kasus Century itu menjadi tantangan serius bagi pemerintahan Joko Widodo karena banyak pihak yang menilai bahwa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terlalu "gagap" di sektor penegakan hukum dibandingkan dengan sektor lain

Peneliti PUKAT Zaenur Rohman menjelaskan perintah PN Jaksel kepada KPK untuk segera menetapkan status tersangka pada Boediono dan pihak lainnya tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

“Ini bagian dari skenario menyandera Partai Demokrat. Karena bagaimana pun Pak Boediono itu kan berkuasa dalam pemerintahan Partai Demokrat,”kata Ujang kepada merahputih.com, Senin (16/4).

Tekanan rezim bukan berarti Boediono dapat lepas dari pertanggung jawaban dalam kasus Bank Century.

"Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPK harus lulus dari ujian ini," kata Abraham Samad

Eks Wapres Boediono menyerahkan pada penegak hukum KPK dan Polri.

"Pada dasarnya MA tetap menghormati independensi putusan hakim," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Jakarta, Kamis (12/4).

KPK harus menindaklanjuti putusan PN Jaksel dengan segera menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan sebagai tersangka