON XX
Apalagi, para kontingen juga berkomitmen untuk berdisiplin terhadap aturan dan protokol kesehatan COVID-19
Menkopolhukam Apresiasi Layanan Polri yang Serba Online
Inovasi pelayanan tersebut seperti Tilang Elektronik (e-TLE), pembuatan SIM online (SINAR), Dumas Presisi, SP2HP online, call center 110, dan sebagainya.
Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Siap Selenggerakan PON XX dan Peparnas XVI Papua
Kegiatan tersebut di antaranya pertandingan pendahuluan, kedatangan para atlet, dan sebagainya
Mahfud MD Sebut Sumbangan Rp 2 Triliun Akidi Tio Cuma Modus
Mahfud menyebut modus yang dilakukan pihak Akidi Tio sama dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya.
Mahfud MD Ajak Masyarakat Rayakan Idul Adha Sesuai Situasi dan Kondisi
Imbauan ini dikeluarkan Menko Polhukam sebagai Koordinator Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penanganan Pandemi Virus Corona
Mahfud MD: Di Luar Negeri Sudah Tidak Ada Lagi Isu Papua Merdeka
Perkembangan pembangunan Papua sudah dipaparkan kepada duta besar Indonesia di berbagai negara dan kawasan.
Mahfud MD Ungkap Alasannya Tak Setuju Masa Jabatan Jokowi Diperpanjang
Isu perpanjangan massa jabatan Presiden Joko Widodo menjadi tiga periode kembali mencuat.
Revisi UU ITE Masuk Sinkronisasi Kemenkum HAM
Revisi terhadap empat pasal yaitu Pasal 27, 28, 29 dan 36, ditambah satu pasal baru 45 C. Tujuannya untuk menghilangkan multitafsir, pasal karet, dan upaya kriminalisasi.
Mahfud MD Tegaskan Penyelesaian Persoalan Papua Lewat dialog Bukan Senjata
Majelis Rakyat Papua merupakan wadah yang disediakan undang-undang untuk orang asli Papua menyuarakan persoalan-persoalan terkait Papua.
Pastikan UU ITE Tak Akan Dihilangkan, Mahfud MD: Bunuh Diri kalau Kita Cabut
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak akan menghilangkan UU ITE.
Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan
Tidak hanya perorangan, delik aduan pencemaran atau fitnah juga dapat dibuat oleh lembaga berbadan hukum
Revisi UU ITE Harus Sasar Frasa Multitafsir
Pemerintah tidak hanya fokus pada empat pasal. Karena masih banyak frasa dalam UU ITE yang cenderung multitafsir dan mengandung ketidakjelasan.
Panggil Mahfud MD, Wapres Klaim Pembangunan di Papua Bakal Dimasifkan
Wapres Ma’ruf Amin menerima Menko Polhukam Mahfud MD, Rabu (9/6), di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta.
Mahfud MD: Revisi UU ITE Kini Berada di Kemenkumham
Mahfud MD mengatakan, revisi UU ITE kini berada di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk diteruskan ke proses legislasi di DPR.
