Kumpulan Berita KUHP
Kumpulan Berita KUHP
Polisi Buka Opsi Anak Mantan Pejabat Pajak Dijerat Pasal Percobaan Pembunuhan Berencana
Pihak dari LBH GP Ansor selaku kuasa hukum dari korban penganiayaan, Cristalino David Ozora (17), mendesak polisi untuk menerapkan pasal percobaan pembunuhan terhadap tersangka Mario Dandy Satriyo (20).
Eksekusi Richard Eliezer ke Lapas Salemba Dijaga Ketat
Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menjalani eksekusi terhadap putusan majelis hakim kepada Richard yang menjalani sisa masa penahanan selama satu tahun enam bulan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba Cabang Jakarta Pusat, Senin (27/2).
Yasonna Jawab soal KUHP Baru dan Nasib Vonis Mati Sambo
"Aduh, itu dibahas jauh sebelum ini. Jadi itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan hukuman mati itu tidak absolut. Jadi harus ada kesempatan," ujar Yasonna
Kejagung Sebut Aturan Pidana Mati di KUHP Baru tidak Berlaku bagi Ferdy Sambo
Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidum) Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana menyebutkan, aturan pidana terkait masa percobaan 10 tahun bagi terpidana mati di dalam KUHP baru tidak akan berlaku bagi Ferdy Sambo.
Ayah Brigadir J Harap Semua Terdakwa Dihukum Sesuai Pasal 340 KUHP
Ayah Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, Samuel Hutabarat berharap semua terdakwa yang terlibat pembunuhan berencana atas kasus kematian anaknya terjerat hukuman pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dekolonialisasi dan Modernisasi Hukum Pidana Indonesia
"KUHP baru akan diimplementasikan ketika Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Presiden RI," kata Menko Polhukam.
Kemenkumham Beberkan 5 Misi Penting di KUHP Baru
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI memaparkan lima misi penting yang diusung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan pemerintah dan DPR RI pada 6 Desember 2022.
Menkumham Yasonna Luruskan Isu Kontroversi UU KUHP
Pada kesempatan itu, Yasonna menjelaskan hal-hal yang keliru dipahami pada sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Menparekraf Berkoordinasi dengan Kapolri Soal Penerapan KUHP Baru
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru guna memastikan kenyamanan berwisata di Indonesia.
Menkopolhukam Sindir Pengkritik Pasal Perzinahan KUHP Tanpa Membaca Utuh
Beberapa pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menuai polemik.
Mahfud MD Tegaskan KUHP Baru Bukan untuk Lindungi Jokowi
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan bukan untuk melindungi rezim pemerintahan Joko Widodo karena KUHP itu berlakunya tiga tahun lagi.
KSP Bantah KUHP Baru Berbahaya bagi Demokrasi
Isi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru kini tengah menjadi sorotan.
Jaksa Agung Minta Jajarannya Pelajari Pasal Baru KUHP dengan Teliti
“Pastikan memahami betul setiap delik dan unsur pasal yang terkandung. Sehingga saudara dapat menerapkannya dengan tepat pada saat KUHP tersebut diberlakukan,” kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Rabu (14/12).
Imigrasi Sebut Pengesahan KUHP Baru Tidak Pengaruhi Kedatangan WNA di Bandara Soetta
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten Muhammad Tito Andrianto mengatakan persetujuan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh DPR RI tidak mempengaruhi jumlah kedatangan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia.
Gubernur Bali Pastikan KUHP Baru Menjamin Privasi Wisatawan
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan keterangan resmi bahwa dia memastikan pasal yang menimbulkan polemik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru justru menjamin privasi wisatawan.
Jumlah Kunjungan Turis Tak Terpengaruh KUHP Baru
Pemerintah meminta turis tak khawatir pasal perzinahan dalam KUHP yang baru disahkan bakal membatasi kebebasan mereka.
Arsul Sani Sebut Beragam Negara Dapat Indormasi Keliru Soal KUHP Baru
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan bahwa respons negara lain yang waswas terhadap keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru karena informasi yang keliru.
Wamenkumham Sebut PBB Sangat Terlambat Jika Beri Bantuan Terkait KUHP
Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai surat pernyataan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sangat terlambat.
Pengesahan KUHP Diklaim Tidak Pengaruhi Kedatangan Wisatawan Asing
Menparekraf menyatakan telah menemui American Chamber of Commerce in Indonesia membahas sejumlah pasal dalam RKUHP.
Sandi Janjikan Perlindungan Privasi Wisatawan Asing Setelah KUHP Disahkan
Tim salah satunya sudah berada di Sydney, Australia, untuk memastikan dan menjamin kepada wisatawan bahwa mereka aman, nyaman, dan menyenangkan.
