MA menilai, perbuatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh ini bukan merupakan tindak pidana. Karena itu, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
"Hubungan pelapor dan terlapor adalah rekan bisnis. MoU pada tahun 2000. Pada 2014, ada kesepakatan damai, tapi kemudian dilaporkan kembali. Bisa saja karena kesepakatan-kesepakatan itu tidak terealisasi," kata Argo
