Mahfud menyatakan, melalui PSBB, pemerintah daerah (Pemda) diberi keleluasaan untuk bergerak di dalam kebijakan itu. Hanya saja, dengan ritme kekompakan dengan pemerintah pusat.
Sejumlah solusi yang diambil pemerintah adalah membeli APD dari luar negeri selain produksi lebih besar di Indonesia.
"Sekarang sedang disiapkan, Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan keluar peraturan itu agar ada keseragaman policy tentang itu," kata Mahfud
Mahfid menerangkan, judicial review berbeda dengan gugatan perkara maupun perdata yang masih memiliki cela untuk ditinjau kembali.
Polisi yang menjual masker hasil sitaan tidak melanggar hukum.
Keinginan pemohon pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK untuk menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam persidangan tergantung keputusan hakim.
"Kalau tujuannya tidak jelas, tiba-tiba memborong barang, lalu dijual dengan sangat mahal, itu bisa dicarikan pasal-pasal pidananya," ucap dia.
Dai juga diharapkan dapat memberikan kesejukan
