"Pertamina perlu pendampingan KPK agar dapat bertindak cepat menangkap momentum harga minyak, namun tetap berjalan di koridor aturan hukum," ungkap Haryo.

Uang suap tersebut diterima Dolly dari Pieko melalui Direktur Pemasaran PTPN III, I Kadek Kertha Laksana.

"Urusan saya dengan Pak Darman (eks Dirut PT.INTI) ini adalah sebenarnya utang piutang, tidak ada satu pun saksi yang disampaikan JPU ini adalah suap menyuap. Jadi saya aneh juga kalau disangkakan sebagai suap," kata Andra

Terpisah, kuasa hukum Karen, Soesilo Ariwibowo membenarkan bahwa kliennya divonis lepas. Namun, hingga kini tim kuasa hukum masih menunggu petikan putusan dari MA.

"Jika PLTSa dijalankan, maka pemerintah perlu memikirkan beban anggaran sekitar Rp3,6 triliun," ungkapnya.

Kegagalan Jiwasraya membayar polis kepada nasabah tidak serta merta menjadi tanggung jawab negara secara keseluruhan.

Pendiri Mahaka Group ini mengatakan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan.

Front Pembela Islam (FPI) dan PA 212 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara Jakarta.