Kumpulan Berita Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Kumpulan Berita Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Jampidsus Periksa 2 Pejabat Kemendag Terkait Dugaan Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor CPO
Pengusutan ini, terkait fakta riil di lapangan bahwa DMO minyak goreng 20 persen sebagai syarat penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) ternyata tidak dilakukan.
Dugaan Permainan WTP BPK dan Proyek Tidak Sesuai Kontrak di Kabupaten Bogor
Bupati Bogor, Ade Yasin, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tahun anggaran 2021.
Periksa 2 Hakim Sebagai Saksi, KPK Telusuri Aliran Dana Tersangka Suap Hakim Itong
Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan Hidayat selaku hakim tunggal PN Surabaya menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Kasiono sebagai kuasa hukum perusahaan.
Tingkat Kepercayaan Publik Pada KPK Kini di Bawah TNI dan Presiden
Tren kepercayaan publik terhadap KPK merosot, sejak revisi Undang-Undang tentang KPK pada 2019 lalu.
KPK Temukan Bekas Pejabat DKI Jakarta Cairkan Cek Rp 35 Miliar
Potensi kebocoran anggaran di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tergolong tinggi dengan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang besar.
Status Tersangka Pelapor Korupsi Nurhayati Resmi Dicabut
Polres Cirebon Kota menyerahkan tahap II untuk kasus Nurhayati, sehingga Kejari Kabupaten Cirebon, bisa melakukan penghentian kasus tersebut.
MA Berhentikan Sementara Hakim dan Panitera Terjaring OTT KPK
MA mendukung langkah-langkah KPK dalam melakukan penegakan hukum, termasuk OTT.
Hakim Itong Diduga Bermain Banyak Perkara di PN Surabaya
KPK menduga tersangka IIH (Itong) juga menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Surabaya.
Hakim Itong Yang Diciduk KPK Baru Tanda Tangan Fakta Integritas
"Awal tahun ini, tanggal tiga kemarin dilakukan pakta integritas, agar pejabat atau penengak hukum di sini bekerja sesuai prosedur, " kata Ginting.
Bupati Langkat Sempat Kabur Saat Hendak Ditangkap KPK
Mulanya KPK mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya pemberian sejumlah uang yang akan dilakukan oleh pihak swasta Muara Perangin Angin ke penyelenggara negara.
Vonis Nihil Heru Hidayat, Jaksa Agung: Ada kejanggalan dan Inkonsistensi
Heru Hidayat, terdakwa korupsi dan pencucian uang (TPPU) ASABRI bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 22,78 triliun.
Termasuk Risma, KPK Beri Bekal Antikorupsi Masa Pandemi Pada Petinggi Kemensos
Program ini meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara.
Terima Komisi Miliaran, Mantan Direktur Askrindo Dibui Kejagung
Dalam perkara tersebut penyidik telah melakukan penyitaan sejumlah uang dari share komisi sejumlah Rp 611.428.130 (juta), USD 762.900 dan SGD 32 ribu.
Terpidana Jiwasraya Dihukum Seumur Hidup, Pidana Tambahan Uang Pengganti Dinilai Tidak Berlaku
Jika jaksa ingin menyita atau merampas kembali aset terpidana sebenarnya bisa dilakukan. Yaitu bila kejaksaan sudah sangat pasti tahu bahwa terpidana punya harta yang dimaksud.
Pengacara Heru Minta Media Tidak Bikin Hoaks Kasus Asabri
Di persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mendakwa jika kedelapan terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun.
Modus Makin Canggih, KY Kesulitan Tindak Hakim Pelanggar Kode Etik
Mukti Fajar memastikan oknum hakim nakal atau diistilahkan sebagai hakim hitam ini akan di sanksi berat. Komitmen itu bahkan menjadi pakta integritas yang disepakati dalam bentuk nota kesepahaman antara KY dengan Mahkamah Agung.
Permainan Golkar Untuk Azis Syamsuddin
komisi Pemberatasan Korupsi, telah menetapkan Azis Syamsuddin sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan penyidik KPK
Kejagung Sita Aset Milik Tersangka Dugaan Korupsi Asabri di Kepri
Nominal aset tersangka Asabri yang telah disita, sementara sebesar Rp 15,2 triliun. Angka ini masih jauh dari kerugian negara yang disebabkan oleh megakorupsi dengan tersangka sebanyak 13 orang dan 10 tersangka manajer investasi, sebesar Rp 22,78 triliun.
Periksa Anies, KPK Dalami Usulan Penyertaan Modal Daerah ke Sarana Jaya
"Disamping juga soal mekanisme pelaporan atas dilakukannya pernyataan modal tersebut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Usai Diperiksa KPK, Prasetyo Edi Ngaku Hanya Sebatas Sahkan Anggaran
"Di pembahasan-pembahasan itu langsung sampai ke Banggar besar. Nah, di Banggar besar, saya serahkan ke eksekutif. Nah, eksekutif yang punya tanggung jawab," ungkap Prasetyo.
