Kumpulan Berita Kemenkeu
Kumpulan Berita Kemenkeu

Penerapan Pajak Karbon Ditunda
Pajak karbon menjadi salah satu instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat untuk beralih kepada aktivitas ekonomi hijau.

Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM
Yulian Gunhar mengatakan, bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi perihal kebijakan cukai bagi BBM, sehingga belum berencana melakukan pembahasan.

Potensi Pendapatan Negara Jika UU LLAJ Direvisi
Terdapat tiga potensi penerimaan dari revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Obligor Sjamsul Nursalim Bayar Utang BLBI Rp 367,72 Miliar
Satgas ini dibentuk dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI Rp 110 Triliun.

Detergen, Ban Karet dan BBM Bakal Kena Cukai
Sembari mengkaji rencana pengenaan cukai barang tersebut, pemerintah juga tengah menyiapkan pengenaan cukai terhadap plastik dan minuman berpemanis.

Anggaran Perlindungan Sosial Capai Rp 441,3 Triliun pada 2023
Anggaran tahun depan sedikit lebih tinggi dari total anggaran perlindungan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sebesar Rp 431,5 triliun.

Harga Minyak Tinggi, APBN 2022 Jadi Rp 3.106 Triliun
Kenaikan pendapatan negara disumbang dari penerimaan pajak, PNBP, atau kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan seperti CPO dan batubara.

Dimanfaatkan 2,45 Juta Pelaku UMKM, Program Jaminan Kredit Modal Dilanjutkan
Besaran kredit yang dijamin masing-masing Rp 53,42 triliun untuk UMKM dan Rp 5,2 triliun untuk korporasi.

Layanan Tur Setelah Umrah Kena PPN 0,55 Sampai 1,1 Persen
Jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lain di bidang keagamaan tidak dipungut PPN.

Ingat! Bangun Rumah Sendiri Harus Bayar PPN 2,2 Persen
Pada 2022 ini, pemerintah membarui pengaturan mengenai PPN KMS dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.03/2022 tentang PPN atas KMS.

Dalih Kemenkeu Terapkan PPN Atas Akomodasi Perjalanan Keagamaan
Masyarakat melaksanakan perjalanan untuk ibadah sekaligus perjalanan ke tempat lain, misalnya dari umrah di Mekkah dilanjutkan perjalanan ke Turki, akomodasinya dikenakan PPN sebesar 1,1 persen.

Begini Hitungan PPN Biaya Jasa 11 Persen di Fintech
PPN Fintech dikenakan atas jasa-jasa yang dilakukan pihak yang memfasilitasi.

Aset Kripto Kena PPN, Negara Bisa Raup 1 Triliun
Pemerintah saat ini sudah memiliki kewenangan menunjuk Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) aset kripto atau exchanger luar negeri untuk menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menkeu Terbitkan PMK Atur PPN 11 Persen Buat Rokok, Fintech Sampai Kripto
Bank Dunia memperkirakan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0,7 persen sampai 1,2 persen dari PDB

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dipangkas 0,1 Persen
Beberapa negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik masih lebih tangguh dibandingkan dengan yang lainnya dalam menghadapi guncangan karena memiliki sejarah sifat kehati-hatian.

Ini Barang Yang Tidak Kena PPN 11 Persen
Pemerintah turut membebaskan pajak untuk pelaku UMKM dengan omzet sampai Rp 500 juta, memberikan fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil yaitu 1 persen, 2 persen atau 3 persen.

Satgas BLBI Sita Aset Tanah 340 Hektar Milik Obligor Agus Anwar di Bogor
Proses pelaksanaan APU terhadap Agus Anwar telah dilakukan pada masa pengelolaan oleh BPPN maupun proses oleh pemerintah dengan penerbitan Surat Paksa sesuai Surat Paksa Nomor SP-71/PUPNC.10/2009 tanggal 18 Februari 2009.

Ini Kontributor Penerimaan Pajak Tertinggi di Februari 2022
Dirjen Pajak sedang melakukan finalisasi empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dirjen Pajak Baru Dapat 8 Juta Orang Laporkan SPT
Pajak dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) telah terkumpul sekitar Rp 4 triliun per 23 Maret 2022 dari 26.860 peserta dengan 30.521 surat keterangan.

Jokowi Lapor SPT Lewat e-filing
Pajak yang dibayarkan masyarakat sangat diperlukan bagi program-program pembangunan.