Kumpulan Berita Komnas HAM
Kumpulan Berita Komnas HAM
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ancaman Pidana Kebebasan Berekspresi Dinilai Masih Terjadi
Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dinilai belum memberikan perlindungan hukum dalam kebebasan berekspresi.
Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015
Komnas HAM meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015.
Komnas HAM Indikasikan Aksi Polisi 'Smackdown' Mahasiswa Demo Langgar HAM
Berpotensi melanggar hak asasi manusia dan juga potensial melanggar protap di kepolisian.
Dilaporkan Luhut ke Polisi, Fatia KontraS Ngadu ke Komnas HAM
Anggota KontraS, Fatia Maulidiyanti mendatangi Komnas HAM pasca dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan ke polisi.
Polisi Pastikan Kasus Dugaan Perundungan Pegawai KPI Terus Berjalan
Polisi akan memproses jika ada alat bukti
Soal TWK, KPK Minta Ombudsman dan Komnas HAM Patuhi Putusan MK-MA
KPK mengapresiasi putusan Mahkamah Agung yang menolak gugatan uji materi Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021, yang dilayangkan pegawai KPK.
Komnas HAM Desak Investigasi Kebakaran Lapas Tangerang Dilakukan Secara Transparan
Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan harus ada pihak yang bertanggung jawab untuk dituntut serta pemerintah untuk melakukan evaluasi penjara secara menyeluruh.
Hari Aktivis Munir Dibunuh Dijadikan Hari Perlindungan Pembela HAM
Komnas HAM memandang pembunuhan terhadap suami Suciwati 17 tahun silam menjadi suatu peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan perjalanan HAM dan demokrasi di Tanah Air.
Komnas HAM Sebut Aparat Lokal Tak Mampu Tangani Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah
Komnas HAM mendesak Mabes Polri mengambil alih kasus perusakan rumah ibadah milik Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat.
Dalih Komnas HAM 4 Tahun Tidak Pernah 'Sentuh' KPI Terkait Laporan Pelecehan MS
korban MS mengadu sekitar Agustus 2017 ke Komnas HAM.
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK ke Presiden Jokowi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyerahkan rekomendasi terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Soal TWK KPK, Komnas HAM Berharap Bisa Diterima Jokowi
Itu dekat sekali dengan rekomendasi Komnas HAM
Komnas HAM Didesak Tetapkan Kasus Munir Sebagai Pelanggaran HAM Berat
Komite Aksi Solidaritas untuk Munir menyampaikan surat terbuka kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI agar segera menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai pelanggaran HAM berat.
Komnas HAM Temukan Banyak ASN Belum SIap Jalankan Instrumen HAM
Secara kelembagaan, hampir setiap hari Komnas HAM selalu menerima aduan
Setara Institute Kritik Kinerja Komnas HAM
Komnas HAM berwenang melakukan kerja pemantauan dan pengkajian
Komnas HAM Serahkan Rekomendasi TWK KPK ke Jokowi Pekan Depan
Nanti monitoringnya didasarkan sikap Presiden, KPK dan BKN
Tak ke KPK, Komnas HAM Langsung Laporkan Hasil Temuan TWK ke Jokowi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan tidak akan memberikan hasil temuan terkait tes wawasan kebangsaan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ke lembaga antirasuah tersebut.
Komnas HAM Sebut Pelibatan BIN Hingga BNPT dalam TWK KPK tak Memiliki Dasar Hukum
"Dengan demikian kerja sama BKN dengan pihak ketiga seperti BAIS, Dinas Psikologi AD, BNPT, dan BIN juga tidak memiliki dasar hukum," kata Anam
Komnas HAM Rekomendasikan Presiden Jokowi Ambil Alih Proses TWK KPK
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Komnas HAM Duga TWK Bentuk Penyingkiran Pegawai KPK yang Distigma Taliban
Komisioner Komnas HAM, Amiruddin menduga, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan bentuk pennyingkiran terhadap para pegawai yang distigma sebagai taliban.
