Kebijakan ini, tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saat ini pemerintah tengah menyusun aturan turunannya agar pelaksanaannya ada dasar hukum yang jelas.

Setelah mengikuti program pelatihan peserta yang dinilai memenuhi kualifikasi akan mendapatkan sertifikasi halal dan juga akan diarahkan untuk mengakses layanan pendampingan di pusat layanan usaha terpadu UMKM di daerah.

Hingga saat ini, sudah ada 56 BWM di 18 provinsi dari Aceh hingga Papua sejak lembaga keuangan mikro syariah ini diresmikan pada Oktober 2017.

Sasaran penerima manfaat ditargetkan mencapai 12 juta pelaku usaha mikro. Hingga 11 Agustus 2020, proses pengumpulan data penerima manfaat telah mencapai 17,52 juta.

Data nonperbankan menggunakan data dari UMi dan Mekaar yang tercatat masing-masing 6 juta dan 2 juta orang, Pegadaian sebanyak 4 juta orang, serta koperasi sekitar 1,5 juta orang.

Pemerintah telah menempatkan dana di empat bank BUMN sebesar Rp30 triliun. OJK meyakini dana pemerintah tersebut dapat digulirkan sebagai kredit hingga tiga kali lipat.

Perbankan telah melakukan restrukturisasi kredit untuk 6,73 juta debitur dengan total outstanding mencapai Rp784,36 triliun hingga 20 Juli 2020.

BRI sebelumnya mendapatkan alokasi dana pemerintah sebesar Rp10 triliun dari total dana pemerintah yang digelontorkan mencapai Rp30 triliun kepada tiga bank BUMN lainnya.