pembangunan pangkalan militer di Natuna Utara dan kawasan timur Indonesia merupakan kelanjutan dari program pemerataan pembangunan menjaga kedaulatan Indonesia.

"Seharusnya kita selalu prudent, hati-hati dan sedapat mungkin mempersulit pihak non Indonesia untuk terlalu mengerti dan memahami kondisi pertahanan kita," ucap Prabowo

Dari masalah tersebut, Kementerian Pertahanan akan menyusun rencana pertahanan Republik Indonesia.

Komisi I bakal memperdalam perihal langkah-langkah yang telah diambil

"Kewenangan tidak boleh diabaikan. Karena ketika kita tidak good government, nanti yang terjadi adalah abuse of power," ujar Mardani.

Menurut dia, KPI tidak memiliki wewenang dan dasar hukum dalam mengawasi youtube dan Netflix sebab keduanya merupakan perusahaan asing dan badan hukumnya tidak berkedudukan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha meminta Tim Seleksi calon Taruna TNI melakukan investigasi menyeluruh untuk membuktikan dugaan itu.

Evita meyakini Brigjen TNI Rochadi yang memiliki latar belakang yang mumpuni dapat memimpin Koopssus TNI dengan baik, terutama pengalamannya selama ini di Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.