Kumpulan Berita Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Kumpulan Berita Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
KPK Tahan 17 Tersangka Pemberi Suap Pada Bupati Probolinggo dan Politisi Nasdem
KPK total menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus tersebut terdiri dari empat orang sebagai penerima dan 18 orang pemberi suap
KPK Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Jalan di Kabupaten Bengkalis
Dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona di lingkungan KPK, maka para tersangka akan diisolasi mandiri terlebih dahulu di Rutan Gedung lama KPK, selama 14 hari.
Jadi Tersangka Terima Upeti, Harta Bupati Probolinggo Tercatat Rp 10,01 Miliar
Kini, Puput Tantriana Sari dan suaminya anggota DPR dari Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin, Selasa (31/8) dinihari ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka.
KPK Berencana Ajukan Kasasi Atas Putusan Bebas Samin Tan
"KPK juga meyakini bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian diperdalam pada proses penyidikan," kata Ali.
KPK Pisahkan Rutan Bupati Probolinggo dan Suami Tersangka Suap
Selain Puput dan Hasan, KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus suap ini. Namun, dari jumlah itu, baru lima tersangka yang dijebloskan ke sel tahanan, termasuk Puput dan Hasan.
Begini Cara Bupati Probolinggo dan Politkus Nasdem Tarik Upeti Dari Kades
Atas pengunduran jadwal pemilihan tersebut, terhitung pada 9 September 2021 terdapat 252 kepala desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang masa jabatannya berakhir.
KPK Tetapkan Bupati Probolinggo dan Suaminya Tersangka
Tarif yang dipatok untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektar.
OTT di Probolinggo, KPK Amankan 10 Orang
pihak yang diamankan diduga di antaranya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem.
KPK OTT Diduga Suami Istri Bupati dan Anggota DPR di Probolinggo
Pihak yang diamankan diduga di antaranya Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminuddin yang menjabat anggota DPR dari fraksi Partai NasDem.
Saat Kesedihan di Penjara Menggugah KPK Jadikan Koruptor Penyintas dan Penyuluh
KPK menegaskan, semua pihak termasuk terpidana korupsi memiliki kesempatan untuk turut serta dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Pusako Pertanyakan Korupsi di Masa Pandemi Tidak Jadi Pemberat Vonis Juliari
"Jika ingin membuat koruptor jera, terutama penyelenggara negara, maka sanksi pidananya harus tegas 20 tahun atau seumur hidup," tegas Feri.
Hari ini, Mantan Mensos Juliari Jalani Sidang Putusan Kasus Bansos
Dalam perkara ini, Juliari dituntut 11 tahun hukuman pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Djoko Tjandra Dapat Remisi, Keputusan Kemenkumham Disebut Aneh
Pantas tidak seorang Djoko Tjandra mendapatkan remisi hanya karena dianggap Djoko Tjandra dalam bencara baik, tapi kalau secara moral itu kurang layak.
Dilaporkan Pegawai KPK, Alexander: Biarin Saja Mereka
Novel bersama 56 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) melaporkan pria yang karib disapa Alex itu lantaran menyebut 51 pegawai KPK tidak lagi bisa dibina.
7 Pegawai Termasuk Novel Laporkan Alexander Marwata ke Dewas KPK
Rasamala, pernyataan 'warnanya sudah merah dan tidak bisa dilakukan pembinaan' yang disematkan telah merugikan 51 orang pegawai KPK tidak memenuhi syarat menjadi aparatur sipil negara (ASN) tersebut.
Dalih KPK Belum Masuknya Harun Masiku di Situs Interpol
Di situs Interpol memang tercantum beberapa nama buronan internasional lainnya namun atas permintaan negara lain.
PSI Kritik Mantan Napi Koruptor Jadi Komisaris BUMN
PSI menilai penunjukan mantan koruptor sebagai komisaris BUMN merupakan salah satu praktik impunitas terhadap kejahatan korupsi dan pelakunya.
Pinangki Diduga Masih Berstatus PNS dan Terima Gaji
Negara yang dirugikan karena tindakannya ini, masih harus menganggarkan gaji untuk Pinangki.
Aparat Hukum Diminta Tidak Asal Rampas Aset Dugaan Pidana Korupsi
Untuk merampas aset, apakah itu merupakan barang bukti ataupun aset yang diduga terkait tindak pidana, harus diuktikan melalui pemeriksaan dan verifikasi.
Enggan Kasasi Kasus Pinangki, Reformasi Birokrasi Kejagung Dinilai Gagal
Kejaksaan Agung dinilai Fickar, kurang serius dalam melakukan pengawasan secara internal. Terutama pada jaksa-jaksa yang menangani perkara berpotensi terjadi transaksi.
