Sementara untuk waktu Paripurna pengesahan tatib belum bisa dijadwalkan sebelum ada Ketua DPRD DKI Jakarta definitif.

Budi Sudarmadi pada rapat pendalam rancangan Tatib yang diinisiasi DPRD DKI.

"Dengan menggunakan basis data NIK sebagai pedoman pemberian bantuan, maka target penerima bantuan dan subsidi diharapkan lebih tepat sasaran,” kata Agus

Satu daerah persiapan otonomi itu membutuhkan uang Rp 300 miliar sampai Rp 500 miliar per tahun.

Niatnya untuk maju dalam Pilkada 2020 masih dalam pertimbangan

Kementerian Dalam Negeri sampai saat ini masih mengevaluasi AD/ART FPI. Selain itu, kepolisian dan Kementerian Agama juga dilibatkan terkait penelusuran rekam jejak ormas pimpinan Rizieq Shihab ini.

"Jika ormas tidak terdaftar maka mereka tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Itu bedanya," tuturnya.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan ada 5 syarat adminitrasi yang belum dilengkapi FPI hingga kini.