Kumpulan Berita Komisi III DPR
Kumpulan Berita Komisi III DPR
Disetujui 9 Fraksi, Komisi III DPR Sepakat Arsul Sani Jadi Hakim MK
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyebut sebanyak sembilan fraksi di DPR menyetujui Arsul Sani menjadi hakim MK menggantikan Wahiduddin Adams.
Komisi III DPR Gelar Fit and Proper Test 8 Calon Hakim MK
Para calon hakim konstitusi itu diseleksi untuk menggantikan Hakim Wahiduddin Adams.
Komisi III Minta Seleksi Paspampres Dievaluasi Total
Evaluasi total seleksi dan rekrutmen perlu dilakukan lantaran penganiayaan yang dilakukan anggota Paspampres, Praka Riswandi Manik kepada Imam Masykur, seorang pemuda asal Aceh.
DPR Sebut Putusan Kasasi Ferdy Sambo Realitas Hukum
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan putusan MA atas kasasi Ferdy Sambo harus diterima sebagai realitas hukum.
Anggota DPR Ingatkan Polisi: Jangan Ada Penyidikan dengan Penganiayaan
"Terlebih saat ini Kapolri Listyo Sigit Prabowo sangat tegas, tidak mengkompromikan oknum polisi yang melakukan pelanggaran sekecil apa pun, apalagi sampai ada yang meninggal,” imbuhnya.
DPR Minta Polri Bongkar Mafia IMEI Ilegal hingga Tuntas
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengapresiasi jajaran kinerja Bareskrim Polri layak dapat apresiasi sebab kasus IMEI ilegal sudah terjadi sejak lama.
Sahroni Sebut Tak Ada Alasan Kinerja Polri Terhambat dengan Adanya Pesawat
Kebijakan Polri membeli pesawat jenis Boeing 737 800NG dengan registrasi P-7301 dengan harga Rp 995 miliar menuai sorotan. Sebab, harganya yang selangit dan bekas.
DPR Siap Lakukan Pembahasan RUU Perampasan Aset
Komisi III DPR RI menyatakan siap untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang perampasan aset apabila ditugaskan oleh pimpinan DPR RI.
Habiburrokhman Dilantik Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR
Pelantikan Habiburrokhman sebagai pimpinan komisi hukum DPR ini dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Anggota DPR Dorong Dugaan Pungli di Rutan KPK Diusut Tuntas
"Kami mendorong agar temuan ini ditindak lanjuti dan diusut tuntas, siapa pelaku dan modus operandinya," kata anggota Komisi III DPR Jazilul Fawaid di Jakarta, Rabu (21/6).
DPR Ingatkan Ditjen PAS Selenggarakan Sistem Kemasyarakatan Secara Terarah
"Dan berbagai permasalahan di bidang pemasyarakatan sehingga penyelenggaraan sistem kemasyarakatan dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan," kata anggota Komisi III DPR RI Siti Nurizka Puteri
Anggota DPR Minta Satgas TPPO Tindak Tegas Mafia Perdagangan Orang
Anggota Komisi III DPR RI Johan Budi meminta Satgas TPPO Polri menindak tegas dan menyelesaikan kasus TPPO yang sudah jadi momok di negeri ini.
Anggota DPR Sebut RUU Perampasan Aset Lebih Berkeadilan Ketimbang Hukuman Mati
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto menyebut RUU Perampasan Aset jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang hukuman mati bagi para pelaku kejahatan.
Anggota DPR Usulkan Jabatan Pimpinan KPK Cukup 3 Tahun
"Bahkan kalau perlu dikurangi. Menurut saya jangan empat tahun cukup tiga tahun saja pimpinan KPK yang akan datang," kata Arsul di Jakarta, Rabu (17/5).
Komisi III akan Panggil KPK Terkait Kegaduhan
"Jadi kami akan panggil KPK untuk menanyakan kegaduhan yang akhir-akhir ini terjadi," kata Sahroni di Jakarta, Jumat (14/4).
Mahfud MD Pastikan Tak Ada Perbedaan Data Komite TPPU dan Kemenkeu
"Data yang disampaikan Komite TPPU dengan data yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan tidak terdapat perbedaan," kata Mahfud.
Mahfud MD Cs Diminta Jelaskan Secara Detail Satgasus Rp 349 Triliun
Menko Polhukam Mahfud MD membentuk Satgasus yang bertugas menelusuri transaksi keuangan mencurigakan senilai Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan.
Besok Siang, Komisi III Kembali Rapat dengan Komite TPPU
"Jadi dong, besok pukul 14.00 WIB. Lanjutan rapat yang sebelumnya," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Jakarta, Senin (10/4).
Komisi III DPR Minta Polri dan KPK Selesaikan Polemik Brigjen Endar
Pencopotan Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan polemik.
Anggota DPR Usul Hak Angket untuk Transaksi Rp 349 T di Kemenkeu
"Menurut saya, hanya satu proses yang bisa dilewati yaitu melalui hak angket," kata Santoso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/3).