Kebijakan ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga di sejumlah sektor karena adanya pembulatan harga ke atas secara berlebihan.

"Ini lebih dalam dari defisit tahun lalu yang yaitu 0,85 persen dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Pertumbuhannya adalah minus 9,8 persen. Ini masih akan sesuai estimasi kami yaitu negative growth pada pendapatan negara sekitar 10 persen,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Pertengahan Juni lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menumpahkan kekesalanya pada para pembantunya dalam rapat kabinet. Para pembantunya tersebut, bekerja biasa-biasa saja dan tidak memiliki rasa sense of crisis.

Belanja negara yang lebih tinggi Rp125,3 triliun antara lain untuk menampung tambahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi.

Pencairan bantuan sosial itu tidak bisa langsung 100 persen dilakukan. Namun realisasinya bertahap hingga akhir tahun 2020

Mengatasi krisis pandemi ini adalah dengan menyiagakan stimulus fiskal hingga Rp695,2 triliun dan memperlebar defisit anggaran hingga 6,34 persen PDB.

Pemerintah juga menanggung pembayaran imbal jasa penjaminan dan anggaran dana cadangan penjaminan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan pemerintah ini.